Kementerian PUPR: Dana KPR FLPP Tahun Ini Sudah Tersalur 78,5%

Selain menyalurkan KPR FLPP, Kementerian PUPR juga menawarkan Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

rumah-subsidi-sederhana-coco-garden-cileungsi-rumahhokie-anto-erawan-dok-696x464
Rumah sederhana di Cileungsi (Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) menyalurkan subsidi perumahan melalui sejumlah program yang sudah berjalan seperti KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

“Hingga 17 September 2019, dana KPR FLPP yang telah tersalurkan senilai Rp5,57 triliun bagi 57.949 unit rumah atau sebesar 78,5% dari dana FLPP tahun 2019 sebesar Rp7,1 triliun untuk 68 ribu unit rumah,” tutur Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, saat membacakan sambutan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono pada saat pembukaan Indonesia International Property Expo (IIPEX) 2019 di Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Baca Juga: Kuota KPR Subsidi Habis, APERSI Kritisi Pemerintah

Dalam program subsidi rumah, di samping kuantitas unit, Pemerintah juga mendorong pengembang dan perbankan dan stakeholder lain mengutamakan kualitas rumah subsidi. Kementerian PUPR melakukan pemantauan kualitas rumah subsidi sesuai dengan standar yang ditetapkan maupun pendataan pengembang rumah subsidi.

Sistem Registrasi Pengembang
Menteri PUPR meminta asosiasi pengembang perumahan untuk mendorong anggotanya melakukan pendaftaran dan  pemutakhiran data di Sistem Registrasi Pengembang (Sireng) yang dikembangkan oleh Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR.

“Hingga saat ini, sebanyak 12.802 pengembang telah terdaftar di Sireng Kementerian PUPR yang terbagi ke dalam 18 asosiasi pengembang. Kami harapkan asosiasi pengembang berperan aktif mendorong anggotanya memproduksi dan menjual rumah MBR dengan kualitas layak huni dan terjangkau,” kata Syarif Burhanuddin.

Baca Juga: Perluas Akses Rumah Layak Huni, Ini Tiga Strategi Pemerintah

Selain meningkatkan pengawasan kualitas rumah subsidi, Pemerintah juga terus melakukan pengawasan kepatuhan penghunian rumah subsidi yang telah dibeli oleh masyarakat. Hal ini untuk memastikan penyaluran FLPP tepat sasaran yakni bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal, bukan untuk investasi.

Untuk bisa memiliki rumah dengan KPR FLPP, sejumlah syarat harus dipenuhi, antara lain besar penghasilan maksimal Rp4 juta untuk rumah tapak dan Rp7 juta untuk rumah susun. Syarat lainnya belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah.

Manfaat KPR FLPP yakni menikmati uang muka terjangkau, bunga tetap 5% selama masa kredit maksimal 20 tahun, bebas PPn dan bebas premi asuransi.

Layanan Digital
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil yang membuka pameran IIPEX 2019 mengatakan untuk mendukung peningkatan Program Sejuta Rumah, Kementerian ATR/BPN memperkenalkan layanan digital untuk masyarakat termasuk pengembang dan perbankan dalam pengajuan Hak Tanggungan (HT).

Baca Juga: Dana FLPP Habis, Bank BTN Beri Tiga Solusi KPR Rumah Murah

Menurut Menteri Sofyan, layanan Hak Tanggungan Elektronik (HTE) dapat mewujudkan transparansi, di mana pemohon dapat melihat status notarisnya melalui website.

Dikatakannya adanya layanan HTE akan dapat memangkas waktu sertifikasi Hak Tanggungan sampai 3 bulan dari sebelumnya rata-rata sembilan bulan.

“Sebelumnya, proses memperoleh sertifikasi hak tanggungan masih manual. Pemohon harus melakukan pendaftaran di loket ke kantor perwakilan BPN setempat,” pungkasnya.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda