Pemda Diminta Kumpulkan Data Rumah Tak Layak Huni dan Kawasan Kumuh

Penerbitan SK kawasan kumuh yang diterbitkan Pemda menunjukkan bahwa pemerintah setempat benar-benar memberikan perhatian khusus kepada rumah tak layak huni (RTLH).

rumah tak layak huni - program bedah rumah - bsps - kemenPUPR - rumahhokie -dok
Rumah tak layak huni (Foto: Dok. KemenPUPR)

RumahHokie.com (Jakarta) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) meminta pemerintah daerah mengumpulkan data rumah tidak layak huni (RTLH) dan kawasan kumuh.

Kedua data tersebut sangat dibutuhkan agar pemerintah pusat bisa menyalurkan bantuan dengan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan pemerintah daerah masing-masing.

Hal tersebut disampaikan Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Dwityo Akoro Soeranto saat menerima audiensi Bupati Tulang Bawang Provinsi Lampung, Winarti, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (13/8/2018).

Baca Juga: KemenPUPR: Pemda Minati Program Bedah Rumah dan Rusun

“Pemerintah daerah harus memiliki data yang pasti tentang RTLH milik masyarakat dan Kawasan kumuh yang ada di daerahnya masing-masing. Salah satunya dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah,” jelasnya dalam siaran pers yang diterima RumahHokie.com.

Menurut Dwityo Akoro Soeranto, SK kawasan kumuh tersebut menunjukkan bahwa Pemda benar-benar memberikan perhatian khusus. Dengan demikian, Pemda dapat berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam penanggulangan masalah kumuh dan RTLH.

Kementerian PUPR, imbuhnya, memiliki program stimulan, baik di sektor pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat yang dapat dimanfaatkan oleh Pemda.

Baca Juga: Narapidana LP Nusakambangan dan Cipinang Dibina Jadi Pekerja Konstruksi Bersertifikat

Di sektor perumahan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan memiliki Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk rumah bersubsidi, pembangunan Rusun dan rumah khusus.

“Program penyediaan perumahan ditujukan untuk membantu masyarakat agar dapat memiliki rumah yang lebih layak huni. Selain itu, program tersebut juga berkolaborasi dengan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dari Direktorat Jenderal Cipta Karya. Jadi, selain infrastruktur dibantu, rumah-rumah masyarakat yang tidak layak huni juga diperbaiki,” tandasnya.

Satu Desa Tuntas RTLH
Sementara itu, Bupati Tulang Bawang, Winarti menyatakan, Pemkab Tulang Bawang sangat membutuhkan bantuan bedah rumah untuk masyarakat di daerah tersebut. Saat ini, kondisi rumah milik masyarakat di kabupaten tersebut masih banyak yang tidak layak huni.

Berdasarkan data yang dimilikinya, Kabupaten Tulang Bawang memiliki 15 kecamatan dan 151 kampung. Sedangkan luas kawasan kumuh di daerah tersebut mencapai 1.455,85 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 429.515 jiwa. Dari total jumlah rumah sebanyak 107.379 unit, jumlah RTLH milik masyarakat sebanyak 32.214 unit.

Baca Juga: Kementerian PUPR Minta Pengembang Laporkan Angka Pembangunan Rumah

“Saat ini kami fokus untuk melaksanakan pembangunan dengan target satu desa tuntas RTLH. Hal itu sesuai dengan program bedah rumah yang dilaksanakan oleh kementerian PUPR,” terangnya.

Untuk mengatasi masalah RTLH tersebut, imbuh Winarti, pihaknya saat ini mengajukan usulan sebanyak 500 unit rumah untuk alokasi BSPS atau bedah rumah kepada Kementerian PUPR. Bantuan tersebut tersebar di enam kecamatan dan 10 desa atau kampung.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda