Kuota KPR Subsidi Habis, APERSI Kritisi Pemerintah

APERSI mengatakan bila sampai akhir tahun dana FLPP tidak ditambah, maka akan banyak pengembang rumah subsidi yang pailit. Jika tuntutan APERSI tak digubris Pemerintah, organisasi yang dipimpin Junaidi Abdillah ini siap turun ke jalan.

apersi-junaidi-abdillah-daniel-djumali-by-anto-erawan-rumahhokie-dok
Ketua APERSI Junaidi Abdillah (kanan) dan Sekjen APERSI Daniel Djumali (kiri) berpose di sela Rapat Koordinasi DPP dan DPD APERSI Seluruh Indonesia, Selasa, 27 Agustus 2019. (Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman seluruh Indonesia (APERSI) mempertanyakan kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang habis sebelum akhir tahun.

Menurut Junaidi Abdillah, Ketua Umum DPP APERSI, ada hal yang tidak singkron antara perintah Presiden untuk membangun satu juta rumah setiap tahun—bahkan Kementerian PUPR menargetkan 1.250.000 unit tahun ini—dengan anggaran FLPP yang justru berkurang, padahal seharusnya malah ditambah 10% – 20% per tahun.

Baca Juga: Inilah Kendala Pembangunan Rumah Rakyat Menurut REI dan APERSI

“Bila anggaran FLPP tidak segera turun (ditambah), akan berdampak signifikan kepada pengembang perumahan dan industri turunannya, termasuk target sejuta rumah,” kata Junaidi Abdillah kepada sejumlah awak media di sela Rapat Koordinasi DPP dan DPD APERSI Seluruh Indonesia, Selasa (28/8/2019).

Junaidi mengatakan, APERSI setuju dengan Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden, tetapi dia tidak melihat dukungan dari kementerian.

Baca Juga: Inilah Kendala Pembangunan Rumah Rakyat yang Dikeluhkan Apersi

“Saya melihat, kementerian (PUPR-red) sudah enam bulan bicara kuota FLPP oke, tidak ada masalah, tapi kami lihat faktanya di lapangan berbeda,” katanya.

Dia mengkhawatirkan, jika sampai akhir tahun dana tidak ditambah, pengembang-pengembang anggota APERSI yang jumlahnya lebih dari 3000 bisa gulung tikar.

“Nah, hal ini kan perlu perlindungan dari pemerintah,” tukas Junaidi.

Pengembang Terancam Gulung Tikar
Sementara itu, Daniel Djumali, Sekretaris Jenderal (Sekjen) APERSI menerangkan akad KPR FLPP yang tertunda akibat kurangnya kuota mencapai 98.000 unit dari 17 DPD.

Dari seluruh DPD, jelasnya, anggap saja 100.000 unit yang tertunda. Jika dihitung dengan harga rumah subsidi termurah, yakni Rp140 juta, maka dana KPR yang mati mencapai Rp14 triliun. Belum lagi industri lain dan pegawai yang bekerja pasti akan terkena dampaknya.

Baca Juga: Inilah Kendala Pembangunan Rumah Rakyat Menurut REI dan APERSI

“Minggu ini saja ada dua developer yang menjual asetnya. Belum lagi developer yang tiap hari menanyakan kuota,” ungkap Daniel Djumali.

Dia mengatakan, Kementerian PUPR harus bisa menjelaskan, berapa kuota FLPP yang ada dan dari mana dana tambahannya. Dalam hal ini Pemerintah tidak boleh main-main.

“Nah, jika kuota (baru) tidak disetujui, skema KPR BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan) cuma bisa untuk membiayai 14.000 unit. Itu pun banyak syaratnya, seperti angsuran enam bulan dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Sayangnya, tidak semua daerah punya PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang bisa mengeluarkan SLF dengan mudah. Ini tentu jadi kendala tersendiri,” papar Daniel.

Peraturan yang Memberatkan MBR
Lebih lanjut, Daniel menyatakan, Kementerian PUPR jangan mengeluarkan peraturan yang memberatkan MBR, misalnya Permen PUPR Nomor 11/PRT/M/2019, tentang PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual-Beli).

“(Peraturan) ini jelas-jelas Permen yang berbau notaris. Peraturan ini bisa mengakibatkan double pajak, biaya tinggi, dan transaksi tertunda,” katanya.

Baca Juga: Apersi Banten Keluhkan Perizinan Pembangunan Rumah MBR

Sebenarnya, imbuh Daniel, Kementerian PUPR setuju agar rumah MBR dan rumah swadaya diberlakukan peraturan khusus, tetapi hingga saat ini belum ada petunjuk pelaksanaannya.

“Dan hal ini yang harus kita kawal bersama-sama,” ujar Daniel.

Di samping Kementerian PUPR, APERSI juga mempertanyakan Bank BTN sebagai penyalur dana KPR FLPP terbesar. Menurutnya, Bank BTN juga perlu ditanya berapa kuota FLPP yang masih tersisa dan skema KPR apa yang ditawarkan bila kuota baru tidak turun.

“Jika semua tuntutan APERSI diabaikan, maka kami siap turun ke jalan,” pungkas Junaidi Abdillah mengakhiri perbincangan.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda