Pemerintah Yakin RUU Pertanahan Pemenuhi Rasa Keadilan Masyarakat

RUU pertanahan ini merupakan penguatan dari UUPA yang menjadi acuan dalam urusan pertanahan yang harus memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

ruu-pertanahan-lahan-kosong-di-jakarta-pusat-rumahhokie-anto-erawan-dok2
Lahan kosong di Jakarta (Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta)Rancangan Undang Undang (RUU) Pertanahan dinilai sangat penting untuk segera diundangkan. Untuk itu, Pemerintah bersama DPR RI menargetkan pembahasan RUU Pertanahan bisa dirampungkan sebelum masa bakti DPR 2014 – 2019 berakhir di September mendatang.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan DPR RI, Herman Khaeron mengatakan, RUU Pertanahan merupakan undang-undang implementasi atau operasionalisasi dari UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) atau dengan kata lain, UUPA sebagai lex generalis dan RUU Pertanahan sebagai lex specialis.

Baca Juga: 8 Poin Penting RUU Pertanahan: Menuju Single Land Administration

Jadi, RUU pertanahan ini merupakan penguatan dari UUPA yang menjadi acuan dalam urusan pertanahan yang harus memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

“Oleh karena itu, kami mengedepankan RUU Pertanahan ini untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, sebab bisa menekan inflasi bidang pertanahan dan ada pembaruan di bidang agraria dan pengelolaan sumber daya alam,” jelas Herman Khaeron saat Diskusi Forum Legislasi bertema ‘Tarik Ulur UU Pertanahan’ di Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Baca Juga: RUU Pertanahan Diharapkan Jadi Solusi Ketimpangan Ekonomi

Dia memaparkan, RUU Pertanahan merupakan inisiatif DPR yang masuk Prioritas dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2009 – 2014 dan kembali menjadi prioritas  pada periode 2014 – 2019. RUU ini diyakini bisa segera disahkan DPR RI pada periode sekarang, yang akan berakhir masa kerjanya pada September 2019.

“RUU ini terdiri dari 15 bab dan substansinya ada di bab pertama hingga kelima yang pembahasannya sudah diselesaikan. Kemudian, 10 bab lainnya adalah bab pendukung. Isinya tentang Reforma Agraria, Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL), sanksi administratif dan sanksi hukum, pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang pertahanan, serta aturan lainnya,” tambah Herman.

Jamin Penyelesaian Masalah Pertanahan
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Andi Tenrisau mengatakan, jika dilihat perspektif kemakmuran rakyat, undang-undang turunannya dengan UUPA, sejak dibentuk sampai pelaksanaannya dirasakan masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan dengan lebih baik.

Baca Juga: Ganti UU Pokok Agraria, RUU Pertanahan Ditargetkan Selesai Tahun Ini

Jika dilihat dari aspek sosial, Andi Tenrisau, misalnya pengaturan pertanahan atau pengaturan agraria selama ini, masih terlihat adanya ketimpangan struktur penguasaan pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan tanah yang belum ideal, masih ada tumpang tindih pengaturan tentang sumber daya agraria. Kemudian, sengketa konflik pertanahan juga masih belum secepatnya terselesaikan.

“Selain itu untuk mengikuti perkembangan teknologi, data pertanahan harus mulai terdigitalisasi dan pelayanan pertanahan berbasis online. Diharapkan RUU ini bisa menyelesaikan permasalahan ini,” kata Andi Tenrisau dalam siaran pers yang dirilis Kementerian ATR/BPN.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda