Lanjutkan Program Sejuta Rumah, Kementerian PUPR Siapkan Strategi Khusus

Kementerian PUPR ke depan sudah menyiapkan strategi khusus berupa penguatan dan inovasi agar pelaksanaan Program Sejuta Rumah bisa berjalan dengan baik di lapangan.

rumah-subsidi-MBR-kementerian-pupr-rumahhokie-dok-2019
Rumah MBR (Foto: Dok. RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Bertekad melanjutkan Program Sejuta Rumah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melalui Direktorat Jenderal penyediaan Perumahan telah menyiapkan sejumlah strategi dan inovasi khusus.

“Kementerian PUPR ke depan sudah menyiapkan strategi khusus berupa penguatan dan inovasi agar pelaksanaan Program Sejuta Rumah bisa berjalan dengan baik di lapangan,” ungkap Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid di Kantor Kementerian PUPR dalam siaran pers yang diterima RumahHokie.com.

Baca Juga: Kementerian PUPR Tetap Lanjutkan Program Sejuta Rumah di 2020

Beberapa strategi dan inovasi yang akan dilaksanakan, imbuh Khalawi, di antaranya terkait dengan masalah perizinan perumahan, pemangkasan regulasi yang tumpang tindih, menggandeng partisipasi aktif komunitas masyarakat, dan melaksanakan Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

“Kami akan mendorong pemerintah daerah membuat regulasi terkait kemudahan perizinan perumahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu regulasi yang dirasa tumpang tindih akan kita pangkas,” terangnya.

Baca Juga: Kementerian PUPR Optimistis Capaian Program Sejuta Rumah Akan Lampaui Target

Di samping itu, imbuhnya, Kementerian PUPR juga mendorong skema pembiayaan perumahan melalui Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk mengatasi salah satu masalah perumahan di kalangan masyarakat terkait pembiayaan perumahan.

“Program Tapera ini akan dioptimalkan agar masyarakat bisa menabung untuk memiliki rumah yang mereka inginkan. Selain itu kita juga akan kembangkan pola pembiayaan lainnya seperti micro finance di sektor perumahan,” terang Khalawi.

Pembangunan Perumahan Berbasis Komunitas
Guna mendorong agar masyarakat yang tergabung dalam komunitas agar memiliki rumah yang layak huni, Kementerian PUPR  juga menyiapkan inovasi dalam penyediaan perumahan untuk masyarakat seperti Pembangunan Perumahan Berbasis Komunitas (P2BK).

Program P2BK dapat diartikan sebagai gerakan bersama untuk pembangunan rumah untuk masyarakat dengan tidak hanya mengandalkan dana APBN saja.

Baca Juga: Penunggak BPJS Kesehatan Tak Bisa Dapat KPR, Ini Komentar Pakar Properti

“Mungkin ke depan dana APBN hanya sebagai stimulan masyarakat untuk membangun rumah atau masyarakat kita gerakkan untuk menyadari pentingnya program penyediaan perumahan melalui dukungan komunitas – komunitas untuk bangkit dalam pembangunan rumah,” tuturnya.

Khalawi juga mencontohkan adanya komunitas program perumahan di daerah Pekalongan, Jawa Tengah. Komunitas ini terdiri dari masyarakat yang memiliki kemampuan dalam hal ekonomi dan mereka bersama-sama mendukung masyarakat yang kurang mampu untuk membangun rumah yang layak huni.

Baca Juga: Gandeng Bank Dunia, Kementerian PUPR Tingkatkan Kualitas Rumah MBR

“Komunitas ini bisa membangunkan rumah masyarakat kurang mampu sampai senilai Rp40 juta per unit rumah. Saat ini kami sedang bicarakan tentang program P2BK ini dengan Bupati Pekalongan dan rencananya  pekan depan akan kami cek ke lapangan,” katanya.

Pelaksanaan program pembangunan dengan Program P2BK, kata Khalawi, juga akan di jadikan pola pembangunan perumahan ke depan. Kehadiran negara di sektor perumahan juga sangat penting agar pembangunan rumah masyarakat tidak berlangsung secara sporadis atau tidak serampangan dan harus sesuai dengan tata ruangnya.

Baca Juga: Kementerian PUPR: Program Sejuta Rumah Dilirik Investor Asing

Selain itu peruntukan lahan perumahan dan rencana pembangunan kota juga harus di tata dengan baik untuk menghindari munculnya lingkungan kumuh.

“Kami juga berencana akan kembali melaksanakan pembangunan rumah berskala besar.  Mungkin kita akan hidupkan kembali kebijakan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba). Semoga di dalam  Undang-undang Pertanahan ada pasal tentang land banking dan land concolidation karena kedua hal tersebut sangat penting untuk mempercepat pembangunan rumah untuk masyarakat di masa mendatang,” urai Khalawi.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda