Ketua AREBI Tekankan Pentingnya Sertifikasi dan Etika Broker Properti

Sertifikasi diperlukan agar bisnis broker properti lebih bagus dan profesi broker lebih dihargai masyarakat, bukan untuk mempersulit.

Lukas Bong - Era Max - Ketua AREBI - by Anto Erawan - RumahHokie.com - dok
Lukas Bong, Ketua Umum DPP AREBI (Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Sertifikasi masih menjadi isu utama yang perlu disosialisasikan kepada semua broker properti profesional di Tanah Air. Untuk itu, Ketua Umum DPP AREBI (Asosiasi Real Estate Broker Indonesia), Lukas Bong mengatakan pihaknya melakukan beberapa pembenahan.

Hal pertama yang dilakukan adalah bekerjasama dengan pemerintah selaku regulator agar broker bisa ditangani secara profesional.

Baca Juga: Gelar Munas VIII, AREBI Tunjuk Lukas Bong Sebagai Ketua Umum

“Sertifikasi diperlukan agar bisnis kami lebih bagus dan profesi ini lebih dihargai, bukan untuk mempersulit masuk ke bisnis ini,” kata Lukas saat disambangi tim RumahHokie.com beberapa waktu lalu.

Dia mengakui, memang ada beberapa brand franchise broker yang punya pendidikan sendiri dengan lulusan yang dianggap bagus, tetapi di sisi lain banyak broker non-franchise. Mereka ini umumnya bekerja sebagai marketing di franchise broker dan membuat brand sendiri.

“Kami dari asosiasi memiliki kewajiban memberi training jika mereka (broker) tidak bergabung dengan master franchise. Sertifikasi ini juga berfungsi sebagai ‘ujian negara’ agar standar kualitas semua broker terjaga,” katanya.

Baca Juga: Tidak Tersertifikasi, Broker Properti Bisa Dipenjara Empat Tahun

Menanggapi keluhan sebagian broker yang menganggap sertifikasi broker mahal dan sulit, Lukas mengakui nominal yang perlu dikeluarkan untuk mendapat sertifikasi ini masih cukup tinggi.

“Kami sedang memilah, cost apa saja yang tinggi. Salah satunya adalah tenaga ahli yang masih perlu dikirim dari Jakarta, seperti trainer dan asesor (penguji). Kami pun sudah bicara dengan kementerian yang mengeluarkan izin, sehingga bisa training dan ujian lebih banyak dengan harga khusus anggota AREBI,” urainya.

Secara umum, imbuh Lukas, cost tidak terlalu besar, tetapi broker menganggap besar karena mereka membandingkan dengan pendidikan master franchise yang hanya Rp1 jutaan. Selain itu penghasilan broker pun naik-turun.

“Jadi, biaya untuk mendapat sertifikasi ini berkisar Rp3 jutaan untuk marketing, sementara untuk principal dan manager berkisar Rp5 jutaan,” kata Lukas.

Baca Juga: Hartono Sarwono: Menyoal Perizinan Broker, Tahun Politik, dan Generasi Milenial

Menyoal SIUP4 (Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti), hampir 50% kantor broker anggota AREBI sudah memilikinya, tetapi Lukas sedikit mengeluhkan keluarnya aturan baru dari Pemerintah yang mengharuskan kantor broker memiliki NIB (nomor induk berusaha).

“Sementara itu, penegakan SIUP4 tetap harus berjalan lewat razia, tapi kami minta agar sanksi yang diberikan jangan terlalu keras. Kami masih terus melakukan sosialisasi, tetapi teman-teman masih banyak yang meremehkan. Mereka belum sadar bahwa sanksinya pidana, yakni denda miliaran rupiah dan penjara beberapa tahun,” tuturnya.

Broker Asing dan Persaingan Global
Menurut Lukas, razia terkait sertifikasi ini sebenarnya berawal dari Bali, dimana di sana banyak broker asing yang beroperasi tidak punya izin kerja, bahkan hanya memiliki visa turis.

“Jadi, mereka menyalahi banyak aturan kita, termasuk aturan imigrasi,” tukasnya.

Baca Juga: Inilah Kasus Hukum yang Sering Menjerat Broker Properti

Di lain pihak, sertifikasi juga menjadi modal agen properti kita bersaing dengan broker asing yang segera diperbolehkan beroperasi di Tanah Air pascaperdagangan bebas ASEAN. Masuknya broker asing ke Tanah Air—langsung membuka kantor dan membawa tenaga kerja WNA—bisa menjadi ancaman sendiri bagi broker lokal.

Lukas menyadari, broker asing lebih profesional dan berkualitas lantaran. Dia memberi contoh, aturan sertifikasi broker di Singapura sudah dilakukan sejak 25 – 30 tahun silam. Akan tetapi, saat ini sudah ada beberapa brand yang memiliki broker mendekati kualitas mereka.

Baca Juga: Ini Dia, Dua Kunci Sukses Jadi Broker Properti!

“Dari cara mereka (broker asing) melakukan persentasi, memang masih belum banyak yang bisa menyamai mereka. Mereka juga punya modal besar, skill dan cara kerja yang baik,” jelas Lukas.

Meski demikian, menurutnya, agen properti asing ini tetap harus bekerjasama dengan broker lokal, karena semua regulasi diatur dalam bahasa Indonesia. Broker asing juga tidak mengerti trik-trik untuk memudahkan penjualan sebuah properti—sebaik broker lokal.

Double Agent dan Etika Broker
Hal lain yang dianggap penting dalam bisnis perantara penjualan properti adalah etika. Pasalnya, tak jarang seorang broker berganti bendera dalam waktu singkat, bahkan beberapa di antaranya menjadi double agent.

“Dari sisi personal yang sering terjadi adalah seorang broker terdaftar di salah satu kantor, di sisi lain di juga bergabung dengan kantor lain atau dengan portal properti yang menjanjikan komisi. Nah, double agent seperti ini tidak bisa kami tolerir,” jelas Lukas.

Baca Juga: Tips Bagi-bagi Komisi Agar Agen Properti Tak “Berkelahi”

Untuk berpindah kantor agen pun memiliki etika tersendiri. Si broker harus memiliki referensi dari kantor lama yang ditandatangani langsung oleh si principal. Selain itu, ada masa vakum atau grace period selama enam bulan.

“Jangan sampai hari ini di broker ada transaksi besar (di kantor lama), kemudian keesokan harinya dibawa ke kantor baru,” kata Lukas memberi contoh.

Dia menegaskan, bila ada broker, kantor, bahkan portal properti yang dianggap melanggar etika, biasanya AREBI melakukan sanksi sosial, seperti tidak bekerjasama dengan pihak yang bersangkutan.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda