Naikkan Batasan Gaji Penerima KPR Subsidi, Pemerintah Gagal Paham!

Pemerintah berencana menaikkan batasan gaji penerima KPR subsidi dari sebelumnya maksimal Rp4 juta menjadi Rp8 juta. Apa yang akan terjadi jika regulasi ini disahkan?

ali tranghanda - ceo indonesia property watch - ipw - anto erawan - rumahhokie - dok2
Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch (ilustrasi: Anto Erawan - RumahHokie.com)

Oleh: Ali Tranghanda

RumahHokie.com (Jakarta) – Rencana pemerintah untuk melakukan relaksasi dengan menaikkan batasan gaji penerima KPR subsidi dari sebelumnya maksimal Rp4 juta menjadi Rp8 juta menunjukkan ketidakpahaman pemerintah dalam memahami fundamental perumahan yang terjadi di Indonesia. Kenaikan batasan gaji tersebut didasari tujuan untuk mempermudah ASN hingga golongan III memiliki rumah bersubsidi.

KPR FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) yang sering dikenal sebagai KPR subsidi, sebenarnya bukanlah bentuk subsidi yang hilang sebagai sunk cost, karena sistem pembiayaan FLPP membuat biaya subsidi tidak hilang dan menjadi dana bergulir yang pada akhirnya dapat membiayai sendiri.

Baca Juga: Potensi Dana untuk Sektor Perumahan Nasional Capai Rp76 Triliun

Skema FLPP ini digunakan untuk membantu golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan maksimal penghasilan Rp4 juta per bulan.

Dengan kenaikan batasan penghasilan menjadi Rp8 juta sebenarnya mempunyai dampak positif sehingga penerima bantuan dengan skema FLPP ini menjadi bertambah besar.

Hal ini didasari atas kondisi banyaknya ASN yang justru tidak bisa memiliki rumah karena penghasilannya di atas Rp4 juta. Karenanya definisi MBR menjadi tidak relevan lagi karena dengan batasan penghasilan sampai Rp8 juta tentunya tidak termasuk sebagai golongan MBR lagi.

Baca Juga: Potensi Besar, Pengembang Harus Bidik Pasar Menengah-Bawah

Batasan kenaikan ini diikuti dengan rencana batasan maksimal kredit rumah sampai Rp300 juta. Artinya pasokan rumah yang dapat terserap sampai dengan harga Rp300 jutaan.

Di satu sisi, tentunya ini akan menggairahkan pasar perumahan yang tengah lesu dengan bertambahnya permintaan. Namun perlu disadari bahwa hal ini akan menimbulkan pergeseran pasokan rumah ke segmen rumah yang lebih tinggi lagi.

Perlu disadari, saat ini pemerintah masih mengandalkan pihak swasta dalam penyediaan rumah MBR. Dengan naiknya permintaan di segmen rumah Rp300 jutaan, maka pengembang pastinya lebih memilih untuk membangun rumah seharga ini dibandingkan dengan membangun rumah FLPP di bawah Rp150 jutaan.

Baca Juga: Waspada, Ada Aksi Penipuan Atas Nama Program Sejuta Rumah!

Kalaupun tidak sampai harga Rp300 jutaan, namun yang pasti pasar mulai beralih untuk memasok rumah seharga di atas Rp150 jutaan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana nasib masyarakat yang tetap mempunyai penghasilan di bawah Rp4 juta yang saat ini belum mempunyai rumah?

Pasalnya, pengembang akan melihat peluang di segmen di atas Rp150 jutaan lebih menguntungkan dibandingkan di bawah Rp150jutaan, padahal ribet-nya sama saja. Jadi jangan salahkan pengembang nantinya tidak membangun rumah murah lagi

Di sisi lain, perbankan pun pastinya lebih senang untuk menampung KPR dari segmen ini karena relatif lebih terjamin dibandingkan segmen di bawahnya.

Baca Juga: Ini Dia Rumah Subsidi di Kawasan Bekasi, Tangerang, dan Bogor

Seharusnya, pemerintah tetap memberikan perbedaan insentif yang lebih kepada MBR untuk penghasilan sampai Rp4 juta dibandingkan yang memiliki penghasilan antara Rp4 juta – Rp8 juta, karena karakter pasarnya memang berbeda. Meskipun kenaikan batasan gaji ini akan memperluas pasar, namun di sisi lain justru akan membuat pasokan rumah murah semakin terbatas.

Sebenarnya kenaikan batasan gaji ini bisa diberlakukan di kota-kota besar karena dengan batasan gaji sampai Rp8 juta adalah mereka yang tergolong MBR di perkotaan sehingga tidak bisa disamaratakan di kota-kota lainnya.

Ali Tranghanda adalah pakar properti nasional dan CEO Indonesia Property Watch. Artikel ini adalah pendapat pribadi penulis.

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda