Pembangunan Kota di Indonesia Dinilai Manjakan Pemilik Kendaraan Pribadi

Di samping tata ruang, hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah daya dukung dan daya tampung lingkungan serta transportasi publik.

halte-bus-trans-jakarta-thamrin-jakarta-rumahhokie-anto-erawan
Hal bus Trans Jakarta di ruas Jalan Thamrin (Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Yogyakarta) – Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) meminta Pemerintah Daerah—terutama pemerintah kota-kota besar—mulai menyusun rencana tata kota yang terintegrasi dengan sistem transportasi umum.

Baca Juga: Transportasi Massal Bisa Dongkrak Nilai Properti 300%

“Kebijakan hunian vertikal sudah menjadi mutlak di kota metropolitan. Pemda perlu segera memikirkan bagaimana pengembangunan hunian vertikal di kota seperti Yogyakarta yang sudah semakin padat ini. Jangan sampai Jogja menjadi seperti Jakarta, dimana kesalahan telah berlarut-larut dan menjadi terlambat, terutama dalam mengintegerasikan perumahan dengan moda transportasi,” tutur Dirjen Penyediaan Perumahan, Khalawi Abdul Hamid dalam acara Workshop Integrasi Tata Ruang dan Rencana Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Sistem Transportasi Wilayah di Yogyakarta belum lama ini.

Semakin tingginya permintaan perumahan di kawasan permukiman baru di perkotaan, imbuh Khalawi Abdul Hamid, perlu direspon oleh kebijakan publik yang tepat baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Baca Juga: Kota Satelit dan Transportasi Umum Bisa Jadi Solusi Kemacetan Jakarta

Di samping tata ruang, hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah daya dukung dan daya tampung lingkungan serta transportasi publik.

Khalawi mengungkapkan bahwa terdapat berbagai konsep yang dapat digunakan, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perencanaan tata ruang kota.

“Konsep rusun bisa menggunakan konsep mixed use, dimana di lantai dasar digunakan untuk pasar atau stasiun dan di atasnya dibangun hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Khalawi mencontohkan.

Manjakan Pemilik Kendaraan Pribadi
Sementara itu, Lilik Wachid Susilo, akademisi dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gajah Mada (UGM) menyampaikan, selama ini sebagian besar pengembangan kota di Indonesia berdasarkan ruas jalan.

Dengan demikian, memang arah pengembangannya didesain untuk orang yang menggunakan kendaraan pribadi. Contohnya pembangunan perumahan-perumahan yang mendekatkan diri dengan pintu exit tol yang tentunya target marketnya adalah masyarakat yang memiliki mobil.

Baca Juga: Urban Renewal: Solusi Keterbatasan Lahan di Perkotaan

“Pembangunan bukan dikembangkan  berdasarkan simpul, yaitu berdasar atas kedekatan dengan stasiun/terminal. Hal ini mengakibatkan tingkat kemacetan akan terus meningkat dan tidak akan pernah ada penyelesaian, karena masyarakat tinggal jauh dari pusat perekonomian, sementara tidak didukung sistem transportasi yang baik,” papar Lilik Wachid Susilo.

Dia memberi contoh kasus yang terjadi di Jakarta. Menurutnya, pergerakan manusia di wilayah Jabodetabek sangat masif, bergerak pada jam dan arah yang sama.

“Sehingga, kemacetan yang terjadi permasalahannya bukan tentang traffic, tapi tentang travel atau perjalanan. Sementara selalu yang dibahas seolah permasalahnnya adalah traffic-nya,” kata Lilik.

Baca Juga: Apartemen TOD Terlalu Mahal, Komitmen BUMN Dipertaruhkan

Lilik menyarankan agar dilakukan perubahan paradigma pembangunan perkotaan yang menjawab akar permasalahan, yaitu perubahan dari kota yang memfasilitasi kendaraan pribadi menjadi pengembangan yang memprioritaskan sistem layanan transportasi massal.

“Untuk itu diperlukan perencanaan konsep untuk menjadi landasan pembangunan jangka panjang yang terintegrasi dari berbagai sektor pembangunan,” pungkasnya.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda