Kementerian PUPR Dorong Pengembang Implementasikan SiKasep

Dalam menyajikan produk huniannya, Aplikasi SiKasep ini melibatkan kontribusi dari para pengembang untuk menyediakan produk yang ditawarkannya secara real time melalui Aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang.

rumah pengembang properti rumahhokie dok
Foto: Dok. RumahHokie.com

RumahHokie.com (Jakarta) – Bertujuan untuk mensosialisasikan Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep), Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) mengadakan kick off Meeting implementasi Aplikasi SiKasep kepada Asosiasi Pengembang dan Bank Pelaksana, Senin (13/1/2020).

Dengan kegiatan ini, diharapkan semua pengembang yang terdaftar di Sistem Registrasi Pengembang (Sireng) bisa memasukkan semua data perumahannya ke dalam aplikasi SiKasep yang siap diakses masyarakat.

Baca Juga: Permudah Penyaluran KPR Subsidi, Kementerian PUPR Rilis Aplikasi SiKasep

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko D. Heripoerwanto menyampaikan apresiasi kepada PPDPP atas aplikasi SiKasep yang sudah diluncurkan tanggal 19 Desember 2019 dan gerakan cepat dalam mensosialisasikannya.

“Dalam penyaluran dana FLPP, melalui aplikasi ini, MBR dapat melakukan proses bisnis yang terhubung langsung dengan bank pelaksana maupun pengembang sebagai penyedia hunian,” kata Eko D. Heripoerwanto.

Baca Juga: Kementerian PUPR Lindungi Konsumen Rumah Subsidi Lewat Sistem Registrasi Pengembang (Sireng)

Menurut Eko, dalam menyajikan produk huniannya, Aplikasi SiKasep ini melibatkan kontribusi dari para pengembang untuk menyediakan produk yang ditawarkannya secara real time melalui Aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang).

“Para pengembang diharapkan dapat memasok data perumahannya secara lengkap, baik yang sudah tersedia, sedang dibangun, maupun rencana pembangunan ke depannya dengan baik,” tambahnya.

Dari sisi bank pelaksana, kata Eko, proses bisnis yang dilakukan dapat lebih singkat dikarenakan sistem tersebut dilakukan secara real time. Hal ini mempermudah bank pelaksana untuk mengindentifikasi capaian proses bisnis FLPP yang tersebar dari sisi penyedia perumahan, benefit yang diperoleh adalah para pengembang dapat lebih mudah memasarkan rumahnya langsung ke masyarakat.

Baca Juga: Perluas Akses Rumah Layak Huni, Ini Tiga Strategi Pemerintah

Sementara itu, bagi pemerintah sendiri, data yang terhimpun dalam aplikasi SiKasep dapat menjadi acuan dalam menentukan kebijakan lebih strategis ke depan dalam hal penyediaan hunian maupun penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan yang lebih efektif dan efisien.

Terhitung sejak aplikasi SiKasep diluncurkan hingga 10 Januari 2020 telah tercatat oleh PPDPP lebih dari 13.600 pendaftar antrian rumah pada aplikasi ini dan telah diunduh oleh 10 ribu lebih pengguna.

Akad Kredit Mulai 1 Januari 2020
Sejak 2010 hingga 31 Desember 2019, Kementerian PUPR melalui PPDPP telah mengelola dana FLPP sebanyak Rp44,37 triliun untuk 655.602 unit rumah. Pada Tahun Anggaran (TA) 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran bantuan pembiayaan perumahan sebesar Rp11 triliun untuk 102.500 unit rumah berdasarkan Nota Keuangan.

Sesuai dengan perjanjian kerjasama operasional antara PPDPP dengan Bank Pelaksana tahun 2020 terdapat 37 Bank Pelaksana penyalur dana FLPP yang terdiri dari 10 Bank Nasional dan 27 Bank Pembangunan Daerah.

Baca Juga: Inilah Daftar 37 Bank Penyalur KPR Subsidi FLPP di 2020

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mulai 1 Januari 2020 sudah bisa melakukan akad kredit dengan Bank Pelaksana menggunakan aplikasi SiKasep. Terkait dengan permintaan pembayaran dana FLPP tahun 2020 melalui sistem e-FLPP dari Bank Pelaksana, akan dilayani oleh PPDPP mulai tanggal 15 Januari 2020.

“Permintaan ini diperuntukkan bagi KPR Sejahtera dengan ketentuan harga lama yaitu tahun 2019,” ungkap Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin.

Baca Juga: Gandeng 15 Bank, Kementerian PUPR Salurkan KPR FLPP Syariah

Sementara itu, imbuhnya, permintaan awal pembayaran dana FLPP dengan harga baru tahun 2020 melalui sistem yang sama akan dilayani mulai tanggal 16 Maret 2020 dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa permintaan/tagihan fasilitas KPR Sejahtera dari dana FLPP dengan ketentuan harga lama tahun 2019 yang diterima Bank Pelaksana telah ditagihkan seluruhnya kepada BLU PPDPP.

Sebagai informasi, berdasarkan Keputusan Menteri nomor 535 tahun 2019 tentang batasan harga jual rumah sejahtera, pemerintah membagi harga atas lima zona wilayah, yaitu Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua dengan harga Rp140 juta – Rp219 juta untuk tahun 2019 dan 2020.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda