Manfaatkan Tanah Pemerintah, Kementerian PUPR Siap Bangun Public Housing

Untuk merealisasikan pembangunan public housing dan rumah negara, Kementerian PUPR telah berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti, Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian PUPR, pembangunan public housing dan rumah negara, Khalawi Abdul Hamid
Kementerian PUPR berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas untuk merealisasikan pembangunan public housing dan rumah negara. (Foto: dok. Kementerian PUPR)

RumahHokie.com (Jakarta) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap untuk memanfaatkan tanah milik pemerintah untuk pembangunan public housing dan rumah negara.

Untuk merealisasikan program penyediaan perumahan tersebut, Kementerian PUPR telah berkoordinasi dengan lembaga negara terkait seperti, Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

Saat rapat pembahasan pemanfaatan tanah milik pemerintah tersebut, pada Selasa (14/1/2020) lalu di Jakarta, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengatakan perlunya membangun public housing dan rumah negara.

Baca Juga: Gandeng 15 Bank, Kementerian PUPR Salurkan KPR FLPP Syariah

“Pemerintah perlu menyediakan public housing dan rumah negara untuk masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satunya adalah dengan memanfaatkan tanah milik pemerintah yang banyak tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia,” ujar Khalawi.

Meski demikian, menurut dia permasalahan mengenai keberadaan rumah dinas saat ini kerap menjadi polemik di tengah masyarakat.

Lebih lanjut Khalawi menuturkan, banyak hunian dinas yang kini berubah fungsi dan dikuasai oleh pihak keluarga, bukan oleh pegawai yang bersangkutan.

Baca Juga: Kementerian PUPR Imbau Developer Patuhi Syarat Pengembangan Perumahan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian PUPR mengusulkan agar aset tanah negara yang tersebar di sejumlah kota besar di Indonesia dapat digunakan untuk lokasi pembangunan rumah dinas bagi ASN.

“Pembangunan rumah dinas dapat dilakukan secara vertikal. Hunian tersebut dapat dimanfaatkan oleh pegawai yang bersangkutan, hingga memasuki masa pensiun dan harus ada aturannya,” terang Khalawi.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata menyatakan dukungannya terhadap upaya pemanfaatan aset negara untuk pembangunan rumah bagi ASN.

Baca Juga: Atasi Backlog Perumahan, Kementerian PUPR Siapkan Tiga Program Unggulan

Menurutnya, pengelolaan aset negara harus dimanfaatkan secara optimal agar dapat mensejahterakan masyarakat.

Isa berujar, ada tanah Eks BPPN seluas 17 hektar di daerah Kalimalang, Bekasi, yang dapat dimanfaatkan sebagai pilot project pembangunan public housing dan rumah negara tersebut

“Kami mendukung pemanfaatan aset Kementerian Keuangan untuk public housing dan rumah negara. Akan tetapi, pengelolaannya harus dilakukan oleh negara dan perlu konsep manajemen yang komprehensif dan berkelanjutan,” tandas dia.

Adhitya Putra Pratama
adhitya.putra@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda