Komisioner Dilantik, BP Tapera Dapat Kucuran APBN Rp2,5 Triliun

Untuk tahap awal, dana yang dikelola BP Tapera berasal dari keanggotaan PNS, TNI, dan Polri yang sebelumnya dikelola oleh Bapertarum dan Asabri.

menteri basuki hadimuljono - kemenpupr - lantik bp tapera - rumahhokie - dok2
Pembentukan Tapera yang berdasarkan pada UU No. 4 Tahun 2016 merupakan upaya Pemerintah meningkatkan kemampuan MBR untuk memiliki rumah layak huni. (Foto: Dok. KemenPUPR)

RumahHokie.com (Jakarta) – Setelah sempat tertunda, akhirnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) melantik Komisioner dan 4 Deputi Komisioner Badan Pengelola (BP) Tapera.

Basuki Hadimuljono melantik Adi Setianto (Direktur BTN 2015 – 2018) sebagai Komisioner BP Tapera, Eko Ariantoro (Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK) sebagai Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana, Gatut Subadio (Direktur Utama Koperasi Kesehatan Pegawai dan Pensiun Bank Mandiri) sebagai Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana, Ariev Baginda Siregar (Dosen Indonesian Institute for Corporate Directorship) sebagai Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana, dan Nostra Tarigan (Direktur Operasi PPDPP) sebagai Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 10 Tahun 2019.

Baca Juga: Siapa Saja yang Bisa Jadi Peserta Tapera Tahap Pertama?

Acara pelantikan dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri, dan Sonny Loho selaku anggota Komite Tapera, serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Basuki mengatakan, pembentukan Tapera yang berdasarkan pada UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tapera, merupakan upaya Pemerintah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni.

Menurutnya, penunjukan Komisioner dan Deputi BP Tapera telah melalui seleksi panjang sejak Maret 2018 oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang terdiri dari Komite Tapera.

Baca Juga: WNA Pun Bisa Manfaatkan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

Pelaksanaan seleksi telah melalui proses sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Syarat, Larangan, Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Pemberhentian Komisioner dan/atau Deputi Komisioner BP Tapera.

“Seleksi Komisioner dan Deputi Komisioner Tapera membutuhkan kehati-hatian dan kecermatan dari Pemerintah agar mendapatkan hasil yang optimal dan diyakini merupakan pilihan terbaik,” tutur Basuki dalam siaran pers yang dirilis KemenPUPR.

PNS, TNI, dan Polri
Basuki menuturkan, untuk tahap awal, dana yang dikelola BP Tapera berasal dari keanggotaan PNS, TNI, dan Polri yang sebelumnya dikelola oleh Bapertarum dan Asabri.

“Hal ini bertujuan agar BP Tapera bisa membangun kredibilitas organisasi terlebih dahulu bagaimana mengelola uang dalam jumlah besar, baru nanti tabungan dari masyarakat yang lebih luas,” katanya.

Baca Juga: Potensi Dana untuk Sektor Perumahan Nasional Capai Rp76 Triliun

Melalui BP Tapera, imbuh Basuki, PNS dapat menerima manfaat untuk pembiayaan pemilikan rumah, pembangunan rumah atau perbaikan rumah. Sementara bagi PNS yang sudah pensiun, pengembalian uang tabungannya tetap berjalan bekerja sama dengan PT Taspen dan BRI.

Basuki berharap agar BP Tapera dapat berkolaborasi dengan lembaga lain dan mengambil peran dalam penyediaan perumahan bagi MBR melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Rp2,5 Triliun 
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan telah menganggarkan dalam APBN 2019 sebesar Rp2,5 triliun sebagai Penyertaan Modal Negara di BP Tapera.

“Untuk pencairannya akan diatur dengan peraturan pemerintah. Saya juga mengucapkan selamat bekerja karena tugasnya banyak sekali,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga: Badan Pengelola Tapera Segera Gantikan Tugas Bapertarum-PNS

Pada kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera, Adi Setianto mengatakan akan mempersiapkan pondasi organisasi yang efisien dan produktif termasuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) agar bisa menjalankan program Pemerintah di bidang perumahan. Kemudian, pihaknya akan menyiapkan rencana strategis untuk lima tahun ke depan dengan persetujuan Komite Tapera.

“Ekpektasi masyarakat untuk memiliki rumah tinggi sekali, karena tingkat backlog rumah yang tinggi. Oleh karena itu, pengelolaan keuangannya harus seefisien mungkin agar mencukupi dalam jangka panjang. Insya Allah BP Tapera ini dapat memenuhi kebutuhan dana jangka panjang perumahan. Saat ini perbankan kesulitan menyediakan dana jangka panjang perumahan selama 20 tahun,” jelas Adi.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

 

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda