Pemda Diminta Mendata Aset Tanah untuk Perumahan PNS dan MBR

Bank data akan mempermudah pemantauan, sekaligus pemetaan terhadap aspek tata kelola kelembagaan urusan penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan.

lahan - pembangunan rumah subsidi - kemenPUPR - rumahhokie - dok3
Dok. KemenPUPR

RumahHokie.com (Surabaya) – Direktorat Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) meminta pemerintah daerah (Pemda) melakukan pendataan aset-aset tanah yang diperuntukkan untuk lokasi perumahan.

“Bank data terkait lokasi aset-aset tanah milik Pemda akan mempermudah pemantauan, sekaligus pemetaan terhadap aspek tata kelola kelembagaan urusan penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan,” jelas Kasubdit Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan Direktorat Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Ruswanto, dalam siaran pers yang diterima RumahHokie.com.

Baca Juga: Mengatasi Dua kendala Penyediaan Perumahan Subsidi

Dia menambahkan, pendataan aset tanah milik Pemda telah disampaikan sebelumnya kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan akan terus ditindaklanjuti.

“Hal tersebut dilakukan untuk melihat kesiapan pemerintah daerah dari sisi tata kelola kelembagaan dan pengalokasian anggaran untuk penyediaan tanah, serta pemanfaatan dan ketersediaan lahan milik pemerintah daerah yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan perumahan,” urainya.

Pendataan tanah-tanah milik Pemda yang diperuntukkan bagi perumahan, imbuh Ruswanto, dimaksudkan untuk membangun basis data (data support) stok lahan dalam menunjang pengoperasian sistem informasi penyediaan lahan perumahan.

Dengan demikian, data tersebut dapat diakses untuk mengetahui sebaran lokasi dan memastikan lahan yang siap atau berpotensi untuk digunakan untuk pembangunan rumah bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Beberapa hal penting yang disoroti adalah urgensi penyediaan lahan bagi pembangunan perumahan dalam perspektif regulasi dan legalitas pertanahan, kewenangan Pemda dalam penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan sebagai salah satu urusan pelayanan dasar, peluang pemanfaatan tanah aset Pemda dalam mengatasi ketersediaan lahan untuk pembangunan rumah bagi PNS/MBR, serta best practice pemanfaatan tanah aset Pemda yang dapat dikerjasamakan dalam penyediaan rumah bagi PNS di daerah.

KemenPUPR berharap tahun 2017 lebih banyak lagi aset tanah milik pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan.

Sebelumnya, Kementerian juga meminta Pemda tingkat provinsi maupun kota/kabupaten untuk memberikan jaminan ketersediaan lahan bagi pembangunan perumahan.

Baca Juga: Pemda Harus Menjamin Ketersediaan Lahan Rumah Subsidi

Penyediaan lahan perumahan yang memadai diharapkan dapat menekan laju kenaikan harga rumah, khususnya rumah layak hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menjadi konsumen rumah subsidi.

Anto Erawan

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda