Mengatasi Dua kendala Penyediaan Perumahan Subsidi

Kurangnya suplai disebabkan kesenjangan antara harga jual rumah subsidi, yang telah ditetapkan Pemerintah, dengan harga lahan untuk rumah subsidi.

rumah bersubsidi - dok kemenpera - pupera - rumahhokie - dok
Foto: Dok. KemenPUPR

RumahHokie.com (Bogor) – Pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diinisiasi Pemerintah mengalami banyak kendala.

Di antaranya adalah kesenjangan antara harga jual rumah subsidi—yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan—dengan harga lahan yang layak untuk dijadikan rumah subsidi.

Oni Febriarto Rahardjo, Direktur Bank BTN menuturkan, backlog perumahan terjadi karena suplai kurang sementara demand semakin banyak setiap  tahun. Salah satu penyebabnya adalah ketersediaan lahan.

“Di satu sisi, harga maksimal rumah subsidi ditentukan, sementara harga tanah tidak ditentukan,” katanya dalam acara Media Gathering dan Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) “Menelisik Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIII, Apakah Mampu Mendorong Program Sejuta Rumah?”.

Perlu Bank Tanah
Sementara itu, Eddy Ganefo, Ketua Umum DPP APERSI (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia) mengatakan, untuk menjaga harga tanah agar tetap terjangkau bagi perumahan subsidi, diperlukan bank tanah.

Bank tanah penting dimiliki Pemerintah untuk mengendalikan harga tanah sehingga tidak melonjak terlalu tinggi. Jika harga tanah terlalu tinggi, maka MBR tak bisa membeli rumah di kawasan tersebut.

“Misalnya, Pemerintah memiliki 10.000 hektar lahan untuk landbank. Dengan demikian, harga tanah tersebut dan harga tanah di sekitarnya tidak ikut naik,” papar Eddy.

Sementara itu, jika tanah dalam jumlah besar dimiliki oleh (pengembang) swasta, maka harga tanah akan diusahakan naik. Misalnya saja Kota Baru Maja. Nama “kota baru” saja bisa menaikkan harga tanah. Nah, jika harga tanah terlalu tinggi, pasti rumah-rumah di sana bukan lagi untuk MBR.

Menurut Eddy, keberadaan bank tanah di Indonesia harus menunggu inisiatif dari Pemerintah dan DPR. Dana untuk bank tanah bisa didapat dari dana APBN, APBD, dan CSR perusahaan. Bisa juga mengunakan tanah-tanah yang telantar (idle) milik perusahaan BUMN.

Benahi Perizinan
Lebih lanjut, Eddy mengungkapkan, perizinan merupakan hal lain yang menjadi kendala penyediaan perumahan subsidi.

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIII memperpendek tahapan perizinan dari 33 perizinan menjadi 11. Waktu perizinan pun dipersingkat dari 769 – 981 hari menjadi 44 hari.

“Perizinan rata-rata memerlukan 10% hingga 20% dari total biaya pembangunan rumah. Dengan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIII, maka perizinan bisa dipercepat dan biayanya bisa dikurangi,” kata Eddy.

Lantas, apakah perizinan yang dibenahi bisa membuat harga rumah turun? Menurut Eddy, hal ini tergantung pada pengembang. Jika harga tidak turun, bisa saja dananya digunakan untuk memperbaiki kualitas rumah dan lingkungannya.

Anto Erawan

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda