Kantongi SK Menkumham, Apersi Targetkan Bangun 130.000 Rumah Subsidi

Apersi menargetkan pembangunan 130.000 unit rumah subsidi tahun ini. Target ini naik cukup signifikan dibanding pencapaian 85.000 unit di 2016 lalu.

Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com

RumahHokie.com (Jakarta) – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengumumkan bahwa kepengurusan baru Apersi telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) melalui Surat Keputusan (SK) Menkumham Nomor AHU-0000269.AH.01.08.Tahun 2017 yang ditetapkan pada 18 Mei 2017.

“Kepengurusan Apersi 2016 – 2020 juga sudah dikukuhkan oleh Menkumham, Yasonna Laoly, pada 9 Maret 2017 lalu,” kata Ketua Umum DPP Apersi, Junaidi Abdillah dalam acara Media Gathering, Senin (29/5/2017).

Baca Juga: Inilah Kendala Pembangunan Rumah Rakyat yang Dikeluhkan Apersi

Di samping itu, pengakuan dari pemerintah ini juga membuat Apersi sah secara hukum melakukan kegiatan bisnis dan melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

Junaidi mengatakan, SK Menkumham ini menjadi momentum untuk melakukan rekonsiliasi, mengingat sebelumnya sempat terjadi perpecahan di tubuh Apersi pada saat pelaksanaan musyawarah nasional (Munas).

“Dengan SK Menkumham ini, maka hanya ada satu Apersi. Kami pun terbuka, bila teman-teman (yang pernah berselisih paham) untuk kembali bergabung,” ujar Junaidi.

Target 130.000 Unit Rumah
Untuk menyukseskan program sejuta rumah, Apersi menargetkan pembangunan 130.000 unit rumah subsidi tahun ini. Target ini naik cukup signifikan dibanding pencapaian 85.000 unit di 2016 lalu.

Menurut Junaidi, daerah serapan rumah subsidi terbesar, kata Junaidi, adalah Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Baca Juga: Mengatasi Dua kendala Penyediaan Perumahan Subsidi

“Jawa Barat dan Banten merupakan dua provinsi dengan target terbesar, yakni masing-masing 49.000 unit dan 22.000 unit. Jadi lebih dari 50% target ada di dua provinsi ini,” jelasnya.

Junaidi memaparkan, saat ini Apersi memiliki sekitar 3.700 anggota di 29 provinsi, namun anggota yang aktif hanya 1.500.

Umumnya anggota yang tidak aktif karena proyek telah selesai sementara mereka tidak memiliki pasokan lahan (landbank).

Selain lahan, imbuh Junaidi, kendala lain yang dihadapi pengembang—terutama di daerah—adalah perizinan dan infrastruktur.

“Di daerah perkotaan, harga lahan sudah tinggi, sehingga tak bisa lagi dibangun rumah MBR. Sementara, daerah yang lebih ke dalam umumnya tak memiliki infrastruktur jalan yang baik,” kata Junaidi.

Saat ini, imbuhnya, banyak pemerintah daerah yang kurang mendukung program rumah rakyat dengan menafikan pembangunan infrastruktur atau menerapkan peraturan perizinan yang berbelit dan pajak yang tak sesuai aturan pemerintah pusat.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda