Kementerian PUPR Jamin Program Bedah Rumah Tetap Dilanjutkan

Melalui program BSPS atau yang lebih dikenal dengan nama Program Bedah Rumah, pemerintah berupaya untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang ada di daerah.

membangun-rumah-bedah-rumah-bsps-kementerian-pupr-rumahhokie-dok
Program BSPS atau lebih dikenal dengan nama Bedah Rumah akan tetap dilanjutkan tahun depan. (Foto: Kementerian PUPR)

RumahHokie.com (Jakarta) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) menjamin pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Program Bedah Rumah akan tetap dilanjutkan tahun depan.

Untuk itu, Kementerian PUPR berharap dukungan dari pemerintah daerah untuk melakukan pendataan rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayahnya dan masyarakat untuk bersama-sama membangun rumah secara swadaya.

Baca Juga: Ini Syarat Dapat Bantuan Program Bedah Rumah dari Pemerintah

“Program BSPS atau bedah rumah untuk masyarakat akan tetap dilanjutkan karena memang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Melalui program tersebut, pemerintah berupaya untuk mengurangi jumlah RTLH yang ada di daerah,” jelas Direktur Rumah Swadaya, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Johny Fajar Sofyan Subrata dalam siaran pers yang diterima RumahHokie.com.

Johny menjelaskan, pemenuhan hunian di Indonesia berdasarkan fakta yang ada terbagi menjadi empat jenis, yakni membangun sendiri rumah atau swadaya, membeli rumah bukan dari pengembang, membeli rumah dari pengembang, dan lainnya seperti rumah warisan orang tua maupun hibah.

“Sekitar 70% masyarakat membangun rumah secara swadaya,” terangnya.

Alokasi Dana Rp4,358 Triliun
Tahun 2020 mendatang, kata Johny, Kementerian PUPR akan mengalokasikan dana senilai Rp4,358 triliun untuk melakukan Program BSPS atau bedah rumah sebanyak 181.365 unit rumah di seluruh Indonesia. Pelaksanaan program BSPS terdiri dari dua jenis yakni peningkatan kualitas rumah dan pembangunan rumah baru.

Lebih lanjut, Johny menerangkan, berdasarkan data yang dimiliki oleh Direktorat Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR jumlah bantuan bedah rumah yang dilaksanakan terus mengalami peningkatan selama kurun waktu empat tahun terakhir. Pada 2015, jumlah rumah yang berhasil di bedah atau ditingkatkan kualitasnya sebanyak 82.245 unit.

Baca Juga: Kementerian PUPR, Kemenag, dan Baznas Bahas Program Kampung Zakat

Sedangkan di 2016 angkanya meningkat menjadi 97.888 unit. Pada tahun 2017 jumlahnya 112.732 unit dan di 2018 melonjak menjadi 201.304 unit.

“Tahun 2019  ini kami mengalokasikan Program BSPS atau bedah rumah untuk 242.300 unit. Program tersebut dilaksanakan melalui dua kegiatan yakni peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 236.817 unit dan pembangunan baru rumah swadaya sebanyak 5.483 unit,” terangnya.

Baca Juga: 2019, Program Perumahan Rakyat Dapat Kucuran Dana Rp7,82 Triliun

Hingga bulan Oktober ini, imbuh Johny, capaian Program BSPS sudah disalurkan sebanyak 81% dan progres pembangunan fisik sebesar 69,6%. Pembangunan rumah swadaya pada belum bisa memenuhi keinginan masyarakat karena  adanya keterbatasan anggaran tidak sebanding dengan  besarnya kebutuhan masyarakat yang rumahnya tidak layak huni.

“Saya berharap pemerintah daerah dapat mereplikasi program sejenis program BSPS di wilayahnya dan mendorong lembaga-lembaga yang peduli terhadap perumahan untuk mengalokasikan dananya untuk membangun atau memperbaiki RTLH di wilayahnya masing-masing,” kata Johny.

Kriteria Penerima BSPS
Sebagai informasi, rumah swadaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Sedangkan BSPS adalah bantuan dari pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana dan utilitasnya (PSU).

Beberapa prinsip pelaksanaan BSPS antara lain adalah mendorong masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan rumahnya sendiri. Hal itu dapat dilaksanakan dengan cara masyarakat didampingi dengan tenaga fasilitator lapangan (TFL) membentuk kelompok dan bergotong royong dalam proses pembangunan rumahnya.

Baca Juga: Seperti Apa Kriteria Rumah Layak Huni Menurut KemenPUPR?

Beberapa kriteria masyarakat penerima BSPS antara lain WNI yang sudah berkeluarga, memiliki/menguasai tanah dengan alas hak yang sah, belum memiliki rumah atau menempati satu-satunya rumah yang tidak layak huni, belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah program perumahan, memiliki penghasilan di bawah Upah Minimum Propvinsi (UMP) dan bersedia melakukan pembangunan rumah secara swadaya dan membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dengan pernyataan tanggung renteng.

“Besaran bantuan yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 158/KPTS/M/2019 Tentang besaran Nilai dan Lokasi BSPS Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan rumah baru adalah Rp35 juta. Sedangkan untuk peningkatan kualitas rumah sebesar Rp17,5 juta. Jumlah bantuan tersebut merupakan dana untuk bahan bangunan dan upah kerja tukang,” terang Johny.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda