Menteri ATR/Kepala BPN Minta Sengketa Pertanahan Diselesaikan dengan Mediasi

Pemerintah memiliki cara penyelesaian sengketa dengan mediasi yang prosesnya lebih cepat dan masing-masing pihak harus bisa menerima (win-win solution).

sengketa-mafia-tanah-atr-bpn-rumahhokie-dok2
Foto: Dok. RumahHokie.com

RumahHokie.com (Jakarta) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil mengharapkan permasalahan perkara, konflik, dan sengketa pertanahan lain bisa cepat diselesaikan.

Terhambatnya penyelesaian sengketa tanah, menurutnya, bisa menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, terutama dari investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

Baca Juga: Saat Ini, 70% Perkara Pengadilan adalah Sengketa Tanah

“Tanah yang bersengketa tidak ada manfaatnya, maka dari itu menyelesaikan sengketa tanah adalah tugas kita. Pemerintah memiliki cara penyelesaian sengketa dengan mediasi yang prosesnya lebih cepat dan masing-masing pihak harus bisa menerima (win-win solution),” jelas Sofyan A. Djalil pada acara Rapat Kerja Teknis, Direktorat Jenderal (Dirjen) Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah tahun 2019 di Jakarta belum lama ini.

Dia menambahkan, penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan alternatif untuk menghindari mekanisme peradilan yang membutuhkan waktu, karena harus melalui proses hukum. Walaupun tidak semua sengketa bisa di mediasi, tapi masih ada sebagian yang bisa dilakukan dengan mediasi.

Baca Juga: Presiden Imbau Masyarakat Hati-hati Agunkan Sertifikat Tanah ke Bank

“Selama kita menjadi penyelesai sengketa yang baik, tidak memihak, bisa melihat masalah, melakukan dengan jujur, dan tidak terlibat dalam masalah itu, sengketa bisa diselesaikan. Saya bangga laporan dari Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah bahwa tahun lalu kita berhasil menyelesaikan 1.500 sengketa di seluruh Indonesia,” imbuh Sofyan seperti dinukil dari siaran pers Kementerian ATR/BPN.

Menteri ATR/Kepala BPN menantang kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN yang berprestasi dalam menangani sengketa tanah akan diberikan apresiasi.

Baca Juga: ATR/BPN: Tanah Telantar di Indonesia Hampir Mencapai 3 Juta Hektar

“Penyelesaian sengketa adalah tugas kita. Saya tantang kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, siapa saja yang berprestasi dalam menyelesaikan sengketa, kita akan promosikan,” ujarnya.

Aplikasi Justisia
Sementara itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) VII – Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian ATR/BPN tengah mematangkan proses monitoring kasus pertanahan berbasis digital atau online melalui Aplikasi Justisia (Jaringan Untuk Sistem Aplikasi Sengketa di Indonesia).

“Direktorat Jenderal VII sudah menyiapkan aplikasi sengketa, konflik, dan perkara (SKP) atau yang diberi nama Justisia. Aplikasinya sudah ada lumayan lama, sekitar tiga tahun sudah disiapkan oleh Pusdatin tapi pemanfaatannya masih memprihatinkan. Oleh karena itu, kita dorong rekan-rekan di daerah untuk memanfaatkan aplikasi ini, apalagi hal ini sejalan dengan Kementerian ATR/BPN yang sedang gencar menuju era digitalisasi,” tutur RB Agus Widjayanto, Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah pada kesempatan yang sama.

Baca Juga: Ini Cara Konkret Kementerian ATR/BPN Beri Layanan Pertanahan Bagi Masyarakat

Menurutnya, aplikasi Justisia berbeda dengan KKP (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) pada umumnya, karena menggunakan data kualitatif tetapi tetap bisa dikonversi menjadi data kuantitatif.

Maka dari itu, dengan adanya Kegiatan Peningkatan Kualitas Admin Aplikasi SKP ini output-nya diharapkan sudah bisa terisi atau ter-entry seluruhnya dengan 450 kabupaten/kota dan 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda