Pemkab Kepulauan Selayar Minta Kementerian PUPR Bedah 1.000 RTLH

Hingga saat ini jumlah RTLH di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, berdasarkan data backlog perumahan sekitar 7.518 unit.

Pemkab Kepulauan Selayar Minta Kementerian Bedah 1.000 rumah tidak layak huni, Kementerian PUPR
Kantor Bupati Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. (Foto: Indoplaces)

RumahHokie.com (Jakarta) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan meminta bantuan Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan bedah rumah tidak layak huni (RTLH).

Hal tersebut disebabkan keterbatasan jumlah anggaran yang dimiliki Pemkab Kepulauan Selayar yang digunakan untuk menangani masalah rumah tidak layak huni di daerah tersebut.

“Kami mengusulkan program bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR pada tahun ini sebanyak 1.000 unit hunian,”ujar Bupati Kepulauan Selayar, H Muh Basri Ali, seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (21/01/2020).

Baca Juga: Kementerian PUPR Genjot Capaian Program Bedah Rumah di Daerah

Adapun jumlah usulan program BSPS yang diajukan ke Kementerian PUPR berada di enam kecamatan, yakni Bontomanai (120 unit), Buki (100 unit), Takabonerate (230 unit), Pasimarannu (250 unit), Pasimasunggu (100 unit) dan Pasimasunggu Timur (200 unit).

Basri Ali memaparkan, saat ini jumlah RTLH di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, berdasarkan backlog perumahan sekitar 7.518 unit.

Diperkirakan jumlah tersebut akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang ada di daerah kepulauan itu.

Baca Juga: Lewat Program Bedah Rumah, PUPR Dukung Siak Kembangkan Wisata Halal

Untuk meningkatkan kualitas rumah warga tersebut, Basri mengatakan pihaknya terkendala keterbatasan anggaran khususnya dana APBD, sehingga membutuhkan bantuan dan dukungan dari Kementerian PUPR dalam penanganan permasalahan rumah tidak layak huni tersebut.

“Kami sebenarnya juga memiliki program serupa dengan bedah rumah yang dilaksanakan Kementerian PUPR. Akan tetapi jumlah unit hunian subsidi yang dibantu sangat terbatas, karena APBD kami juga terbatas. Jumlah bantuannya hanya Rp10 juta per unit rumah,” ujar Basri.

Baca Juga: Hadapi Era Revolusi Industri 4.0, Ini Strategi Kementerian PUPR di Bidang Perumahan

Dia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sangat terbantu dengan adanya Program BSPS di daerah. Karena menurutnya, mendatangkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Tahun 2018 lalu kami mendapatkan bantuan BSPS sebanyak 400 unit dan sudah terlaksana dengan baik di lapangan. Kami harap tahun ini Kementerian PUPR juga dapat mengalokasikan bantuan bedah rumah lagi ke daerah kami,” tandas Basri.

Adhitya Putra Pratama
adhitya.putra@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda