Pemindahan Ibu Kota Jadi Perbincangan Kalangan Developer dan Investor

Sejumlah developer properti dan para investor tengah menunggu rencana selanjutnya yang akan dijalankan oleh pemerintah terkait kepindahan ibu kota baru.

Ibu kota baru, Kalimantan Timur, JLL Indonesia, Vivin Harsanto, alih fungsi gedung pemerintahan di jakarta
rencana Ibu kota baru di Kalimantan Timur. (Foto: dok. Kementerian PUPR)

RumahHokie.com (Jakarta) – Konsultan real estat global, JLL, melihat rencana pemindahan ibu kota Indonesia telah menjadi bahan perbincangan di kalangan pengembang properti serta investor lokal maupun asing.

James Allan, Country Head JLL Indonesia, menerangkan sejumlah pengembang properti dan para investor tengah menunggu rencana selanjutnya yang akan dijalankan oleh pemerintah terkait pembangunan fasilitas properti baru dan alih fungsi sejumlah gedung pemerintahan di Jakarta.

“Mereka (developer dan investor) sedang menunggu rencana dan langkah selanjutnya yang akan dijalankan oleh pemerintah seperti apa serta potensinya,” ujar Allan, Rabu (16/10/2019) di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta.

Baca Juga: Ini Dia Gagasan Perencanaan Desain Ibu Kota Baru di Kalimantan

Kita ketahui bersama beberapa waktu lalu, secara resmi Presiden Joko Widodo mengumumkan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur, bakal menjadi ibu kota baru Indonesia.

Tidak hanya soal konsep pembangunan kawasan ibu kota saja yang diperbincangkan, saat ini pemerintah juga sedang membahas nasib gedung-gedung pemerintahan di Jakarta pasca kepindahan ibu kota.

Pemerintah berencana menyewakan gedung milik negara di Jakarta dalam jangka panjang kepada pihak swasta yang mau memakainya.

Dana dari hasil penyewaan gedung tersebut, akan dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai tambahan pemasukan untuk membiayai kepindahan ibu kota baru.

Baca Juga: Telan Rp466 Triliun, Pembangunan Ibukota Baru Indonesia Dimulai Pertengahan 2020

Menanggapi hal itu, Vivin Harsanto, Head of Advisory JLL Indonesia ditemui pada kesempatan yang sama berkomentar, negara harus lebih berhati-hati dalam melepas bekas kantor pemerintah baik dari sisi regulasi maupun perencanaan.

“Untuk memanfaatkan aset properti itu tidak bisa semuanya sekaligus. Dengan kondisi market properti seperti ini, dimana pasok gedung perkantoran di Jakarta yang kini melimpah, pemerintah harus lebih strategic untuk melakukan kerjasama dengan pihak developer dan dilakukan secara transparan,” tutur Vivin menyarankan.

Kemudian, menurut dia pemerintah juga harus memikirkan pula strategi pengelolaan alih fungsi gedung yang tepat. Apakah tata kelola sewa dibuat berdasarkan distrik atau berdasarkan umur bangunan.

Baca Juga: Proses Pembangunan Ibu Kota Baru Akan Contoh Renovasi GBK Jakarta

“Kalau dari sisi permintaan pasar, para tenant akan melihat reputasi developer yang diajak kerjasama oleh pemerintah untuk mengelola aset gedung negara di Jakarta,” ucapnya.

Vivin mengatakan, apabila alih fungsi gedung ini menggunakan skema Build Operate Transfer (BOT), yang tak kalah penting juga harus diperhatikan mengenai jangka waktu kerjasama serta sistem penawaran gedung bekas pemerintahan tersebut.

“Biasanya, pemanfaatan aset negara melalui BOT berlangsung selama 30 tahun dan dapat diperpanjang lagi. Sebenarnya, kalau secara long term bagi pihak swasta itu kurang lama. Karena untuk membangun hingga established saja perlu beberapa dekade. Jadi, mungkin jangka waktu kerjasamanya juga perlu dipertimbangkan agar lebih panjang,” pungkas Vivin.

Adhitya Putra Pratama
adhitya.putra@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda