Ketahui Empat Hal Prinsip dalam Penerbitan Sertifikat Tanah

Bila Anda ingin mengurus sertifikat tanah atau rumah, perlu Anda ketahui ada empat hal prinsip yang harus dipenuhi dalam penerbitan sertifikat.

sertifikat tanah shm - dok
Sertifikat Tanah

RumahHokie.com (Jakarta) – Sertifikat merupakan bukti kepemilikan tanah yang paling kuat. Akan tetapi banyak kasus sengketa tanah memperlihatkan bahwa bukti kepemilikan sertifikat ternyata tidak mutlak—lantaran kerap terjadi sertifikat tanah ganda.

Dikutip dari buku “Aplikasi Hukum dalam Bisnis Properti” tulisan Erwin Kallo, selembar sertifikat dianggap sah apabila tidak ada tuntutan pihak lain yang menyebabkan sertifikat tersebut batal atau cacat hukum.

Bila Anda ingin mengurus sertifikat tanah atau rumah, perlu Anda ketahui ada empat hal prinsip yang harus dipenuhi dalam penerbitan sertifikat:

Status atau Dasar Hukum Kepemilikan Tanah
Hal ini diperlukan untuk mengetahui dengan dasar apa tanah tersebut diperoleh, apakah melalui proses jual-beli, hibah, warisan, atau tukar-menukar. Selain itu, perlu diketahui pula riwayat kepemilikan tanah.

Letak dan Luas Tanah 
Hal ini disebut sebagai kepastian obyektif yang dinyatakan dalam bentuk surat ukur atau gambar situasi (GS) untuk memastikan letak, batas, bentuk, dan luas tanah tersebut. Dengan demikian, tanah yang dimaksud tidak tumpang tindih dengan tanah milik orang lain. Lebih penting lagi, untuk memastikan bahwa obyek tanah tersebut tidak fiktif.

Identitas Pemegang Hak
Identitas pemegang hak disebut juga kepastian subyektif. Gunanya untuk memastikan siapa pemegak hak atas tanah tersebut dan apakah dia benar-benar mendapatkan tanah dengan sah.

Prosedur Penerbitan Sertifikat 
Prosedur penerbitan harus memenuhi azas pembeli sitas. Maksudnya, pemohon harus mengumumkan kepada kantor kelurahan atau kantor pertanahan setempat tentang adanya permohonan hak atas tanah tersebut, agar pihak lain yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan sebelum sertifikat diterbitkan. Pengumuman tersebut hanya perlu untuk pemberian sertifikat baru, bukan balik nama.

Bila ada cacat hukum, alias salah satu dari empat prinsip tersebut tidak memenuhi syarat, maka konsekuensinya pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap tanah tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan sertifikat, baik melalui putusan pengadilan, maupun putusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Anto Erawan

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda