Penipuan Perumahan Syariah Marak, Kementerian PUPR Angkat Bicara

Terkait penipuan berkedok perumahan syariah, Kementerian PUPR meminta masyarakat sadar bahwa produk properti beraneka ragam dan jangan memilih hunian hanya karena murah harganya.

M-Yusuf-Hariagung-Kementerian-PUPR-rumahhokie-dok
Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, M. Yusuf Hariagung (Foto: Ristyan Putra - KemenPUPR)

RumahHokie.com (Jakarta) – Maraknya penipuan perumahan berkedok syariah belakangan ini membuat pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) angkat bicara.

Melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR meminta masyarakat cermat dalam memilih produk properti dan jangan mudah tergiur dengan harga murah. Konsumen harus pula memperhatikan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta site plan yang dimiliki pengembang.

Baca Juga: Kementerian PUPR Alokasikan Dana KPR FLPP Rp11 Triliun, Ini Rinciannya

“Masyarakat harus sadar bahwa produk properti itu beraneka ragam dan jangan memilih produk properti yang hanya karena murah harganya. Jadi masyarakat harus jeli dalam memilih agar tidak keliru dalam membeli rumah,” jelas Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, M. Yusuf Hariagung di Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Masyarakat, imbuhnya, juga perlu mengecek IMB dan sertifikat hak tanahnya untuk memastikan bahwa perumahan yang bersangkutan sudah benar asas legalitasnya.

Baca Juga: Mau Dapat Bantuan Rumah Berbasis Komunitas? Begini Syaratnya

“Jika hal itu tidak ada, tentunya dapat dikatakan protek perumahan tersebut menjadi “rawan” terjadi persoalan yang sekarang muncul seperti adanya penipuan rumah harga murah yang menimpa ribuan masyarakat,” tutur Yusuf.

Lebih lanjut dia menerangkan, Pemerintah melalui Kementerian PUPR, sebagai pembina bidang perumahan, ke depan juga akan intens melakukan sosialisasi bagaimana transaksi perumahan yang benar.

Baca Juga: Perluas Akses Rumah Layak Huni, Ini Tiga Strategi Pemerintah

Hal tersebut seperti tertuang di dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) maupun  UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Dalam UU tersebut juga diatur bahwa pada saat melakukan transaksi pelaku pembangunan atau pengembang itu harus melakukan proses PPJB. Dalam PPJB itu diatur dua hal yakni menyangkut kegiatan pemasaran dan kegiatan terkait Perjanjian Pendahuluan Jual Beli.

“Pada kegiatan pemasaran itu diatur mengenai informasi awal yang memastikan hak atas perumahan itu jelas seperti IMB sudah ada, Sertifikat Hak Atas Tanah itu ada, dan izin prinsip atau izin lokasi terkait pengembangan kawasan juga ada termasuk master plan yang telah ditandatangani oleh Bupati atau Walikota,” jelas Yusuf.

Aplikasi SIRENG
Terkait dengan keberadaan PT Madinah Properti Indonesia yang melakukan penipuan pada ribuan konsumen perumahan syariah bodong di Banten , Yusuf menerangkan, pihaknya belum pernah melakukan interaksi secara langsung dengan pengembang perumahan tersebut dan tahu dari informasi melalui media massa seperti televisi maupun medis sosial.

Menurutnya, cara sederhana mengeceknya adalah menggunakan aplikasi Sistem Registrasi Pengembang (SIRENG) lewat sireng.pu.go.id. Di aplikasi ini nama pengembang tersebut tidak ada dalam data SIRENG.

Baca Juga: Kementerian PUPR Lindungi Konsumen Rumah Subsidi Lewat Sistem Registrasi Pengembang (Sireng)

Yusuf mengungkapkan, saat ini ada sekitar 13.793 pengembang dan 19 asosiasi perumahan yang telah terdaftar di SIRENG. Cek dengan cermat apakah ada atau tidak data pengembang yang dimaksid di dalamnya. Selain itu, di SIREN juga ada daftar asosiasi perumahan sebagai pembina pengembang perumahan, seperti REI, Himperra, Apersi dan lainnya.

“Jadi ini bagian edukasi kepada masyarakat agar tidak keliru dalam membeli rumah,” terangnya.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda