Mau Dapat Bantuan Rumah Berbasis Komunitas? Begini Syaratnya

Setidaknya ada lima kriteria yang harus dipenuhi masyarakat yang ingin mendapatkan program bantuan rumah berbasis komunitas dari pemerintah.

Syarat Dapat Bantuan Rumah berbasis komunitas, Kementerian PUPR, hunian subsidi, program sejuta rumah
Kementerian PUPR menetapkan lima syarat untuk mendapatkan program bantuan rumah berbasis komunitas. (Foto: Ikons)

RumahHokie.com (Jakarta) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menetapkan sejumlah kriteria untuk masyarakat guna mendapatkan program bantuan perumahan berbasis komunitas.

Dalam siaran pers yang dilansir, Senin (11/11/2019), Moch. Yusuf Hariagung, Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR mengatakan, perlu adanya perencanaan terintegrasi dalam pembangunan rumah berbasis komunitas.

Selain itu, pihaknya juga telah menetapkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi oleh para komunitas masyarakat, yang ingin mendapatkan bantuan perumahan dari pemerintah tersebut.

Baca Juga: 24 Komunitas Masyarakat Ajukan Bantuan Perumahan KemenPUPR

“Setidaknya ada lima kriteria yang harus dipenuhi masyarakat yang ingin mendapatkan program bantuan rumah berbasis komunitas dari pemerintah,” ucap Yusuf.

Pertama, dia mengatakan komunitas tersebut merupakan golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) non fixed income atau yang memiliki penghasilan mulai Rp1,2 juta hingga Rp2,6 juta.

“Kedua, anggota komunitas ini belum pernah memiliki rumah dan lahan tanah atas nama sendiri atau berkelompok,” ucapnya.

Ketiga, lebih lanjut Yusuf Hariagung menerangkan, komunitas tersebut berjumlah paling sedikit 50 Kepala Keluarga dan keseluruhan anggotanya merupakan MBR serta sudah berkeluarga dan memiliki kemampuan bersawadaya dan memiliki kelompok.

Baca Juga: Kementerian PUPR Genjot Capaian Program Bedah Rumah di Daerah

“Setelah itu terpenuhi, kemudian komunitas tersebut juga harus berbadan hukum serta memiliki akta pendirian & notaris dan tercantum AD/ ART. Kemudian, kriteria kelima adalah komunitas tersebut huga harus ditetapkan oleh Walikota/Bupati,” tutur Yusuf.

Adapun untuk pelaksanaannya, dia berujar Kementerian PUPR menggandeng pemerintah daerah untuk melakukan pendataan komunitas-komunitas yang ada di masyarakat.

“Pemda yang mengetahui secara pasti komunitas masyarakat di daerah yang benar-benar membutuhkan bantuan perumahan. Komunitas masyarakat juga dapat mengakses hunian yang layak dan terjangkau,” ujarnya.

Baca Juga: Kementerian PUPR Gunakan Dua Skema untuk Pembangunan Perumahan Berbasis Komunitas

Kementerian PUPR juga akan mengajak kolaborasi perusahaan developer properti dan akademisi di daerah untuk menyusun rencana pembangunan perumahan secara bersama-sama.

Lebih lanjut, dia mengatakan, diharapkan hadirnya program perumahan berbasis komunitas Kementerian PUPR ini dapat membangun dan menguatkan swadaya masyarakat dalam membangun perumahan yang partisipatif dan inklusif.

Sebagai informasi, langkah menggandeng berbagai komunitas masyarakat dalam pembangunan perumahan tersebut diambil oleh Kementerian PUPR, sekaligus untuk meningkatkan capaian Program Sejuta Rumah.

Adhitya Putra Pratama
adhitya.putra@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda