Kota Baru Maja Akan Terapkan Pola Hunian Berimbang

Dengan pola hunian berimbang 1:2:3, pengembang di Kota Baru Maja akan membangun satu rumah mewah, dua rumah menengah, dan tiga rumah sederhana.

Foto: Dok. RumahHokie.com

RumahHokie.com (Jakarta) – Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bersama Pemerintah Daerah, pengembang, dan stakeholder lain berkomitmen menerapkan pola hunian berimbang 1:2:3 di Kota Baru Maja.

Pola hunian 1 rumah mewah, 2 rumah menengah, dan 3 rumah sederhana bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) ini diproyeksikan bisa menampung 1,1 juta penduduk pada 2035, dimana sekitar 600 ribu jiwa adalah MBR. Demikian penjelasan Hermanto Dardak, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dalam keterangan tertulis.

Sebelumnya pada, Juli 2016 lalu telah ditandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding) Pengembangan Kota Baru Publik Maja antara Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan beberapa pengembang yakni Perum Perumnas, PT Nusa Graha Perkasa, PT Hanson International, dan PT Mitra Abadi Utama.

(Baca: Hunian Berimbang di Kota Baru Maja Sangat Mungkin Diterapkan)

Kota Satelit Mandiri
Di samping hunian berimbang, kota seluas 18.000 hektar juga direncanakan memiliki 30% ruang terbuka hijau (RTH), 20% jaringan jalan, 15% didedikasikan untuk fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum).

“Kota Baru Maja ke depan diharapkan menjadi kota satelit mandiri di mana orang tinggal dan bekerja di sana. Oleh karenanya, di Maja juga akan dikembangkan techno park sebagai kawasan pengembangan bisnis untuk mendukung konsep kota satelit mandiri,” urai Hermanto.

Di samping itu, Pemerintah juga memberikan dukungan infrastruktur seperti akses jalan dan sumber air bersih. Menurut Hermanto, direncanakan tahun depan jalan dari Pamulang menuju Maja sudah dapat dibangun di mana lahan menjadi kewajiban pengembang. Saat ini lahan yang sudah siap telah mencapai 50%. Sementara itu untuk kebutuhan air bersih Kementerian PUPR juga sudah persiapkan pembangunan Waduk Karian di Lebak, Banten.

Kendala Pembebasan Lahan
Sementara itu, Ketua REI Banten, Soelaeman Soemawinata menyatakan pembebasan tanah yang dilakukan pengembang juga menjadi kendala. Pasalnya, perencananaan pengembangan kawasan sudah tersebar luas sehingga harga tanah melonjak.

Hal ini menurutnya menyulitkan pengembang karena pihaknya juga berkewajiban menyediakan rumah murah dan layak untuk MBR.

Untuk mensiasati kendala tanah, Plh. Direktur Penataan Kawasan Ditjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Doni Janarto, mendorong konsep kemitraan antara pengembang dengan masyarakat sekitar, sehingga mereka tidak termarjinalkan.

Anto Erawan

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda