Penunggak BPJS Kesehatan Tak Bisa Dapat KPR, Ini Komentar Pakar Properti

Presiden Jokowi akan mengeluarkan Inpres yang mengatur penunggak iuran BPJS Kesehatan tidak akan dapat mengakses layanan publik, salah satunya KPR. Bagaimana tanggapan para pakar properti?

KPR-Ditolak-rumahhokie-dok-BPJS-kesehatan
KPR ditolak (Foto: Dok. RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Guna meningkatkan kolektibilitas iuran BPJS Kesehatan, Presiden Joko Widodo dikabarkan tengah menyusun Instruksi Presiden (Inpres) yang menetapkan penunggak iuran BPJS Kesehatan tidak bisa mengakses pelayanan publik, seperti memperpanjang paspor, SIM (surat izin mengemudi), mengurus administrasi pertanahan, mengajukan kredit perbankan, termasuk di antaranya KPR (Kredit Pemilikan Rumah).

Menanggapi hal tersebut, Pengamat properti Ali Tranghanda mengatakan, sebenarnya sah-sah saja bila Presiden membuat Inpres terkait BPJS Kesehatan, tetapi pertanyaannya: kenapa mesti dihubungkan dengan KPR?

Baca Juga: Dana FLPP Habis, Bank BTN Beri Tiga Solusi KPR Rumah Murah

CEO Indonesia Property Watch ini menjelaskan, pemerintah memang mau target iuran BPJS Kesehatan tercapai, tetapi tak perlu dihubungkan dengan layanan publik, termasuk KPR.

“Permasalahannya, masyarakat kita—terutama MBR—belum memiliki daya beli yang cukup. Jadi, untuk disisihkan membayar BPJS saja sudah cukup berat. Saya rasa kebijakan ini kurang tepat. Mungkin sebaiknya gaji direksi BPJS yang ratusan juta rupiah itu yang dikurangi,” kata Ali Tranghanda saat dihubungi RumahHokie.com.

Melanggar Hak Konstitusional
Sementara itu, pakar hukum properti Muhammad Joni menyatakan Inpres tersebut keliru dan salah kaprah. Menurutnya, hak konstitusional rakyat untuk memiliki rumah tidak boleh dihambat oleh regulasi.

“Ini kontraproduktif lah. (Pemerintah) harus inovatif dalam pelayanan sosial. Jangan buat policy yang merusak tatanan dan paradigma. Cerdaslah menarik benang dalam tepung,” kata Muhammad Joni.

Baca Juga: Kuota KPR Subsidi Habis, APERSI Kritisi Pemerintah

Sekretaris Umum The HUD Institute ini menuturkan bahwa prinsip BPJS Kesehatan itu gotong royong. Jadi, tidak boleh main kewenangan dan kekuasaan kepada rakyat.

“BPJS (Kesehatan) harus dikritisi dan bongkar konsep. Jangan bongkar dan merusak sistem pembiayaan perumahan. Jangan sampai gatal kepala, tangan yang digaruk,” kata Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia (MKI) ini.

Kontraproduktif
Di lain pihak, Head of Research and Consultancy Savills Indonesia, Anton Sitorus justru mempertanyakan: apakah hal yang seperti ini harus diatur oleh institusi presiden? Apakah setingkat presiden harus turun tangan mengurusi urusan teknis seperti itu? Kemudian, apa hubungan BPJS Kesehatan dengan layanan publik yang lain?

“Khusus untuk KPR, bukankah saat mengajukan KPR sudah ada asuransi, seperti asuransi kebakaran dan asuransi jiwa bagi krediturnya? Lalu hubungannya dengan BPJS Kesehatan apa? sebagai orang awam saya merasa lucu,” kata Anton.

Baca Juga: Kementerian PUPR: Dana KPR FLPP Tahun Ini Sudah Tersalur 78,5%

Terkait dengan keinginan pemerintah untuk mengentaskan backlog perumahan, Inpres ini mempersulit dan kontraproduktif. Jika dihubungkan dengan Program Sejuta Rumah, MBR yang harusnya menerima subsidi perumahan bahkan mungkin ada yang tidak tahu soal BPJS Kesehatan.

“Peraturan ini tidak tepat, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini dimana properti belum benar-benar bangkit. Kita masih dalam tahap recovery, tapi bila ada aturan yang seperti ini, maka spiritnya nggak sejalan,” pungkasnya.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda