Kementerian PUPR Alokasikan Dana KPR FLPP Rp11 Triliun, Ini Rinciannya

Alokasi dana FLPP pada tahun 2020 sudah termasuk pengembalian pokok sebesar Rp2 triliun dan Top-Up FLPP Tahun Anggaran 2019.

rumah-bersubsidi-dok-kemenpera-pupera-rumahhokie-dok-696x464-2019
Rumah subsidi (Foto: Dok. KemenPUPR)

RumahHokie.com (Jakarta) – Untuk meningkatkan daya beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah layak huni, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melanjutkan program bantuan subsidi perumahan di 2020.

Pemberian subsidi dilakukan melalui sejumlah program yang sudah berjalan, seperti KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga Kredit Perumahan (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Baca Juga: Inilah Daftar 37 Bank Penyalur KPR Subsidi FLPP di 2020

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko Heripoerwanto mengatakan, untuk penyaluran KPR FLPP tersebut dilakukan melalui Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (LPDPP) bekerjasama dengan Bank Pelaksana.

“Di 2020 mendatang, alokasi dana FLPP yang akan disalurkan sebesar Rp11 triliun bagi 102.500 unit rumah. Sementara untuk SBUM sebesar Rp600 miliar bagi 150.000 unit rumah, SSB sebesar Rp3,86 triliun, dan BP2BT sebesar Rp134,4 miliar bagi 312 unit rumah,” kata Eko Heripoerwanto kepada awak media, Kamis (26/12/2019).

Baca Juga: Permudah Penyaluran KPR Subsidi, Kementerian PUPR Rilis Aplikasi SiKasep

Menurut Eko, untuk alokasi dana FLPP pada tahun 2020 sudah termasuk pengembalian pokok sebesar Rp2 triliun dan Top-Up FLPP Tahun Anggaran 2019 (Dana Talangan BTN per 23 Desember 2019 sebanyak 11.745 Unit dan Rp 1,2 triliun).

“Sebenarnya istilahnya bukan tambahan, melainkan pelaksanaan FLPP yang dipercepat, karena kita akan menggunakan anggaran 2020 ditarik ke tahun 2019,” jelas Eko.

Target tersebut, menurut Eko dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan serapan pasar hingga maksimum kurang lebih sebanyak 50.000 unit. Hal ini dikarenakan BP2BT berasal dari pinjaman atau hibah luar negeri, yang kenaikan target output dan anggarannya tidak memerlukan persetujuan DPR.

Hunian ASN, TNI, dan Polri
Selain itu, Pemerintah saat ini tengah mengembangkan skema pemenuhan pembiayaan rumah untuk ASN, TNI, dan Polri yang memiliki penghasilan di atas Rp8 juta per bulan.

Skema penyaluran Kredit Perumahan Rakyat tersebut adalah melalui penyaluran KPR ASN, TNI, atau Polri, di mana Bank Penyalur bekerjasama dengan Bendahara Gaji di Kementerian atau Lembaga terkait yang bertanggung jawab atas pemotongan gaji guna pembayaran angsuran KPR.

Baca Juga: Kementerian PUPR Tetapkan Empat Kriteria Baru Rumah Layak Huni

Pengajuan KPR dapat dilakukan oleh pegawai pelat merah kepada Bank Penyalur. Kemudian, Bank Penyalur melakukan pencairan KPR kepada debitur dan dijual kepada PT SMF untuk kemudian dibayar dengan dana jangka panjang. Sementara aset KPR berada di PT SMF dijual dalam bentuk EBA/Covered Bond KPR ASN/TNI/Polri ke pasar modal.

Capaian 2019
Hingga 23 Desember 2019, penyaluran bantuan FLPP telah mencapai 77.564 unit. Adapun dana yang telah dikucurkan adalah sekitar Rp7,6 miliar. Sementara, realisasi bantuan Subsidi Selisih Bunga mencapai 99.907 unit. Adapun target yang dipatok pemerintah untuk penyaluran FLPP dan SSB pada tahun ini, masing-masing adalah 68.858 unit dan 100.000 unit.

Tak hanya dua program tersebut, layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan alias BP2BT juga mencapai angka Rp205,7 miliar dari target Rp207,16 miliar.

Meski demikian, untuk penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan alias SBUM masih di bawah target. Hingga 23 Desember, tercatat baru 161.747 unit yang mendapat fasilitas tersebut, dari target 237 ribu unit.

Baca Juga: Inilah Strategi Program Perumahan Kementerian PUPR Lima Tahun ke Depan

Per 23 Desember 2019 pula, tercatat sebanyak 19 Asosiasi Pengembang Perumahan dan 13.618 Pengembang Perumahan di Tanah Air yang telah terdaftar di dalam Pengelolaan Sistem Informasi Registrasi Pengembang (SIRENG).

SIRENG merupakan cikal bakal penerapan akreditasi dan registrasi asosiasi pengembang perumahan serta sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan (ARSAP4) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 24/PRT/M/2018.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda