Kementerian PUPR Susun Roadmap Pembiayaan Perumahan Nasional

Tantangan bidang pembiayaan perumahan yang dihadapi pemerintah saat ini adalah angka backlog berdasarkan kepenghunian masih tinggi, yaitu 7,6 juta unit.

rumah-subsidi-MBR-villa-kencana-cikarang-arrayan-bekasi-development-rumahhokie-anto-erawan
Rumah subsidi besutan PT Arrayan Bekasi Development: Villa Kencana Cikarang (Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Lana Winayanti mengatakan, banyak tantangan yang dihadapi pemerintah di sektor perumahan, khususnya pembiayaan perumahan.

“Untuk itu, kami saat ini tengah merancang roadmap sistem pembiayaan perumahan, yang mengintegrasikan subsistem pembiayaan primer dan subsistem pembiayaan sekunder,” jelas Lana dalam Diskusi Terbatas yang mengangkat tema “Tantangan Pembiayaan Perumahan, Kini dan Masa Depan”.

Baca Juga: Inilah Empat Isu Utama Pembiayaan Perumahan Rakyat

Dinukil dari siaran pers yang diterima RumahHokie.com, Lana mengatakan, dengan roadmap tersebut, ke depan Pemerintah dan seluruh stakeholders perumahan nasional dapat merumuskan langkah-langkah sinergis yang diperlukan untuk pencapaian program dan mengukur tingkat pencapaian sistem pembiayaan sebagaimana diamanatkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025.

Tantangan bidang pembiayaan perumahan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini adalah angka backlog yang masih tinggi, yaitu 7,6 juta unit berdasarkan kepenghunian.

“Adapun target pemerintah untuk menurunkan angka backlog berdasarkan kepenghunian adalah sebesar lima juta,” terang Lana.

Baca Juga: Mau Dapat Bantuan Pembiayaan Rumah dari Pemerintah, Ini Pilihannya

Untuk mencapai target penurunan backlog ini, imbuhnya, Pemerintah menghadapi kendala alokasi dana. Masih terdapat gap antara kebutuhan dan ketersediaan dana pembiayaan perumahan, sebesar sekitar Rp680 triliun.

Sensus Penduduk dan Perumahan 2020
Pada kesempatan tersebut, Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (Kementerian PPN), Tri Dewi Virgiyanti mengatakan, sistem pembiayaan perumahan bukan tugas Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan saja, namun perlu keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga terkait lain.

“Bappenas akan selalu mendukung terciptanya sistem pembiayaan perumahan sebagaimana yang diinginkan dalam RPJPN 2025. Namun, ada aspek yang harus diperhatikan, antara lain regulasi, sistem penjaminan, dan skema subsidi yang tidak tumpang tindih,” ujar Virgi.

Baca Juga: Dana FLPP Turun Drastis Jadi Rp3,1 Triliun, Ini Kata Pemerintah

Sementara itu, Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik (BPS), Gantjang Amanullah menerangkan, salah satu tantangan pembiayaan perumahan yang dihadapi pemerintah adalah masalah data.

“Rencananya di 2020, BPS akan melaksanakan Sensus Penduduk dan Perumahan. Oleh karena itu, kami meminta dukungan kepada Menteri PUPR agar sensus perumahan dapat terlaksana”, ujar Gantjang.

Rencana sensus perumahan tersebut pun disambut baik oleh Lana. Pasalnya, selama ini data backlog perumahan di daerah belum ada.

“Padahal, data itu dibutuhkan juga untuk penetapan kelompok sasaran program,” pungkas Lana.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

 

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda