Di Tahun Pertama, Dana Tapera Bisa Capai Rp60 Triliun

RumahHokie.com (Jakarta) – Sebagai salah satu amanat dalam Undang–undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) saat ini tengah membentuk Komite Tapera.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Maurin Sitorus di Jakarta, Kamis (11/8/2016).

Komite Tapera terdiri dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan unsur profesional.

“Komite Tapera ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden,” jelas Maurin dalam siaran pers yang diterima RumahHokie.com.

Dia mengatakan, Tapera sangat dibutuhkan, dimana sekitar 80% – 90% rumah tangga membeli rumah lewat fasilitas KPR (kredit pemilikan rumah).

“Mereka jarang (membeli rumah) dengan cash (tunai) karena membutuhkan dana yang besar. Di sinilah kita membutuhkan Tapera dalam rangka membantu MBR mendapatkan rumah,” terangnya.

Lebih lanjut Maurin menuturkan, hadirnya Tapera juga sebagai salah satu terobosan untuk menjawab tantangan di bidang perumahan. Apabila Tapera sudah terbentuk, dana yang terhimpun akan sangat besar. Dalam tahun pertama saja, diperkirakan Tapera dapat menghimpun dana sekitar Rp50 triliun – Rp60 triliun.

“Pembentukan Tapera di Indonesia sangat terlambat jika dibandingkan negara lain. Di China memiliki Housing Provident dan sudah dilaksanakan secara nasional. Menurut perhitungan saya mereka sudah mampu menghimpun dana sebesar Rp12.000 triliun. Dana ini tentunya dapat mengatasi masalah perumahan secara signifikan,” paparnya.

Selain itu, urai Maurin, Pemerintah juga akan selalu menjaga affordability atau keterjangkauan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan produk perumahan melalui sisi supply dan demand.

Untuk supply side, pemerintah mengontrol harga rumah berdasarkan Provinsi, memberikan bantuan PSU (prasarana, sarana, dan utilitas) untuk pengembang dan memberikan insentif pajak. Sementara demand side, Pemerintah memberikan suku bunga 5% flat dengan jangka waktu cicilan 20 tahun dan bantuan uang muka (BUM).

“Sekarang ini jangka waktu cicilan selama 20 tahun, tapi nanti bisa 30 puluh tahun,” pungkas Maurin.

Anto Erawan

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda