Meski Tumbuh Masif, Backlog Perumahan di Jawa Tengah Cukup Tinggi

Sektor perumahan di Jawa Tengah tumbuh masif dan bisa dikatakan seperti autopilot.

rumah-subsidi-sederhana-MBR-Cileungsi-rumahhokie-by-anto-erawan-dok
Rumah subsidi (Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Guna mengurangi jumlah backlog perumahan di wilayahnya, Pemerintah Daerah Jawa Tengah terus mendorong pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Rudy Apriyantono mengatakan, pihaknya mencatat backlog perumahan di Provinsi Jawa Tengah masih cukup tinggi.

Baca Juga: Satgas Pengawasan Pembangunan Perumahan Akan Dibentuk

“Backlog dari sisi kepemilikan dan kepenghunian jumlahnya berbeda,” ungkapnya di Kantor Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Dari sisi kepemilikan jumlahnya 705.000 unit, sedangkan dari sisi  kepenghunian 503.000 unit. Sementara, rumah tidak layak huni (RTLH) saat ini berdasarkan data yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berjumlah 1,6 juta unit.

“Jumlah backlog perumahan di Jawa Tengah itu tersebar di 35 kabupaten/kota. Angka ini bisa meningkat, sebab setiap tahun jumlah orang yang menikah juga banyak dan mereka pastinya membutuhkan tempat tinggal,” ujarnya.

Seperti Autopilot
Rudy menambahkan, pihaknya tengah menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) di Provinsi Jawa Tengah. Sementara, penyelesaian naskah akademis RP3KP ditargetkan selesai tahun ini.

“Kami juga mendapat mandat dari DPRD Provinsi Jawa Tengah yang menginginkan supaya tahun ini juga dapat diluncurkan regulasi pendukung sehingga bisa dimasukkan dalam Prolegda (Program Legislasi Daerah),” ujarnya.

Baca Juga: DPP REI Tambahkan Target Pembangunan Rumah Subsidi untuk MBR

Rudy menambahkan, Pemprov mengalami kesulitan terkait tata cara mengatur kabupaten/kota sehingga membutuhkan arahan dari Ditjen Penyediaan Perumahan dalam menyusun Raperda.

Sektor perumahan di Jawa Tengah tumbuh masif, imbuhnya, dan bisa dikatakan seperti autopilot, sehingga tidak ada yang mengontrol.

“RP3KP ini kami susun supaya pertumbuhan yang masif itu dapat terkontrol dengan baik,” katanya.

Libatkan Banyak Sektor
Sementara itu, Kasubdit Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan Ditjen Penyediaan Perumahan, Mitha Hasti  mengungkapkan, setiap provinsi di Indonesia setidaknya harus memiliki RP3KP untuk dapat mengatur bagaimana rencana pembangunan perumahan bagi masyarakatnya.

Dalam penyusunannya RP3KP itu melibatkan lintas sektoral sehingga dibutuhkan kesamaan visi yang sama dalam program perumahan di daerah.

Baca Juga: Regulasi Baru Pemerintah Dinilai Hambat Program Sejuta Rumah

Upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan hunian bagi masyarakat adalah dengan Program Sejuta Rumah. Namun demikian, program tersebut juga tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan dari Pemda.

“Salah satunya hal penting yang diperlukan dalam penyusunan RP3KP adalah bagaimana peraturan yang ada dapat diimplementasikan di lapangan. Jangan sekadar peraturan yang dibuat sebagai syarat saja,” pungkasnya.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda