Mantan Menpera Ini Usulkan Masalah Perumahan Ditangani Kementerian Khusus

Pembentukan kementerian khusus yang menangani masalah perumahan dan perkotaan di Indonesia di masa mendatang sangat dimungkinkan.

rumah-sederhana-subsidi-menengah-drone-rumahhokie-dok
Foto: Dok. RumahHokie.com

RumahHokie.com (Jakarta) – Mantan Menteri Perumahan Rakyat yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Suharso Monoarfa, mengusulkan penanganan masalah perumahan dan perkotaan harus ditangani secara khusus oleh kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, pembentukan kementerian khusus yang menangani masalah perumahan dan perkotaan di Indonesia di masa mendatang sangat dimungkinkan, mengingat kebutuhan hunian dan penataan kota-kota besar yang sangat mendesak.

Baca Juga: Mau Dapat Bantuan Pembiayaan Rumah dari Pemerintah, Ini Pilihannya

“Sampai saat ini saya masih punya mimpi bidang perumahan ini ke depan bisa menjadi kementerian tersendiri sendiri.  Hal itu sebagaimana amanat Undang-undang dan kalau  bisa jadi Kementerian Urban and Housing Development,” ujar Suharso Monoarfa, Rabu (5/7/2017).

Menteri Perumahan Rakyat di era Kabinet Indonesia Bersatu ini menjelaskan, tidak mungkin penanganan masalah perumahan itu hanya di tangani sendiri, akan tetapi harus diletakkan di sesuatu yang namanya urban.

“Itu karena masalah perumahan itu memang di urban,” tandasnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Resmikan 8.700 Rumah Pekerja dengan Uang Muka Rp1 Jutaan

Lebih lanjut, Suharso menerangkan, jika ke depan sudah lahir Undang-undang yang khusus menangani perkotaan maka pandangan terhadap perumahan tentunya akan menjadi berbeda.

Mencontoh Amerika Serikat
Dia mencontohkan negara-negara yang punya kabinet presidensial dan sukses dalam penanganan dan perkotaan, salah satunya Amerika Serikat.

Negara AS saat ini hanya ada 15 Kementerian. Dari 15 Kementerian tersebut, ada empat kementerian terbesar dengan anggaran terbesar, salah satunya adalah Departement Housing and Urban Development.

Kementerian tersebut merupakan kementerian yang merekatkan negara-negara bagian yang ada di wilayah AS. Kementerian tersebut juga berperan penting dalam menunjang instrumen APBN AS untuk mengikat negara bagian. Dan hal itu berlangsung sejak 1937 sampai hari ini dan ternyata negara besar seperti AS pun saat ini masih ada backlog.

Baca Juga: Ini Dia Kendala Tercapainya Target Program Sejuta Rumah

“AS pun sampai saat ini masih melakukan land banking yang luar biasa dan melakukan inovasi terkait skema pembiayaan yang luar biasa. Kita mesti belajar dan belajar best practise in the world why not?” tukasnya.

Suharso juga  berharap kabinet Presiden Jokowi bisa melihat arti pentingnya penanganan perumahan dan perkotaan. Pasalnya, hingga saat ini masih banyak pekerjaan rumah terkait penyediaan perumahan yang layak khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia.

“Mudah-mudahan ke depan mimpi itu bisa terwujud. Dan saya berharap pelaksanaan Program Sejuta Rumah yang saat ini dilaksanakan Kementerian PUPR bisa terlaksana dengan baik di lapangan. Dan harus semakin baik capaian pembangunan rumah bagi masyarakat,” pungkas Suharso.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda