Pemerintah Alokasikan Rp11 Triliun untuk FLPP Tahun 2020

Sepanjang tahun 2015 hingga 2019, pemerintah melalui Kementerian PUPR telah menyalurkan bantuan subsidi hunian FLPP sebanyak 285.053 unit.

John Wempi Wetipo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, anggaran FLPP, Kementerian PUPR
John Wempi Wetipo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), saat meninjau gelaran Indonesia Properti Expo (IPEX), Sabtu (16/11/2019) di JCC, Senayan, Jakarta. (Foto: Adhitya Putra - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), akan mengalokasikan dana untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2020 mendatang sebesar Rp11 triliun.

John Wempi Wetipo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerangkan, alokasi total anggaran tersebut akan digunakan untuk memfasilitasi pembangunan 102.500 unit hunian subsidi di Indonesia.

“Sedangkan, untuk program bantuan Subsidi Selisih Bunga (SSB) kami mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,8 miliar. Kami akan memberikannya untuk akad yang sudah berjalan,” papar John, saat pembukaan pameran Indonesia Properti Expo (IPEX) di JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu (16/11/2019) lalu.

Baca Juga: Inilah Strategi Program Perumahan Kementerian PUPR Lima Tahun ke Depan

Lebih lanjut, dia berujar adapun untuk Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Kementerian PUPR telah menganggarkan dana Rp600 miliar untuk digunakan oleh 150.000 unit rumah.

Sepanjang tahun 2015 hingga Oktober 2019, John memaparkan pemerintah melalui Kementerian PUPR telah menyalurkan bantuan FLPP sebanyak 285.053 unit dan bantuan SSB sebanyak 656.468 unit hunian.

“Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberi kemudahan fasilitas bagi masyarakat, untuk memiliki rumah layak huni,” kata John Wempi.

Baca Juga: IPEX Ke-37 Resmi Digelar, Targetkan Nilai Transaksi Capai Rp3 Triliun

Oleh karena itu, John menjelaskan, pemerintah saat ini telah menyiapkan berbagai kebijakan program kemudahan serta bantuan pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Perubahan Peraturan Uang Muka Jadi 1%
Beberapa waktu lalu, pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk semakin mendorong percepatan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR.

Salah satunya adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PR/M/2019 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Wamen PUPR John Wempi Wetipo menjelaskan, terdapat beberapa perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Antara lain, persyaratan uang muka (down payment) yang semula 5%, kini menjadi 1%.

Baca Juga: Kementerian PUPR Genjot Capaian Program Bedah Rumah di Daerah

“Kemudian, lama menabung pada sistem perbankan juga direvisi. Dari semula minimal 6 bulan, saat ini menjadi 3 bulan saja,” katanya.

Selain itu, perbaikan kebijakan juga dilakukan pada perpanjangan Surat Keputusan penerima manfaat, dari semula 20 hari menjadi 30 hari.

Terakhir, relaksasi persyaratan Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) sebelum akad kredit menjadi Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Rumah dari pengkaji teknis, pengelola konstruksi dan manajemen konstruksi.

“Saya harapkan kerjasama mitra developer properti dan perbankan, agar dapat mengimplementasikan perubahan secara cepat dan tepat waktu. Saya juga mengharapkan tahun 2020 dapat terealisasi dan bisa memberikan pilihan rumah yang berkualitas serta laik huni untuk MBR,” tandas John Wempi.

Adhitya Putra Pratama
adhitya.putra@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda