Kota Satelit dan Transportasi Umum Bisa Jadi Solusi Kemacetan Jakarta

Di Jabodetabek, masyarakat menengah ke bawah rata-rata menghabiskan biaya transportasi 43% dari gaji bulanan. Bandingkan dengan China (7%) dan Singapura (3%).

podomoro golf view - talk show - Peran Kota Penyangga dalam Mengatasi Kemacetan Ibukota - yayat supriatna - Heru Wisnu Wibowo - alvin andronicus -anto erawan - rumahhokie - dok

RumahHokie.com (Bogor) – Kawasan Jabodetabek (Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi) merupakan megapolitan terbesar kedua di dunia, di bawah Tokyo, Jepang. Namun, penelitian Euromonitor International menunjukkan pada 2030, Jabodetabek akan menjadi kota megapolitan terbesar di dunia dengan jumlah populasi 35,6 juta, menggeser Tokyo yang berpenduduk 35,3 juta.

Menurut Pengamat Tata Kota, Yayat Supriyatna, penduduk Tokyo terus mengalami penurunan, karena masyarakat Jepang enggan punya anak, dengan alasan efisiensi.

Baca Juga: Mengupas Model Bisnis Kawasan TOD di Jakarta dan Sekitarnya

“Menjadi megapolitan terbesar di dunia menyisakan masalah sekaligus pekerjaan rumah bagi pemerintah, karena berbeda dengan Tokyo yang sudah memiliki transportasi umum yang baik, sarana transportasi publik di Jabodetabek belum layak,” kata Yayat Supriatna dalam gelar wicara “Peran Kota Penyangga dalam Mengatasi Kemacetan Ibukota” yang berlangsung di Marketing Lounge Podomoro Golf View, Kamis (14/3/2019).

Hasil Survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2014 menyebutkan sebanyak 28 juta penduduk Jabodetabek berumur lima tahun ke atas, 13% merupakan komuter.

Baca Juga: Inilah 5 Prinsip Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)

Persentase  tertinggi  di Kota Depok (20%), Kota Bekasi (20%), dan Kota Tangerang Selatan (18%), sementara persentase komuter terendah terdapat di Kabupaten Tangerang (6%). Untuk wilayah provinsi DKI Jakarta, persentase komuter tertinggi terdapat di wilayah Jakarta Pusat (15%).

“Pemerintah harus bisa menyediakan sistem transportasi publik yang nyaman, aman, murah serta menjangkau lebih banyak tujuan masyarakat,” kata Yayat.

Baca Juga: Yayat Supriatna: Pembangunan TOD Masih Berjalan Tidak Sinkron

Merujuk data Bank Dunia, imbuhnya, biaya transportasi maksimum adalah 10% dari pendapatan per bulan. Sementara di Jabodetabek, masyarakat menengah ke bawah rata-rata menghabiskan 43%. Bandingkan dengan China (7%) dan Singapura (3%) dari pendapatan per bulan.

“Karena itu, tak heran jika transportasi menjadi salah satu penyebab kemiskinan,” katanya.

Peran Kota Penyangga
Sementara itu, Direktur Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Heru Wisnu Wibowo menjelaskan, total jumlah perjalanan orang di Jabodetabek pada 2015 mencapai 47,5 juta orang per hari. Jumlah itu terdiri dari pergerakan dalam kota sebesar 23,42 juta, komuter 4,06 juta dan pergerakan lainnya yang melintasi Jabodetabek sebesar 20,02 juta orang per hari.

“Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018, penanganan transportasi Jabodetabek dituangkan dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). Sebagai implementasi, Presiden Joko Widodo membentuk BPTJ sebagai instansi yang memilik tugas dan fungsi mengintegrasikan penyelenggaraan transportasi di Jabodetabek,” papar Heru.

Baca Juga: Selain Mengatasi Kemacetan, Hadirnya LRT Akan Dongkrak Nilai Properti

Sasaran yang diharapkan tercapai dari implementasi RITJ secara substansial adalah terciptanya sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi di seluruh Jabodetabek, berbasis angkutan umum massal. Hal tersebut untuk mengurangi kecenderungan  penggunaan kendaraan pribadi, yang menyebabkan kemacetan.

“Indikator kinerja utama BPTJ adalah mengupayakan pergerakan orang dengan angkutan umum mencapai 60% dari total pergerakan orang,” imbuhnya.

Indikator lainnya adalah waktu perjalanan asal tujuan maksimal 1,5 jam pada masa puncak, kecepatan rata-rata 30 km/jam pada masa puncak, cakupan pelayanan angkutan umum 80% dari panjang jalan di perkotaan.

Baca Juga: Dukung Konsep Rusunami dan TOD, Kementerian PUPR Rilis Sejumlah Regulasi

“Yang tak kalah penting adalah menyediakan akses jalan kaki ke angkutan umum maksimal 500 meter, setiap daerah punya feeder yang terintegrasi, serta fasilitas pejalan kaki dan park and ride dengan jarak perpindahan antarmoda 500 meter,” kata Heru.

Karena itu, paparnya, kota-kota penyangga dapat berperan melalui dukungan untuk mengakomodasi pergerakan masyarakat. Pergerakan masyarakat dapat diminimalisir dengan pengembangan kawasan yang berorientasi transit pada masing-masing kota penyangga.

Dilengkapi Stasiun LRT
Pada kesempatan yang sama, Assistant Vice President Podomoro Golf View, Alvin Andronicus menjelaskan, pengembangan Podomoro Golf View (PGV) merupakan salah satu cara pihaknya dalam mendukung pemerintah mengatasi kemacetan.

Di kawasan yang diperkirakan bakal dihuni sekitar 60 ribu jiwa ini juga dilengkapi stasiun LRT (light rail transit), park and ride, serta feeder untuk kendaraan umum.

Baca Juga: APLN Tawarkan Konsep Eco Green Living di Podomoro Golf View

“Dengan fasilitas yang ada, baik penghuni maupun masyarakat sekitar dapat memanfaatkan dengan baik sehingga bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi,” jelasnya.

Upaya lainnya adalah dengan menyediakan seluruh kebutuhan masyarakat di PGV, mulai dari pendidikan, kesehatan, wisata, dan sebagainya, sehingga diharapkan meminimalisir perjalanan ke luar kawasan.

Baca Juga: Di Tangan Pengembang BUMN, Proyek TOD Dinilai Kurang Greget

Terkait Stasiun LRT, keberadaannya juga akan membantu transportasi bagi masyarakat di sekitar PGV. Selain 60.000 penghuni PGV, stasiun ini diperkirakan akan mengakomodasi sekitar 960.000 masyarakat di sekitarnya.

“Kami berterimakasih kepada pemerintah yang sudah membuka jalur transportasi baru. Kami tak meminta hal lain selain itu. Stasiun LRT di PGV merupakan bagian dari TOD Gunung Putri yang menjadi bagian dari stage kedua pengembangan LRT ke Sentul. Di stage ketiga nanti, jalur LRT akan sampai ke Baranangsiang, Bogor,” pungkas Alvin.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda