Mau Dapat Bantuan Pembiayaan Rumah dari Pemerintah, Ini Pilihannya

Provinsi yang mendapat dana KPR FLPP terbesar adalah Papua Barat (Rp96,19 miliar), diikuti Sumatera Utara (Rp38,72 miliar), dan Jawa Barat (Rp40,17 miliar).

rumah-sederhana-subsidi-menengah-drone-rumahhokie-dok
Foto: Dok. RumahHokie.com

RumahHokie.com (Jakarta) – Untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki hunian layak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan menawarkan beberapa program.

Di sisi pembiayaan, program yang diberikan berupa: Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang saat ini tengah dalam tahap pengkajian dan uji coba.

Baca juga: Ini Dia Kendala Tercapainya Target Program Sejuta Rumah

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan KemenPUPR, Lana Winayanti mengungkapkan, tahun ini pihaknya menargetkan penyaluran KPR FLPP bagi 120.000 unit rumah senilai Rp11,47 triliun, SSB sebesar Rp3,7 triliun untuk 225.000 unit, dan penyaluran SBUM untuk 550.000 unit sebesar Rp2,2 triliun.

“Untuk KPR FLPP, hingga Mei 2017 sudah tersalurkan sebesar Rp439 miliar untuk 3.849 unit,” ungkap Lana dalam siaran pers kemenPUPR.

Lana mengatakan, Provinsi yang paling besar penyalurannya adalah Papua Barat senilai Rp96,19 miliar untuk 586 unit, diikuti Sumatera Utara sebanyak 404 unit dengan nilai Rp38,72 miliar, dan Jawa Barat bagi 368 unit sebesar Rp40,17 miliar.

Mulai Fokus Sektor Informal
Selain memberikan subsidi perumahan bagi pekerja formal, Kementerian PUPR juga mengembangkan skema pembiayaan bagi para pekerja informal seperti tukang ojek, tukang bakso, pedagang, nelayan dan lainnya.

Hal ini menjadi perhatian karena dari Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 menunjukkan bahwa dari 118,41 juta angkatan kerja, didominasi pekerja di sektor informal yakni sekitar 61,3%.

Baca Juga: Presiden Jokowi Resmikan 8.700 Rumah Pekerja dengan Uang Muka Rp1 Jutaan

Selain itu, Kementerian PUPR telah  menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) PUPR No. 26 Tahun 2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi MBR.

Permen PUPR tersebut membuka kesempatan untuk MBR yang bekerja di sektor informal untuk mendapatkan KPR FLPP, yang sebelumnya hanya dapat dipenuhi persyaratannya oleh yang bekerja di sektor formal dengan pendapatan tetap.

Melalui Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang tengah digodok, nantinya para pekerja informal diharuskan menabung terlebih dahulu dengan jangka waktu sekitar enam bulan sampai satu tahun.

Setelah mencapai jangka waktu yang ditentukan maka pekerja informal dapat memperoleh bantuan dari pemerintah berupa uang muka dan KPR subsidi. Tabungan tersebut menjadi indikator bagi bank untuk menilai kemampuan keuangan calon penerima KPR.

Kemudahan Perizinan
Sementara itu Dirut PPDPP Kementerian PUPR, Budi Hartono mengatakan, Pemerintah serius menyiapkan skema BP2BT karena merupakan program baru dan mencegah tumpang tindih dengan skema yang sudah ada.

“Kebutuhan alokasi anggarannya diperkirakan Rp5 miliar untuk 156 unit rumah yang terpenuhi dari program ini,” katanya.

Baca Juga: Peran Pemda dalam Pengadaan Perumahan Rakyat Belum Memadai

Dia optimistis semua target yang sudah ditetapkan dapat tercapai jika keterlibatan pemerintah daerah terus diperkuat dalam mewujudkan program satu juta rumah.

“Saat ini sudah didukung dengan Surat Edaran Mendagri untuk mempermudah dan mempercepat perizinan di daerah dan perizinan juga sudah mulai online,” kata Budi.

Kemudahan perizinan yang terus didorong terkait perumahan di antaranya mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) agar kualitas bangunan dan lingkungan perumahan sejahtera terjaga.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda