Lima Kelompok Masyarakat yang Harus Dapat Penghapusan PBB

Penghapusan PBB bagi warga miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki dampak strategis bagi kesejahteraan rakyat. Penghapusan PBB memiliki justifikasi konstitusional jika ditujukan kepada MBR dan warga miskin.

muhammad joni - Managing Director Smart Property Consulting - HUD institute - anto erawan - rumahhokie - dok
Muhammad Joni (ilustrasi: Anto Erawan - RumahHokie.com)

Oleh: Muhammad Joni

RumahHokie.com (Jakarta) – Revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rumah dan rusun dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp1 miliar yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sempat menjadi perbincangan karena dianggap kontra produktif.

Revisi yang dituangkan melalui Pergub Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pembebasan PBB-PP tersebut, dalam Pasal 4A disebutkan, pembebasan PBB hanya berlaku sampai 31 Desember 2019.

Baca Juga: Selamatkan Aset Bersejarah, Kemendikbud Akan Beli Rumah Milik Pencipta Lagu Hymne Guru

Beberapa media mainstream membuat headline yang berisi “Mulai 2020, warga DKI Jakarta yang memiliki NJOP di bawah Rp1 miliar akan membayar PBB kembali”.

Tak lama berselang, Gubernur Anies mengklarifikasi hak tersebut. Menurutnya, revisi Pergub tersebut justru bertujuan memperluas kebijakan terkait PBB. Dia mengaku, Pergub ini juga akan membebaskan PBB bagi hunian pahlawan nasional, veteran perang, dan penerima bintang jasa dari presiden (hingga tiga generasi), guru, dosen, dan PNS.

Dijamin UUD ‘45
Penghapusan PBB bagi warga miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki dampak strategis bagi kesejahteraan rakyat. Penghapusan PBB memiliki justifikasi konstitusional jika ditujukan kepada MBR dan warga miskin.

Langkah penghapusan PBB itu juga berguna dalam upaya pemenuhan hak atas bertempat tinggal (housing right) yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Baca Juga: Ingat, Program Rumah Rakyat Perlu Lahan dengan Harga Terjangkau

Pemenuhan hak atas rumah pasti terkait dengan penyediaan tanah sebagai salah satu dari lima komponen dasar hak bermukim, yakni (1) tata ruang, (2) penyediaan tanah, (3) infrastruktur dasar, (4) pembiayaan, dan (5) bangunan (gedung) rumah.

Di samping itu, penghapusan PBB juga relevan dengan kewajiban Pemerintah menyediakan rumah bagi kelompok MBR, termasuk penyediaan tanah [vide Pasal 54 ayat (1), (2), (3) Jo. Pasal 105  sampai dengan Pasal 117 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman (“UU PKP”)].

Lima Kelompok
Penghapusan PBB sebaiknya hanya dilakukan untuk lima kelompok saja:

(1) Perumahan Rakyat yang dimiliki dan/atau dinikmati  MBR atau warga miskin, baik jenis rumah umum  ataupun rumah swadaya MBR.
(2) rumah umum dan rumah swadaya yang merupakan rumah pertama.
(3) rumah susun bersubsidi yang pertama.
(4) Bangunan dan properti untuk/sebagai fasilitas publik dan pelayanan sosial, baik  milik Pemerintah, lembaga non-pemerintah, termasuk rumah khusus dan rumah negara.
(5) Bangunan dan Properti untuk penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan tanah/barang milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Baca Juga: Aturan Hukum Belum Memadai Bagi Perkembangan Bisnis Properti

Sebaliknya, penghapusan PBB tidak dilakukan bagi kelompok komersial dan asing, yakni:
(1) Bangunan dan Properti Komersial yang dimiliki atau dinikmati secara/untuk komersial sebagai industri properti/real estat, karenanya  bukan perumahan rakyat (non-public housing) untuk kelompok MBR dan warga miskin.
(2) Bangunan dan Properti yang dinikmati atau dipakai oleh Orang Asing/Badan Hukum Asing yang tinggal di Indonesia.

Yakinlah bahwa penghapusan PBB tidak akan menurunkan pendapatan daerah atas PBB, namun sebaliknya berguna dalam ekstensifikasi pajak atas bumi dan ruang (PBR) dan pajak atas bangunan gedung (PBG) serta PNBP atas pemanfaatan ruang yang dapat dikembalikan untuk alokasikan pembangunan perumahan rakyat (public housing) dan infrastruktur kawasan pemukiman bagi MBR dan warga miskin.

Muhammad Joni adalah praktisi hukum properti, Managing Director Smart Property Consulting (SPC), Sekretaris Umum The HUD Institute, dan Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia (MKI). Artikel ini adalah pendapat pribadi penulis.

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda