Pengembang Nilai Pemerintah Tak Serius Urus Perumahan Rakyat

Regulasi yang sering berubah, tanpa masa transisi dinilai empat asosiasi pengembang menjegal pelaksanaan program perumahan rakyat, bahkan bisa "membunuh" developer.

diskusi-Quo-Vadis-Subsidi-Perumahan-Rakyat-Forum-Wartawan-Perumahan-Rakyat-Forwapera-anto-erawan-rumahhokie-dok
Diskusi bertajuk Quo Vadis Subsidi? yang dibesut Perumahan Rakyat Forum Wartawan Perumahan Rakyat Forwapera (Foto: Anto Erawan - rumahhokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Empat asosiasi pengembang mempertanyakan keseriusan Pemerintah dalam menjalankan Program Sejuta Rumah. Program perumahan rakyat yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015 silam ini makin terseok-seok, lantaran besaran subsidi yang digelontorkan kian berkurang setiap tahunnya.

Puncaknya terjadi di 2019, di mana anggaran subsidi habis di pertengahan tahun, yang menyebabkan banyak pengembang rumah subsidi terpaksa gulung tikar.

Selain anggaran subsidi FLPP yang semakin terbatas, regulasi yang dibuat Pemerintah—dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR)—juga dinilai kerap menyusahkan pengembang. Padahal, pengembang swasta merupakan penyumbang utama pasokan rumah di Tanah Air.

Baca Juga: Gelar Munas ke-16, REI Ingin Regulasi Perumahan Lebih Tertata

Demikian penuturan Paulus Totok Lusida, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) dalam diskusi bertajuk “Quo Vadis Subsidi Perumahan Rakyat?” yang diselenggarakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Selasa (17/3/2020).

Totok menilai beberapa regulasi baru yang dibuat Kementerian PUPR kerap berubah di tengah jalan. Hal ini, menurutnya, sangat menghambat pergerakan pengembang rumah rakyat.

Totok Lusida mengatakan, kuota FLPP memang sudah ditambah, akan tetapi perlu dipersiapkan dan dianggarkan agar ada kepastian anggaran tahun 2021 dan selanjutnya, karena kapasitas pembangunan pengembang sudah mencapai 250 ribu – 300 ribu unit per tahun.

“Selain itu, soal harga rumah subsidi baru yang harusnya otomatis realisasi, tapi di lapangan selalu ada kendala,” ujarnya.

Terkait dengan program Rumah untuk ASN dan TNI-Polri, asosiasi pengembang meminta agar diterapkan PPH 1% dan PPN 0% supaya tujuan pemberian kemudahan memiliki rumah bagi abdi negara ini tercapai.

“Mestinya, program ini sudah berjalan sejak dua tahun lalu, tapi sampai saat ini belum bisa jalan karena hal ini. Mereka ini sudah berjasa bagi negara. Kami minta PPN dibebaskan, karena akumulasi PPN, PPH, BPHTB itu sudah 17,5% sendiri,” tutur Totok.

Mau Membantu, “Tapi Dibunuh
Senada dengan penuturan Totok, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah menyatakan Kementerian PUPR tidak pro rakyat. Buktinya, Menteri Keuangan telah memberi pernyataan akan ada tambahan anggaran Rp1,6 triliun untuk subsidi perumahan, namun sampai saat ini tidak disambut oleh Kementerian PUPR.

Hal ini sangat disayangkan, karena perumahan menyangkut hidup masyarakat, terutama MBR, dan dampak ekonominya sangat besar.

Baca Juga: Bertemu Wapres, APERSI Beri Sejumlah Masukan Terkait Perumahan Rakyat

“Pembangunan rumah subsidi perlu sinergi antara pengembang, pemerintah, dan masyarakat. Supply dan demand masih tinggi, tetapi aturannya yang sangat menyulitkan MBR. Kalau ini dibiarkan bagaimana nasib MBR?” kata Junaidi. “Bila kementerian PUPR tidak bisa memberi subsidi, biarkan developer yang berkreasi.”

Lebih lanjut, dia mengatakan, urusan perumahan perumahan merupakan kewajiban Pemerintah, sesuai pasal 28H UUD 1945. Akan tetapi, setiap tahun ada aturan yang menjegal dan sifatnya mendadak.

“Jadi, pengembang mau membantu tugas Pemerintah (merumahkan rakyat), tetapi malah dibunuh (dengan regulasi yang dikeluarkan). Ini sesuatu yang aneh,” keluh Junaidi.

Regulasi Perlu Transisi
Pada kesempatan yang sama, Endang Kawijaya, Ketua DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mengamini apa yang dikatakan Totok dan Junaidi. Dia melihat banyak regulasi yang keluar secara mendadak tanpa ada masa transisi.

“Kami menyuarakan agar ada masa transisi, supaya program perumahan rakyat tidak terganggu, karena regulasi baru belum teruji di lapangan,” katanya.

Baca Juga: Gelar Kongres Pertama, Himperra Tawarkan Solusi Pendanaan Perumahan

Saat ini ada tiga skema subsidi perumahan rakyat, yakni FLPP, BP2BT, dan SSB. Subsidi yang berkelanjutan hanya FLPP, sementara BP2BT dan SSB merupakan “lost money” yang harus terus dikucurkan.

“BP2BT sudah diluncurkan dua tahun, tetapi tidak laku. Skema ini baru laku di dua bulan terakhir 2019 setelah ada relaksasi, sehingga terjadi kesetaraan dengan FLPP (yang anggarannya habis di pertengahan 2019),” kata Endang.

Perlu Hati Nurani Pejabat Pemerintah
Sementara itu, Andre Bangsawan, Ketua Umum Aliansi Pembangunan Perumahan Nasional (Apernas) Jaya menyarankan agar semua pejabat—baik di Kementerian maupun di perbankan—yang menangani rumah subsidi harus punya hati nurani dan rasa kemanusiaan. Jika tidak, pelaksanaannya akan berantakan.

Baca Juga: Ini Strategi Kementerian PUPR dalam Percepatan Penyediaan Perumahan

“Untuk itu, Apernas Jaya (AJ) memberi empat usulan kepada pemerintah untuk mengurangi beban subsidi perumahan. Pertama, kebijakan regulasi dengan mekanisme dua harga dan dua suku bunga untuk KPR subsidi. Kedua,  mengubah proporsi penempatan dana antara pemerintah dan perbankan. Ketiga, Pemerintah harus melakukan evaluasi kenikan harga rumah subsidi setiap tahun yang menyusahkan konsumen. Terakhir, kebijakan insentif pajak melalui pembebasan PPN untuk harga rumah Rp300 juta ke bawah,” pungkas Andre.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

 

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda