Melanggar Aturan KPR Subsidi, Siap-siap Kena Sanksi Berikut Ini

Syarat menerima KPR subsidi: belum pernah punya rumah dan menerima subsidi, serta gaji maksimal Rp4 juta untuk rumah tapak dan Rp7 juta untuk rumah susun.

rumah-subsidi-villa-kencana-cikarang-sps-group-rumahhokie-anto-erawan-dok
Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com

RumahHokie.com (Jakarta) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) memberikan beberapa pilihan cara untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki hunian yang layak.

Kendati demikian, ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi agar seseorang dinyatakan berhak membeli rumah subsidi dari pemerintah.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti mengatakan, berdasarkan Permen PUPR No. 26/PRT/M/2016, kelompok sasaran penerima KPR bersubsidi harus memenuhi persyaratan di ataranya memiliki KTP, belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi dari pemerintah, punya NPWP dan SPT, serta berpenghasilan maksimal Rp4 juta per bulan untuk rumah tapak dan Rp7 juta per bulan untuk rumah susun.

Baca Juga: Mau Dapat Bantuan Pembiayaan Rumah dari Pemerintah, Ini Pilihannya

Penerima KPR subsidi tidak hanya pekerja formal yang memiliki slip gaji, namun juga yang memiliki penghasilan tidak tetap yang dibuktikan oleh surat peryataan yang diketahui oleh kepala desa/lurah tempat KTP diterbitkan.

“Peraturan tersebut juga mengatur rumah KPR bersubsidi tidak boleh disewakan atau dialihkan kepemilikannya kecuali telah dihuni lebih dari lima tahun bagi rumah tapak dan 20 tahun bagi rumah susun,” tutur Lana dalam siaran pers yang dirilis KemenPUPR, Selasa (23/5/2017).

Beragam Pelanggaran Ditemukan
Sementara itu, Direktur PPDPP (Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan) KemenPUPR, Budi Hartono menambahkan, pihaknya juga mendapat pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran KPR Bersubsidi, salah satunya adalah rumah tersebut dibiarkan kosong atau tidak ditempati.

Budi mengatakan pihaknya berupaya untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan bekerjasama dengan instansi lain. Salah satunya untuk mendeteksi rumah yang tidak ditempati dengan menggandeng PLN.

Baca Juga: Inilah Empat Isu Utama Pembiayaan Perumahan Rakyat

“Nantinya akan dilihat penggunaan listriknya, apabila penggunaannya minimum atau sangat kecil, maka kemungkinan besar rumah bersubsidi tersebut tidak ditempati,” tutur Budi.

Sementara untuk mencegah penerima KPR Subsidi bukan dari kelompok sasaran, pihaknya telah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengakses data e-KTP pemohon.

“Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) telah ditemukan berbagai pelanggaran oleh penerima bantuan subsidi seperti rumah yang dibangun spesifikasi materialnya di atas standar rumah subsidi, adanya penambahan jumlah kamar yang harganya tentu lebih tinggi dari harga rumah subsidi yang sudah ditentukan pemerintah,” tambah Budi.

Sanksi Pelanggaran
Sanksi yang diterima apabila penerima KPR Bersubsidi melakukan pelanggaran tersebut, kata Budi, adalah mengembalikan dana subsidi yang telah diterima dan untuk selanjutnya bank pelaksana akan menerapkan tingkat bunga komersial untuk angsuran selanjutnya.

Sementara bagi para pengembang, dirinya meminta agar sarana dan prasarananya juga harus memenuhi ketentuan yang berlaku seperti tersedianya listrik dan air, dan kualitas bangunan memadai.

Baca Juga: Apa Saja Target Pemerintah dalam Penyediaan Perumahan di 2017?

KemenPUPR akan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah agar rumah KPR FLPP yang dibangun juga mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sesuai dengan UU No.28/2002 tentang Bangunan Gedung. Namun hal ini masih terkendala oleh belum banyaknya Pemda yang memiliki peraturan daerah terkait SLF.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda