Pengamat: Pembangunan Ibukota Baru Hendaknya Tak Terjebak Konsep Desain

Terdapat sejumlah indikator untuk membangun ibukota baru di Kalimantan Timur, agar mendapatkan tata kelola kota yang maju, modern, humanis dan berkualitas bagi warganya.

Ibukota baru, Yayat Supriatna, Kalimantan Timur, tata kota ibukota baru
Gambar gagasan rancangan sistem moda transportasi ibukota baru di Kalimantan Timur. (Foto: dok. Kementerian PUPR)

RumahHokie.com (Bekasi) – Kalimantan Timur sudah ditetapkan pemerintah Indonesia sebagai lokasi dari ibukota baru. Konsep gagasan desain tata kota yang berlandaskan filosofi negara pun telah mengemuka ke khalayak publik.

Untuk membangun konstruksi infrastruktur dasar ibukota baru di Kalimantan Timur, pemerintah mencanangkan anggaran biaya Rp466 triliun, dengan waktu pembangunan selama empat tahun.

Menurut Pengamat Tata Kota, Yayat Supriatna, hendaknya dalam proses pembangunan ibukota baru, pemerintah tidak terjebak dengan desainnya.

Baca Juga: Ini Dia Gagasan Perencanaan Desain Ibu Kota Baru di Kalimantan

Dia menyarankan, sebaiknya pemerintah Joko Widodo terlebih dahulu menetapkan indikator pembangunan berdasarkan karakter wilayah yang menjadi ibukota baru tersebut.

“Pertama dengan iklim Kalimantan yang panas, komposisi ruang terbuka hijau (RTH) harus besar. Selain itu, bagaimana rancangan ibukota baru juga harus bisa mereduksi sampah,” jelas Yayat saat ditemui RumahHokie.com, Kamis (31/10/2019) lalu di Grand Metropolitan Mall Bekasi.

Lebih lanjut, dia mengatakan indikator yang harus ada pula pada ibukota baru adalah tersedianya fasilitas pengolahan air limbah, agar daur ulangnya bisa dimanfaatkan kembali.

Selain itu, moda transportasi publik yang terintegrasi dan nyaman juga harus dihadirkan oleh pemerintah di dalam ibukota baru tersebut.

Baca Juga: Proses Pembangunan Ibu Kota Baru Akan Contoh Renovasi GBK Jakarta

“Jadi, semua pihak berpikir tentang smart city dan efisiensi. Hal itu dikarenakan, kota ini nantinya akan menjadi percontohan bagi pengembangan wilayah yang maju, modern, humanis dan berkualitas di Indonesia,” kata Yayat.

Dosen Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan di Universitas Trisakti itu juga mengatakan, yang tak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah faktor existing lahan pada lokasi ibukota baru tersebut.

“Kondisi lahan di sana (Kalimantan Timur) tidak flat. Ada yang berbukit, ada lahan bekas tambang dan sebagainya. Jadi pendekatan pembangunannya adalah mempertahankan yang sudah ada dan memperbaiki kondisi lahan yang kurang baik,” tutur Yayat menyarankan.

Baca Juga: Telan Rp466 Triliun, Pembangunan Ibukota Baru Indonesia Dimulai Pertengahan 2020

Rencana pemindahan ibukota ke dua wilayah di Kalimantan Timur, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, didasari oleh daya tampung dan daya dukung Jakarta yang dianggap pemerintah sudah tidak layak.

Perlu Pemetaan Cluster di Ibukota Baru
Menurut Yayat, memang jika melihat pola struktur tata kota Ibukota sekarang (Jakarta) agak menyulitkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hal mobilitas kerja.

Pegawai pemerintahan saat ini harus rela menghabiskan waktu menempuh perjalanan dari rumahnya di kawasan sub-urban menuju kantornya di pusat Jakarta.

Tentunya, Yayat berujar hal tersebut berdampak pada pengeluaran biaya transportasi yang besar dan kinerja yang tidak maksimal. Oleh karena itu, dia menyarankan hendaknya ibukota baru memikirkan pula sinergi antara tempat kerja dan hunian.

“Harus ada pemetaan cluster. Prinsip kedepannya, menurut saya bagaimana mengubah tata kelola kota bukan hanya didasarkan pada satu fungsi saja. Akan tetapi, melebarkan fungsi-fungsi lain yang dapat mendorong pertumbuhan kota kearah lebih baik,” tandas Yayat Supriatna.

Adhitya Putra Pratama.
adhitya.putra@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda