Perbankan Harus Waspada Aksi Mafia Tanah!

Aksi mafia tanah sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Dalam beberapa kasus, perbankan bahkan dirugikan karena sertifikat tanah itu dijadikan jaminan kredit di bank.

juneidi-d-kamil-by-anto-erawan-rumahhokie-dok
Juneidi D. Kamil, Praktisi Hukum Properti dan Perbankan (Ilustrasi: Anto Erawan)

Oleh: Juneidi D. Kamil

RumahHokie.com (Jakarta) – Pada sebuah konferensi pers yang dihelat Rabu, 12 Februari 2020, Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sudjana bersama Menteri Agraria/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, memaparkan adanya sindikat mafia tanah dan rumah mewah yang berhasil ditangkap.

Sebanyak 10 orang ditetapkan sebagai tersangka dan mereka masing-masing memainkan peran yang berbeda. Modus yang dipakai para mafia tanah ini dengan menggunakan notaris fiktif, figur sebagai pembeli pura-pura, pemalsuan sertifikat, serta pemalsuan KTP. Total kerugian yang dialami lebih kurang Rp75 miliar.

Baca Juga: Berantas Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Gandeng Polri

Berita yang cukup menyentak perhatian publik ini sepatutnya membuat lembaga perbankan meningkatkan kewaspadaan. Seperti apa bentuk kewaspadaan yang harus dilakukan bank?

Aksi Mafia Tanah
Dalam satu kesempatan, Amri Lubis seorang Managing Partner Kantor Hukum LHK Law Firm yang mengonsentrasikan dirinya dalam membantu legal audit saktifitas pembebasan lahan memperlihatkan satu kasus yang ditanganinya. Kliennya sebagai pemilik tanah dirugikan karena tanah miliknya disertifikatkan oleh pihak lain.

Amri Lubis yang sebelumnya banyak membantu pengembang dari Negeri Sakura dalam berinvestasi properti mengungkapkan pemilik tanah harus senantiasa menjaga dan meningkatkan bukti yuridis dan menguasai fisik tanahnya.

Baca Juga: Cegah Praktik Mafia Tanah, ATR/BPN Lakukan Digitalisasi Pertanahan

Pengembang sebaiknya melakukan legal audit dalam pembebasan lahan yang dilakukan agar risiko hukum dapat teridentifikasi dari awal. Lebih lanjut katanya, lembaga perbankan apabila menerima sertifikat hak atas tanah sebagai jaminan kredit, sedapat mungkin pegawai tidak hanya menilai pembuktian yang bersifat formal.

Aksi mafia tanah yang terbongkar ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Dalam beberapa kasus perbankan bahkan dirugikan karena sertifikat tanah itu dijadikan jaminan kredit di bank. Namun, lembaga perbankan umumnya berusaha menempuh penyelesaian secara non litigasi sehingga permasalahan hukumnya tidak mengemuka karena dikhwatirkan memunculkan risiko reputasi yang mengganggu citra perbankan.

Beberapa perbankan pernah mengalami praktik penggunaan sertifikat tanah milik pihak lain sebagai jaminan kredit bank. Beberapa waktu kemudian, pemilik yang sesungguhnya baru menyadari sertifikat tanah miliknya menjadi jaminan kredit di saat bank. Pemilik yang sebenarnya baru menyadari saat bank melakukan eksekusi terhadap jaminan saat kredit atau pembiayaan macet.

Baca Juga: Kepala PPATK: Tanah Rentan Jadi Ajang Pencucian Uang

Kasus-kasus yang muncul di dunia pengadilan memperlihatkan perbankan juga pernah mengalami obyek jaminan kreditnya ternyata menjadi jaminan pada bank lain. Kenyataan pahit ini dialami karena lemahnya monitoring perbankan terhadap penguasaan obyek jaminan serta malapraktik oknum notaris sehingga obyek jaminan tidak dapat dibebankan secara sempurna dengan hak tanggungan.

Kejadian lain memperlihatkan bank dirugikan saat menerima jaminan pengganti (duplikat) sementara sertifikat tanah lain sebenarnya ada tetapi dijadikan jaminan kepada lembaga perbankan lain. Namun seiring dengan permasalahan yang dihadapi, perbankan terus menyempurnakan tata kelola dalam proses bisnisnya serta terus meningkatkan kompetensi para pegawainya.

Kewaspadaan Bank
Bank harus waspada terhadap aksi mafia tanah ini agar jangan sampai dirugikan. Salah satu bentuk kewaspadaan adalah memastikan kompetensi pegawai yang bertugas di bagian penyaluran kredit atau pembiayaan. Masalah kompetensi bukan hanya aspek pengetahuan dan keterampilan pegawai, tetapi tetapi juga persoalan integritas. Pegawai yang bertugas di bagian penyaluran kredit atau pembiayaan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup sehingga dapat mendeteksi aksi mafia tanah dibalik permohonan kredit atau pembiayaan.

Disamping itu, bank harus memastikan kesiapan Standard Operasional Prosedur (SOP) yang mampu memitigasi risiko atas penerimaan hak atas tanah beserta segala sesuatu yang terdapat di atasnya sebagai jaminan kredit atau pembiayaan bank. Bank yang sudah malang melintang dalam bisnis properti memiliki pengalaman yang berharga untuk terus menyempurnakan proses bisnisnya sehingga terhindar dari risiko yang timbul dari aksi mafia tanah.

Baca Juga: Inilah Tiga Kendala Perumahan Rakyat Versi Presiden Jokowi

Selain itu, bank juga memastikan performance mitra kerjasamanya yaitu Notaris/PPAT yang membantu pengikatan kredit dan pengikatan obyek jaminan. Performance Notaris/PPAT dianalisis baik dari segi kemampuan pengetahuan dan keterampilan serta komitmennya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum bank.

Perlindungan kepentingan hukum bank diperlihatkan adanya pengikatan obyek jaminan secara sempurna dengan hak tanggungan atau fidusia. Praktek penggunaan cover note Notaris/PPAT sebagai dasar pencairan kredit atau pembiayaan harus hati-hati. Dalam beberapa kasus cover note justru tidak memberikan perlindungan bagi bank (not cover).

Mitra kerjasama bank lain yang harus diperhatikan profesionalismenya adalah Perusahaan Penilai (Appraiser). Objektivitas penilaian jaminan yang diberikan sangat membantu bank dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan yang berkualitas. Meskipun begitu bank juga harus proporsional dalam menggunakan perannya. Mereka tidak akan dapat memberikan jaminan atas clear and clean dari obyek jaminan yang mereka nilai dari permasalahan hukum.

Penutup
Kita patut memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Agraria/BPN serta aparat Kepolisian Polda Metro Jaya yang berhasil membongkar aksi mafia tanah yang merugikan pemiliknya serta pihak-pihak lainnya. Korban mafia tanah tidak mudah untuk memulihkan kerugian yang dideritanya. Pengungkapannya bukan hanya membutuhkan waktu yang panjang tetapi juga membutuhkan biaya serta pendampingan dari jasa hukum dari orang yang sangat berpengalaman.

Baca Juga: Ironis, Secara De Facto Negara Tidak Punya Tanah!

Perbankan harus waspada adanya aksi mafia tanah ini. Tanpa disadari lembaga perbankan bisa saja masuk dalam pusaran aksi mafia tanah apabila tidak memiliki langkah-langkah mitigasi risiko. Kompetensi pegawai bank harus senantiasa ditingkatkan, karena menurut Warrant Buffet,  “Risiko itu terjadi akibat ketidaktahuan apa yang dikerjakan”. Semoga artikel ini bermanfaat.

Juneidi D. Kamil, SH, ME, CRA adalah Praktisi Hukum Properti dan Perbankan. Artikel ini adalah pendapat pribadi penulis. Untuk berkorespondensi, dapat disampaikan melalui email: kamiljuneidi@gmail.com.

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda