KemenPUPR Gandeng Pemprov Sumsel Wujudkan Program P2BK

Untuk mewujudkan program P2BK, Kementerian PUPR akan menggandeng pihak terkait lainnya, seperti perbankan dan sejumlah Komunitas masyarakat di daerah.

Pembangunan Perumahan Berbasis Komunitas, Kementerian PUPR
Yusuf Hariagung, Direktur rumah Umum dan Komersial Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR, sesaat setelah rapat koordinasi Program Pembangunan Perumahan Berbasis Komunitas (P2BK) di Jakarta. (Foto: dok. Kementerian PUPR)

RumahHokie.com (Jakarta) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menggandeng Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan Program Pembangunan Perumahan Berbasis Komunitas (P2BK).

Untuk mewujudkan program hunian berbasis komunitas, Kementerian PUPR juga berencana menggandeng pihak terkait lainnya, seperti perbankan dan sejumlah Komunitas masyarakat di daerah tersebut.

“Rencananya, kami akan mengembangkannya melalui pendekatan kolaborasi antara elemen business, community dan government (BCG),” tutur Yusuf Hariagung, Direktur rumah Umum dan Komersial Ditjen Penyediaan Perumahan, seperti dilansir dari siaran pers, Senin (20/01/2020).

Baca Juga: Hadapi Era Revolusi Industri 4.0, Ini Strategi Kementerian PUPR di Bidang Perumahan

Dia mengatakan, sejauh ini ada tiga daerah di Provinsi Sumsel yang sudah siap untuk melaksanakan groundbreaking dari pembangunan perumahan berbasis komunitas. Ketiga daerah tersebut adalah Kota Palembang, Kota Prabumulih, dan Kota Lubuklinggau.

Agar pembangunan program P2BK di Sumsel  dan daerah lainnya berjalan lancar, ia berharap masyarakat yang tergabung dalam komunitas serta pihak perbankan dan pengembang perumahan, dapat berkolaborasi dalam pemanfaatan lahan untuk perumahan bersama.

“Sudah banyak pemerintah kabupaten/ kota yang mengajukan permohonan bantuan perumahan ini. Kami harap Pemda bisa melakukan pendataan dan menggandeng komunitas masyarakat untuk ikut dalam pembangunan rumah ini,” kata dia.

Baca Juga: Mau Dapat Bantuan Rumah Berbasis Komunitas? Begini Syaratnya

Komunitas yang mendapatkan bantuan ini, Yusuf Hariagung menyarankan tentunya juga harus mendapatkan penetapan Surat Keputusan dari Bupati/ Walikota. Menurutnya, salah satu hal penting dalam Program P2BK adalah kejelasan status tanah.

“Ada dua konsep dalam proses pengadaan tanah tersebut. Pertama tanah disediakan oleh
Pemda. Dan yang kedua adalah tanah disediakan badan usaha koperasi serta perbankan,” jelas dia.

Sementara itu, Basyaruddin, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Pemprov Sumatera Selatan, menyatakan pihaknya siap mendukung program perumahan berbasis komunitas yang dilaksanakan oleh Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR.

Baca Juga: 24 Komunitas Masyarakat Ajukan Bantuan Perumahan KemenPUPR

Saat ini pihaknya tengah mendorong Konsep P2BK yang berbeda dengan skema bantuan pembiayaan KPR FLPP melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Pemprov Sumsel, imbuhnya, juga akan bekerjasama dengan perusahaan dalam bentuk CSR dalam P2BK seperti Grab, PLN, Pegadaian dan perusahaan PT Semen Baturaja serta PT Maspion serta BUMN.

“Kami telah mendata beberapa komunitas yang ada. Antara lain, komunitas peternak ikan dan UMKM, pedagang, ojek online, buruh harian lepas, guru honorer, pengawas jalan dan pembersih sungai, dan tukang bangunan. Kami harap Kementerian PUPR bisa segera merealisasikan pembangunan rumah untuk komunitas masyarakat ini,” pungkas Basyaruddin.

Adhitya Putra Pratama
adhitya.putra@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda