Kementerian PUPR Gunakan Dua Skema untuk Pembangunan Perumahan Berbasis Komunitas

Program pembangunan perumahan berbasis komunitas ditempuh sebagai salah satu inovasi untuk meningkatkan capaian program Sejuta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

KemenPUPR, Pembangunan Perumahan Berbasis Komunitas, Khalawi Abdul Hamid
(Foto: Adhitya Putra - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) terus berupaya merealisasikan pembangunan perumahan berbasis komunitas.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, menyatakan hadirnya program pembangunan perumahan berbasis komunitas ditempuh sebagai salah satu inovasi untuk meningkatkan capaian program Sejuta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Konsepnya jalan, sedang kita siapkan untuk jangka panjang. Cara ini digunakan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi backlog perumahan, baik dari Pemerintah maupun pihak swasta dan masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga: KemenPUPR Serahkan Aset Negara Bidang Perumahan Senilai Rp1 Triliun

Saat ini terdapat dua skema yang sudah bisa digunakan dalam realisasi pembangunan perumahan berbasis komunitas.

Cara pertama, melalui skema ABCG, yakni Akademisi Business, Community dan Government. Pola ini digunakan pada realisasi pembangunan Perumahan Curug Sewu Asri di Kecamatan Patean, Jawa Tengah.

“Skema ini sudah dilaksanakan di Desa Curug Sewu, Kendal. Implementasinya dengan mengajak kerjasama pihak Universitas Diponegero, Pemerintah Daerah Kendal dan Pemerintah Pusat, Bank BTN bersama pengembang properti serta komunitas Curug Sewu,” jelas Khalawi disela-sela PUPR 4.0 Expo, Senin (04/03/2019) di Kebayoran Baru, Jakarta.

Baca Juga: Seperti Apa Sih Kriteria Rumah Layak Huni Menurut KemenPUPR?

Lebih lanjut, ia menerangkan cara kedua pola regulasi dijalankan dengan skema BCG, yakni Business, Community dan Government. Pola ini sudah dilaksanakan oleh Persaudaraan Pangkas Rambut Garut (PPRG).

Bekerjasama dengan pengembang dan Bank BTN, PPRG kini tengah membangun 150 unit rumah di Perum PPRG, yang berada di Desa Sukamukti, Kecamatan Banyuresmi.

Hingga saat ini, menurutnya kurang lebih 12 komunitas tengah mengajukan untuk ikut dalam program perumahan berbasis komunitas ini.

Baca Juga: Kementerian PUPR Kaji Pembangunan Perumahan Berbasis Komunitas

“Kami mencoba melihat terlebih dahulu, karena komunitas ini harus berada di suatu lokasi yang memiliki visi sama. Setelah itu, mereka bisa berinisiasi langsung dengan pihak Perbankan maupun pihak pengembang dan nanti bisa mengajukan hunian subsidi langsung ke Pemerintah,” kata Khalawi.

Untuk bisa mengajukan program tersebut, komunitas harus memenuhi syarat umum saja, seperti berasal dari kalangan MBR, belum memiliki rumah dan mampu membayar cicilan rumah.

“Untuk sementara, cicilan masih sama dengan KPR FLPP untuk MBR, yakni sebesar Rp800 ribu per bulan dengan tenor waktu 20 tahun,” pungkasnya.

Adhitya Putra Pratama
adhitya.putra@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda