Kementerian PUPR Minta Pemda Duplikasi Program Bantuan Bedah Rumah di Daerah

Program bedah rumah dinilai menjadi salah satu bantuan perumahan yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), program bantuan bedah rumah, kementerian pupr
Kementerian PUPR meminta Pemda melakukan duplikasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di daerahnya. (Foto: dok. Kementerian PUPR)

RumahHokie.com (Jakarta) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta pemerintah daerah untuk melakukan duplikasi program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di daerahnya masing-masing.

Langkah itu dilakukan guna mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni (RTLH) di daerah. Saat ini bedah rumah dinilai menjadi salah satu program perumahan yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dilansir dari siaran pers, Kamis (16/01/2020) Khalawi Abdul Hamid, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, mengharapkan Pemda dapat mencontoh program bedah rumah yang sudah dilakukan pihaknya.

Baca Juga: Manfaatkan Tanah Pemerintah, Kementerian PUPR Siap Bangun Public Housing

“Program bedah rumah atau BSPS hanya stimulan, agar masyarakat mau berupaya membangun rumahnya sehingga menjadi lebih layak huni,” ujar Khalawi saat menerima audiensi Bupati Kepulauan Selayar, H Muh Basri Ali.

Melalui program BSPS yang dilaksanakan secara berkelompok itu, masyarakat juga diminta untuk bergotong royong agar bersama-sama meningkatkan kualitas rumahnya.

Penanganan masalah rumah tidak laik huni di Indonesia, menurut dia dapat berjalan dengan baik apabila ada kolaborasi yang baik, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Baca Juga: 5.700 Rumah di Sulteng Dapat Dana BSPS dari Kementerian PUPR

Oleh karena itu, Khalawi mengharapkan Pemda dalam APBD nya dapat mengalokasikan anggaran untuk program perumahan bagi masyarakatnya.

Dia menuturkan, dengan program bantuan bedah rumah, ratusan ribu unit hunian telah ditingkatkan kualitasnya. Jika sebelumnya tidak layak huni, kini bisa menjadi layak untuk ditempati.

Sebagai informasi, berdasarkan data yang ada di Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, jenis dan besaran dana bantuan menurut Keputusan Menteri PUPR Nomor 158/KPTS/M/2019 tentang besaran nilai dan lokasi BSPS terbagi menjadi dua.

Pertama adalah peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) di daerah provinsi sebesar Rp 17,5 juta. Rinciannya, dana bantuan untuk bahan bangunan Rp15 juta dan biaya upah kerja sebesar Rp2,5 juta.

Baca Juga: Atasi Backlog Perumahan, Kementerian PUPR Siapkan Tiga Program Unggulan

Adapun PKRS khusus di pulau-pulau kecil dan pegunungan di provinsi Papua dan Papua Barat mencapai Rp 35 juta. Total bantuan itu terdiri dari dana bahan bangunan Rp30 juta dan upah kerja Rp5 juta.

Sedangkan yang kedua, adalah Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS) total bantuannya mencapai Rp35 juta. Dana bantuan bedah rumah itu terdiri dari bahan bangunan Rp 30 juta dan sisanya untuk upah kerja sebesar Rp5 juta.

“Masyarakat juga dapat ikut terlibat dalam padat karya tunai Program BSPS di daerah.
Adanya padat karya tunai diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan membuka
lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” pungkas Khalawi Abdul Hamid.

Adhitya Putra Pratama
adhitya.putra@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda