Kementerian PUPR Imbau Developer Patuhi Syarat Pengembangan Perumahan

Para pengembang properti harus memiliki sejumlah izin yang telah ditetapkan sebelum melakukan pembangunan proyek perumahan.

pengembang rumah bersubsidi di Indonesia, aplikasi SIRENG, Kementerian PUPR
Untuk mengetahui data pengembang rumah bersubsidi di Indonesia, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Sistem Registrasi Pengembang (SIRENG) yang dibuat oleh Kementerian PUPR. (Foto: Ristyan Putra - KemenPUPR)

RumahHokie.com (Jakarta) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghimbau para developer perumahan yang akan membangun proyek properti untuk masyarakat dapat memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan.

M Yusuf Hariagung, Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, mengatakan prinsipnya sebagai pengusaha dibidang apapun termasuk perumahan, para pengembang harus memiliki sejumlah izin untuk proyeknya.

“Mereka (pengembang) harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), akte pendirian
perumahan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” terang Yusuf Hariagung seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (10/01/2020).

Baca Juga: Penipuan Perumahan Syariah Marak, Kementerian PUPR Angkat Bicara

Selain itu, Yusuf menambahkan, developer properti juga harus memiliki sertifikat kepemilikan atas alas hak tanahnya dan site plan / master plan yang telah disetujui Bupati Walikota dimana rumah itu akan dibangun.

Selain syarat-syarat tersebut, dia menerangkan, para pengembang perumahan juga bertanggung jawab untuk melakukan pembebasan lahan, bila ada rumah warga di lokasi pembangunan yang mereka laksanakan.

Terkait kasus penipuan perumahan syariah yang kini marak terjadi, Yusuf menjelaskan, saat ini tidak semua pengembang di Indonesia berada di bawah pengawasan Kementerian PUPR.

Baca Juga: Atasi Backlog Perumahan, Kementerian PUPR Siapkan Tiga Program Unggulan

Hal itu dikarenakan pihaknya lebih fokus pada pengembang yang membangun hunian bersubsidi. Sedangkan untuk perumahan komersial diawasi oleh Asosiasi Perumahan.

“Tentunya ada faktor yang berbeda, kalau yang bersubsidi memang betul-betul pemerintah intens mengawasai karena ada anggaran APBN di sana,” tutur Yusuf.

Maka dari itu, untuk membantu pengawasan dan pembinaan bagi pengembang rumah bersubsidi, saat ini Kementerian telah mengembangkan Sistem Registrasi Pengembang (SIRENG).

Baca Juga: Kementerian PUPR Siapkan Langkah Tangani Banjir Jakarta dan Sekitarnya

Dia mengatakan, para pengembang perumahan bersubsidi saat ini harus terdaftar di SIRENG yang dikelola oleh Ditjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR.

Melalui aplikasi itu, para pengembang memasukkan seluruh komponen dan informasi tentang perumahan sesuai dengan sistem aplikasi yang ada dan bisa menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.

“Para pengembang properti yang terdaftar di SIRENG, nantinya dapat menyalurkan KPR bersubsidi yang pelaksanaan melalui perbankan. Kalau belum terdaftar mereka tidak bisa menyalurkan KPR bersubsidi tersebut,” tandas M Yusuf Hariagung.

Adhitya Putra Pratama
adhitya.putra@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda