Pemerintah, Pengembang, dan Pengamat Menyoal Pajak Tanah Telantar

Wacana pajak progresif bagi tanah yang belum dikembangkan menjadi pembicaraan stakeholder properti. Apa kata Menteri ATR/BPN, pengembang, dan pengamat?

tanah-kosong-cbd-jakarta-rumahhokie-by-anto-erawan-dok
Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com

RumahHokie.com (Jakarta) – Pemerintah belum lama ini menggulirkan rencana pengenaan pajak progresif bagi tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan (idle land tax).

Menurut Sofyan A. Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), wacana ini didasari pada ketimpangan yang sangat besar atas penguasaan aset berupa tanah.

“Ada kenderungan orang berspekulasi dengan membeli tanah karena harga tanah yang tidak pernah turun tetapi terus naik. Pemilik hanya mengharapkan keuntungan modal (capital gain). Tanah-tanah tersebut tidak dimanfaatkan sehingga tidak memberikan manfaat apa-apa bagi orang banyak,” papar Sofyan dalam keterangan tertulis yang dirilis kementerian ATR/BPN.

Dia menurutkan, tanah baru bermanfaat jika dimanfaatkan, diutilisasi, diberdayakan, dan digunakan. Kalau tidak, tanah tersebut hanya bermanfaat bagi pemiliknya.

“Oleh sebab itu kita harus lakukan sesuatu dengan melihat pengalaman di berbagai negara. Di sana ada yang disebut dengan idle land tax atau pajak terhadap tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan. Di semua negara ada, kecuali di Indonesia yang selama ini tidak ada instrumennya,” kata Sofyan.

Rencana penerapan idle land tax diharapkan pemerintah tidak memengaruhi investasi. Seperti untuk bank tanah bagi pengembangan kota baru. Selama business plan-nya jelas—bukan membeli tanah hanya untuk mengharap keuntungan berlipat—menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun regulasi terkait idle land tax.

“Kita tidak akan membunuh angsa yang bertelur emas,” tegasnya.

Waktunya Belum Tepat
Menanggapi wacana tersebut, Setia Iskandar, Division Head Marketing Bumi Para Wisesa—pengembang proyek Nava Park—mengatakan, pasar properti saat ini belum kembali bergairah, jadi wacana tersebut belum tepat waktunya.

“Selain itu, mereka yang punya tanah idle belum tentu orang berduit semua. Bisa jadi itu tanah warisan atau mereka yang membeli tanah untuk investasi masa depan,” katanya kepada RumahHokie.com.

Lebih lanjut Setia mengatakan, di saat kondisi properti yang sedang slow down, bukan saatnya bagi Pemerintah meningkatkan pajak yang membuat harga properti jadi naik, sebaliknya Pemerintah harus lebih banyak memberi kemudahan.

Perorangan atau Badan Usaha?
Sementara itu, Amran Nukman, Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia (DPD REI) DKI Jakarta menuturkan, pengembang sangat memahami bahwa pemerintah sedang mencari solusi guna mengatasi ulah spekulan dan calo tanah yang sering menyebabkan harga tanah di suatu lokasi naik tajam tidak terkendali.

Namun, jika akan bicara tentang tanah menganggur, terlebih lagi dikaitkan dengan pajak progresif, maka sebaiknya ada kriteria yang terang benderang dari pemerintah mengenai tanah yang disebut menganggur.

Foto: Dok. DPD REI DKI Jakarta
Amran Nukman (Foto: Dok. DPD REI DKI Jakarta)

“Perorangan yang memiliki banyak bidang tanah dengan luas yang besar tentu harus dibedakan dengan badan usaha yang memiliki bidang tanah yang luas untuk keperluan pembangunan pabrik, pelabuhan, peternakan, perkebunan, perumahan, kawasan pemukiman, kawasan industri dan lain-lain,” jelas Amran kepada RumahHokie.com.

Bagi suatu badan usaha, imbuhnya, lahan yang luas merupakan bahan baku produksi. Artinya, lahan yang belum dibangun belum tentu berarti menganggur untuk spekulasi tanah.

“Banyak alasan tanah belum dibangun, antara lain (lahan tersebut) sudah masuk dalam masterplan, namun masih menunggu urutan pembangunan,” kata Amran.

Dia mengatakan, kondisi bisnis properti bisa berubah, sehingga terjadi penundaan, bila regulasi ini disahkan.

Lebih lanjut, Amran memaparkan, sebagai solusi, ada beberapa alternatif yang dapat diambil pemerintah. Misalnya, mensyaratkan perusahaan terbuka (publik) boleh menguasai lahan besar yang belum dibangun, karena lahan tersebut akan tercatat dalam aset perusahaan tersebut.

“Perusahaan publik, sahamnya bisa dimiliki publik. Sehingga aset tanah luas yang masih belum dibangun tadi otomatis juga dimiliki publik,” katanya.

Jika hal ini disetujui, ujar Amran, maka badan usaha yang sudah atau akan memiliki lahan luas yang belum dibangun, akan berlomba-lomba menjadi perusahaan publik (terbuka).

Banyak Ketidakjelasan
Di sisi lain, James Taylor, Head of Research JLL Indonesia mengatakan, informasi yang dikeluarkan terkait pajak progresif ini masih terbatas, terutama bagaimana implementasinya dan apakah pajak ini akan dikenakan kepada pajak penghasilan (PPh) atau pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Pertama, Pemerintah juga harus menjelaskan definisi tanah telantar, berapa lama tanah tersebut menganggur? Apakah ada pembagian zona (zoning)? Apakah tanah yang dikenakan pajak berdasarkan luasan atau jumlah kavling dan bagaimana pula tanah yang dikembangkan sebagai township atau kawasan industri—yang notabene tidak dapat dikembangkan sekaligus?” urainya, di sela pemaparan Jakarta Property Market Update.

Kedua, imbuh James, perlu diperjelas, apakah regulasi ini berlaku untuk tanah-tanah yang dibeli saat aturan ini berlaku, atau juga berlaku untuk tanah yang telah dibeli sebelumnya?

“Jadi pemerintah perlu merinci lebih jelas mengenai regulasi ini dan kemudian mengedukasi pasar properti Tanah Air,” pungkas James Taylor.

Anto Erawan

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda