Omnibus Law Perumahan Rakyat, Mengabdi pada Siapa? 

Omnibus Law  bukan hanya jurus mengakur-akurkan hukum. Bukan hanya harmonisasi formal dan skala permukaan, namun akur berbasis etik juncto moral keadilan otentik yang menjadi saripati hukum.

muhammad-joni-pakar-hukum-properti-by-anto-erawan-rumahhokie-dok-hijau2
Muhammad Joni (ilustrasi: Anto Erawan - RumahHokie.com)

Oleh: Muhammad Joni

RumahHokie.com (Jakarta) – Tak kepalang tanggung  Presiden Jokowi  menyebut  Omnibus Law pada dua momen penting: pidato pelantikan dan setelah melantik kabinet ‘Indonesia Maju’. Itu perintah terbuka yang serius pada persoalan hukum yang serius. Mengurai persilangan hukum bak benang basah kusut.

Diksi  ‘omnibus’ berasal dari bahasa latin yang berarti ‘umum’. Masih ingat prinsip ‘bellum omnium contra omnes’?,  yang berarti ‘perang semua lawan semua’ dari Thomas Hobbes.

Omnibus Law dengan frasa lain Omnibus Bill, dipandang sebagai jurus menerobos kebuntuan penerapan aturan hukum utamanya undang-undang (UU) yang saling bertentangan. Pun, konflik norma (conflict of norm) juga norma relatif (relatively norm) dalam satu tubuh UU, yang membuat tenaga hukum tak leluasa bergerak. Hukum seakan norma utopia. Kegundahan penegakan hukum acap dikaitkan dengan langit, dengan adagium  ‘fiat justitia ruat caelum’  (walau langit runtuh hukum harus ditegakkan), akankah adagium utopia? Omnibus Law penting sebab keadaan aturan dalam kegawatan yang nyata bukan utopia, seperti “elang hukum” kehabisan udara dan kehilangan langit.

Baca Juga: Aturan Hukum Belum Memadai Bagi Perkembangan Bisnis Properti

Rakyat-lah yang paling terseok payah dan menderita jika perahu hukum berlayar dengan arah angin yang saling bertolak arah. Berpuntal bak badai  ‘Alex’  di tengah samudera Atlantik, apalagi turut ditarik tenaga bawah samudera.

Dengan tamsil kapal  berlayar adalah hukum dan etik adalah samudera,  Earl Warren mantan Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat mengujarkan “In civilized life, law floats in a sea of ethics”.  Kiranya Omnibus Law  semakin penting tatkala apabila norma hukum juncto UU berkonflik terbuka dengan etik yang justru saripatinya.

Sebab itu, Omnibus Law  bukan hanya jurus mengakur-akurkan hukum. Bukan hanya harmonisasi formal dan skala permukaan, namun akur berbasis etik juncto moral keadilan yang otentik yang menjadi saripati hukum.

Baca Juga: Mampukah UU Rusun Mengatur Kota Vertikal Alias Sky City?

Bagai seloka Melayu ‘sesat di jalan segera bergerak ke pangkal’, jurus Omnibus Law itu mengonfirmasi tumpang tindih dan berpuntal-puntalnya  norma UU yang dirasakan kental isme-isme sektoral. Sekaligus mengonfirmasi betapa kesewenangan pembuatan hukum (arbitrary law making) idemditto  kesewengan pada hukum itu sendiri. Yang terbukti menjadi beban pemerintah yang paling berkuasa  sekalipun, karena  gagal  diandalkan sebagai satu sistem hukum yang utuh-menyeluruh (a whole system). Yakni hukum yang  konsisten, saling menguatkan, dan tidak saling memangsa.

Norma hukum tak boleh disersif dari sistem hukumnya. Hari Chand dalam ‘Modern Jurisprudence’ mengingatkan  satu norma menjadi valid mesti memenuhi persyaratan berikut ini: “A norm must be part of a system of norms. The system must be efficacious”.

Stability and Change
Kiranya, hukum buatan akal pikiran manusia dalam rujukan teori-teori hukum selalu dalam persimpangan alias perubahan antara stability and change. Sebab itu pada level pemikiran hukum ditantang merekonsiliasi antara stabilitas dengan kebutuhan perubahan. “…struggled to reconcile the conflicting deman of the need of stability and the need on change”. W. Friedmann, ‘Legal Theory’, p.468).

Alhasil, prognosa umum “epidemik” yang melanda aturan perundang-undangan bertumpu pada problema hukum tidak efektif hukum (uneffectiveness of the law) dan norma yang memiliki “cacat bawaan”.  UU sedemikian acap menjadi pasal, ayat pun kata  dan frasa yang nihilis  walaupun bertitel norma.  Naif dan tidak bijak menafikan penyamaran  kepentingan politik (politics in disguise) pada status norma yang terimbuhkan dalam kata atau frasa, apalagi satu ayat dan pasal satu UU.

Baca Juga: Inilah Kasus Hukum yang Sering Menjerat Broker Properti

Pengalaman uji material (judicial review) norma UU, tak sedikit satu diksi/frasa—misalnya diksi/kata “dapat” dalam UU dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pun, bahkan satu lembaga negara tambahan (state auxiliary organ) seperti KKI (Konsil Kedokteran Indonesia) nyaris  bubar karena UU Tenaga Kesehatan (UU Nakes) yang menyisipkan  Pasal 34 ayat (3), Pasal 90 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 94 UU Nakes. Pasal-pasal yang bermaksud  mencabut “nyawa” legalitas KKI.

Untung KKI, beserta Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) cermat dan ligat bergiat menguji kesewenangan pembuatan UU yang menyayat-nyayat “daging” UU Praktik Kedokteran (UU Prakdok). Di persidangan MK penulis berdalil, pasal-pasal itu  overmandatory dan arbitrary in law making.  Akhirnya MK menyatakan ketiga pasal itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan berdasarkan  putusan MK Nomor 82/PUU-VIII/2015.

Begitulah, UU Nakes di satu sisi pernah memuat norma yang mencabut legalitas KKI  yang berasal dari UU “saudara tua”-nya: UU Prakdok. Juga, konflik frontal UU Nakes versus UU Prakdok. Legislasi UU sedemikian  akhirnya berujung pada kepayahan yang mahal namun sia-sia.

Mengapa Hukum Tak Efektif?
Keadaan tidak diikuti dan tidak dipatuhi atau perbedaan itu, maka  terjadilah norma hukum yang tidak efektif dan disebut sebagai norma hukum yang tidak bisa dijalankan (unworkable). Antony Allot mengulas alasan mengapa hukum tidak efektif dijalankan.  Merujuk Anthony Allott dalam ‘The Effectiveness of Law’, ada tiga alasan. Pertama, problem dalam pemancaran akhir norma hukum, disebabkan tidak menyebarnya norma hukum yang diterbitkan. Hukum tidak diadaptasi  subyek sebagai pesan instruksional (instructional messages) karena membutuhkan lawyer sebagai “special decoders” namun tidak mampu menyediakannya.

Baca Juga: Tips Membebaskan Lahan dari Pakar Hukum Properti

Kedua, kemungkinan konflik antara arah dan tujuan legislator dengan  kebiasaan sosiologis masyarakat (nature of society). Terjadi kesenjangan antara masyarakat (modern society) dengan masyarakat adat (customary society).

Ketiga, kegagalan implementasi itu sendiri. Seringkali tidak cukup tersedia perangkat norma (norms), perintah (orders), institusi (institutions), atau  proses (processes) yang berkaitan dengan Undang-undang.

Hukum Perumahan Rakyat
Lantas, bagaimana dengan hukum perumahan in casu UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP)? Tatkala paparan pada forum Komnas HAM, saya mengungkap delapan butir kesenjangan UU PKP dengan UU lain, yang dikualifikasi konflik norma antar UU.

Tiga di antaranya, konflik norma perumahan dan permukiman versus pertanahan dan tata ruang, berikut konflik antara tugas/wewenang ke-Pera (perumahan rakyat)-an versus urusan ke-Pemda-an, dan arsiran antara perumahan rakyat (public housing) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan perumahan bagi orang miskin.

Baca Juga: Tiga Isu Hukum dalam Wacana Pemindahan Ibukota Negara

Jika hendak mengulas hal ikhwal perumahan rakyat, rujukan pertama dan utamanya adalah konstitusi. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak bertempat tinggal untuk semua (for all) bukan hanya MBR. Konstitusi yang menjadi konstitusi yang  hidup (living constitution). Sebab, menyitir satire dari Ewa Letowska, jurist-constitutionalis asal Polandia, konstitusi bukan seperti tamsil “menu restoran”, yang tertulis ada, namun tak tersedia di meja santapan. Konstitusi bukan dokumen aspirasional dan proseduran belaka, meminjam I D.G. Palguna yang  kini Hakim Konstitusi.

Sebab itu, petisi opini ini agar Omnibus Law  sebagai  pilihan strategis  kembali pada amanat konstitusi juncto etik dan moral hukum berkeadilan.  Bukan hanya penyelarasan teknis perumusan norma belaka. Bukan semata menyanjung kepastian hukum (certainty of law) tetapi kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Untuk kemanfatan  siapa Omnibus Law bekerja? Keadilan dan kesejahteraan rakyat, tentu!

Kembali kepada perumahan rakyat yang dalam UU PKP  yang menormakan pemeritah wajib memenuhi rumah bagi MBR, vide Pasal 54 ayat (1) UU PKP. Untuk maksud itu, perumahan MBR—yang dikualifikasi low income group namun bukan  masyarakat dalam garis kemiskinan—UU PKP memberi tugas kepada pemerintah propinsi dan pemerintah kabupeten/kota, namun ajaibnya hanya memfasilitas memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR, vide Pasal 14 dan 15 UU PKP. Bukan pelaksana penyediaan perumahan MBR.

Baca Juga: Provinsi Ibukota NKRI dalam Konsideran Konstitusi

Tugas itu makin tergerus dan bahkan nihil karena urusan konkuren perumahan  MBR tidak termasuk urusan pemerintah daerah/pemda (provinsi dan kabupaten/kota) dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda).  Konkretnya, Pemda tidak berwenang urusan perumahan  MBR. Akibatnya, ikhtiar mengatasi kekurangan rumah (housing backlog) tidak efektif, karena UU PKP  konflik dengan UU Pemda—yang dengan totok dipatuhi pemda.

Begitu pula aturan UU PKP perihal hunian berimbang, pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum, kemudahan pembangunan dan perolehan rumah  MBR, penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan, tata ruang untuk perumahan MBR, dan lainnya—adalah aturan hukum yang tidak efektif.

Omnibus Law menjadi instrumen UU bersifat asas-asas umum yang validitas dan daya dorongnya menerobos kebuntuan aturan merespon  housing backlog. Idemditto setarikan nafas merealisasikan mandat  dan rujukan pertama, yakni konstitusi.

Konstitusi mesti ditegakkan dengan tidak kepalang tanggung, mengutip istilah pakar hukum konstitusi Prof. Dr. Laica Marzuki. Dengan postulat  ‘manusia sebagai makhluk bermukim’, maka perumahan sebagai hak dasar, HAM dan hak konstitusi, patut digeliatkan dengan tidak kepalang tanggung termasuk dengan partisipasi ‘semua untuk semua’ seperti ajaran Hobbes: ‘bellum omnium contra omnes’.  Tersebab itu, Omnibus Law  tidak sekadar mengabdi pada kemudahan investasi yang berpangkalan pada kepastian hukum belaka, tetapi  kepastian hukum yang berkeadilan dan kemanfaatan.

Muhammad Joni adalah seorang advokat, praktisi hukum properti, Managing Director Smart Property Consulting (SPC), Sekretaris Umum The HUD Institute, dan Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia (MKI). Artikel ini adalah pendapat pribadi penulis.

 

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda