Pagu Indikatif Naik di 2020, ATR/BPN Fokus Transformasi ke Layanan Digital

Penyesuaian pagu ini disebabkan Pemerintah mempunyai harapan besar terhadap kinerja yang lebih efektif di Kementerian ATR/BPN.

Logo kementerian ATR-BPN - rumahhokie - dokcopy

RumahHokie.com (Jakarta) – Di 2020 mendatang, pagu indikatif Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) naik sebesar 4,2% dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2019 menjadi Rp10.096.979.235.000.

Hal tersebut merupakan hasil meeting trilateral antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Kementerian ATR/BPN dengan persetujuan DPR RI. Dalam pertemuan tersebut, dilakukan pula penyesuaian per program per sumber dana.

Baca Juga: Ini Cara Konkret Kementerian ATR/BPN Beri Layanan Pertanahan Bagi Masyarakat

Menurut Sofyan A. Djalil, Menteri ATR/Kepala BPN, penyesuaian pagu ini disebabkan Pemerintah mempunyai harapan besar terhadap kinerja yang lebih efektif di Kementerian ATR/BPN. Selain itu, ada beberapa program dari Kementerian ATR/BPN yang akan berfokus pada peningkatan kualitas, di antaranya transformasi pelayanan ke era digital.

“Hal tersebut selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020 yaitu Peningkatan Pertumbuhan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, maka dalam tematik perencanaan Kementerian ATR/BPN tahun 2020 juga merujuk pada Peningkatan Kualitas,” jelas Sofyan A. Djalil dalam siaran pers yang dirilis Kementerian ATR/BPN.

Baca Juga: Kerap Digugat, Pemerintah Percepat Proses Sertifikasi Tanah Wakaf

Dia menambahkan, peningkatan kualitas yang dimaksud akan berfokus pada Penyusunan dan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang baru sampai tahun 2025; Percepatan Rencana Tata Ruang pada tingkat kabupaten/kota; Percepatan Pemenuhan Peta Dasar Pertanahan pada tingkat Kabupaten/Kota; Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Aksesbilitas ekonomi masyarakat dalam kerangka Reforma Agraria; Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; Pengadaan tanah untuk kepentingan umum; Pengelolaan pemanfaatan pengendalian tanah dan ruang yang berkualitas; Penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang serta penetapan tanah terlantar; Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dan melakukan Reformasi Birokrasi.

Menuju Era Digitali
Lebih lanjut, Sofyan menuturkan, Kementerian ATR/BPN memang sedang berbenah menuju era digital dengan harapan seluruh administrasi pertanahan akan digital. Upaya yang dilakukan dengan ditetapkannya beberapa regulasi.

“Dalam beberapa hal Kementerian ATR/BPN sudah lebih baik, secara umum telah terjadi perbaikan yang cukup signifikan dalam pelayanan seperti sertipikasi tanah, pelayanan publik dan penerapan zona integritas. Mudah-mudahan tahun 2025 seluruh tanah kita sudah terdaftar dan kita akan mulai perkenalkan digitalisasi administrasi pertanahan,” kata Sofyan.

Baca Juga: Ganti UU Pokok Agraria, RUU Pertanahan Ditargetkan Selesai Tahun Ini

Dengan adanya kenaikan pagu indikatif Kementerian ATR/BPN, Komisi II DPR RI memberikan masukan antara lain, melakukan perbaikan Kantor Pertanahan di tingkat Kabupaten/Kota dengan membangun sarana dan prasarana serta penambahan infrastruktur sehingga fasilitas penunjang untuk kerja cukup memadai.

Selain itu, PTSL harus dievaluasi secara utuh terkait ketersediaan tenaga kerja dengan target yang harus dicapai sehingga kuantitas dan kualitas tercapai dengan baik.

Salah satu inovasi yang diajukan untuk Kementerian ATR/BPN dari Komisi II yaitu membuat desa atau kecamatan penataan lingkungan yang berkelanjutan atau lingkungan sehat, berdasarkan penataan ruang yang benar dan tepat sehingga bisa menghasilkan output yang jelas dari anggaran yang telah diberikan.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda