Pemerintah Maksimalkan Bantuan Rumah Swadaya dan Pekerja Informal

KemenPUPR menggulirkan subsidi rumah melalui program FLPP, SSB, dan SBUM yang banyak dimanfaatkan MBR dengan memiliki penghasilan tetap.

rumah-sederhana-menengah-familia-urban-rumahhokie-anto-erawan-dok
Perumahan Familia Urban, Bekasi Timur (Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) meningkatkan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk bisa memiliki rumah layak huni dengan harga terjangkau melalui berbagai bentuk subsidi rumah.

Selama ini, KemenPUPR telah menggulirkan subsidi rumah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang banyak dimanfaatkan MBR yang memiliki penghasilan tetap.

Baca Juga: Sukseskan Program Sejuta Rumah, Ini Tiga Strategi Pemerintah

“Penyalurannya akan melalui perbankan. Bantuan untuk program rumah swadaya ini cukup besar untuk membantu penduduk miskin di Indonesia untuk memiliki rumah yang layak huni,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran pers yang dirilis KemenPUPR.

Beberapa kriteria MBR bisa mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) antara lain rumah tidak layak huni dimiliki oleh yang sudah berkeluarga dan tinggal di rumah tersebut. Calon penerima bantuan diusulkan oleh pemerintah daerah dan akan dilakukan verifikasi oleh KemenPUPR.

Rumah Pekerja Sektor Informal
Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) telah diluncurkan pada Rabu, (6/12/2017). Targetnya adalah MBR yang bekerja di sektor informal, seperti tukang ojek, tukang bakso, dan pedagang yang memiliki penghasilan tidak tetap.

“Selain untuk perolehan rumah yang dibangun oleh pengembang, BP2BT juga memberikan dana bantuan bagi MBR yang akan memperbaiki atau membangun rumah yang lebih layak huni secara swadaya,” kata Dirjen Pembiayaan Perumahan, KemenPUPR, Lana Winayanti.

Baca Juga: Apa Syarat Pekerja Informal Dapat Fasilitas KPR?

Untuk mendapatkan pembiayaan melalui skema BP2BT, pemohon harus menabung minimal selama enam bulan hingga saldonya mencapai besaran 5% dari harga rumah yang diinginkan.

Selanjutnya, dana BP2BT akan berkisar antara 6% – 38 % dari harga rumah, sehingga bila digabung dengan tabungan dapat mengurangi pokok kredit/pembiayaan.

Gandeng Bank Dunia
Bekerjasama dengan Bank Dunia melalui National Affordable Housing Program (NAHP), subsidi diperluas dan ditambah dengan membuka akses bagi pekerja informal untuk mendapatkan KPR bersubsidi serta untuk memeroleh bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.

Baca Juga: Dibantu Bank Dunia, Program Perumahan Terjangkau Dimulai 2018

Anggaran NAHP sebesar USD450 juta atau sekitar Rp5,85 triliun, terbagi alokasinya sebesar USD215 juta atau Rp2,79 triliun untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan USD215 juta untuk subsidi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Sementara itu, sisanya sebesar USD20 juta atau Rp260 miliar akan dimanfaatkan untuk dukungan kebijakan dan program melalui bantuan teknis.

“Pendanaan dari NAHP ditargetkan untuk 60 ribu unit, namun lebih rinci masih dibahas dan akan disepakati bersama dalam Loan Agreement. Kita harapkan akan ditandatangani pada 2018, dimana pelaksanaannya bersama Ditjen Pembiayaan Perumahan,” kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan KemenPUPR, Khalawi Abdul Hamid.

Dengan demikian NAHP dapat berkontribusi meningkatkan target pelaksanaan BSPS dari 110.000 unit pada tahun 2017 menjadi sekurangnya 180.000 unit mulai tahun 2018.

Anto Erawan 
anto.erawan@rumahhokie.com
  

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda