KemenPUPR Dorong Pemda Miliki Perencanaan Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat

Kementerian PUPR siap mendampingi Pemerintah Daerah yang ingin menyusun dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) untuk masyarakat.

Kementerian PUPR, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Dwityo Akoro Soeranto, backlog perumahan
(Foto: dok. Kemeterian PUPR)

RumahHokie.com (Ambon) – Kementerian PUPR berupaya mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memiliki Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) untuk masyarakat.

Menurut Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Dwityo Akoro Soeranto, hingga saat ini banyak Pemda yang belum menyusun RP3KP. Padahal RP3KP sangat penting untuk pelaksanaan program perumahan di daerah.

“Kami siap mendampingi Pemda yang ingin menyusun dokumen RP3KP tersebut. Target pemerintah adalah bagaimana backlog rumah tidak layak huni bisa berkurang,” ujar Dwityo, seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (03/07/2019).

Baca Juga: Kementerian PUPR Lindungi Konsumen Rumah Subsidi Lewat Sistem Registrasi Pengembang (Sireng)

Menurut dia, backlog perumahan terjadi disebabkan oleh beberapa hal. Antara lain, sulitnya memperoleh lahan di perkotaan dan alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan target.

Dwityo lebih lanjut menerangkan, bahwa kenaikan harga bahan bangunan serta belum optimalnya regulasi yang mengatur bidang perumahan dan kawasan permukiman (PKP), juga menjadi penyebab masalah backlog terjadi.

Maka dari itu, untuk mengantisipasi hal tersebut menurut dia terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Baca Juga: Kementerian PUPR Akan Bantu Pemda Relokasi Warga Di Kawasan Kumuh

Pemda harus memperhatikan urgensi penyusunan dokumen RP3KP serta peningkatan kapasitas mereka dalam menyusun dokumen itu.

Selain itu, Pemda juga harus memahami Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal PUPR.

Pria yang akrab disapa Koko tersebut mengatakan, suksesnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sangat membutuhkan peran serta pemerintah daerah.

Baca Juga: Kementerian PUPR Salurkan Bantuan Bedah Rumah di Bali

Selaku penyelenggara kegiatan pembangunan dan pengembangan PKP di tingkat daerah, Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjadi ujung tombak untuk mengatur dan bersinergi dengan semua stakeholders kabupaten/kota dalam menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman dengan sebaik-baiknya.

“Pemerintah daerah berperan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam hal pemenuhan pelayanan rumah yang layak huni bagi masyarakat,” tandas Dwityo Akoro Soeranto dalam Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Perumahan Regional Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua Tahun 2019 yang berlangsung di Kota Ambon.

Adhitya Putra Pratama
adhitya.putra@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda