Penyaluran KPR Subsidi FLPP Didukung 43 Bank Pelaksana dan PT SMF

Bank penyalur KPR subsidi dengan skema FLPP kini menjadi 43 bank yang terdiri dari 11 Bank Umum Nasional dan 32 Bank Pembangunan Daerah (BPD).

perumahan subsidi - kemenpupr - ristyan putra - rumahhokie - dok
Perumahan subsidi (Foto: Ristyan Putra - KemenPUPR)

RumahHokie.com (Jakarta) – Untuk memaksimalkan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melakukan penandatanganan amandemen Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan 39 Bank Pelaksana Penyalur KPR FLPP.

Selain itu, PKO juga dilakukan antara PPDPP dengan empat bank lain, yaitu Bank BTN, Bank BTN Syariah, Bank KEB Hana dan Bank BRI Agroniaga. Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula penandatangan kerjasama antara PPDPP, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), dengan Bank Pelaksana terkait pertukaran data.

Baca Juga: Mau Rumah Subsidi, Ini Dia 40 Bank Penyalur KPR FLPP di 2018

Dengan tambahan empat bank pelaksana, maka total bank penyalur KPR FLPP kini menjadi 43 bank, yakni 11 Bank Umum Nasional dan 32 Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Direktur Utama PPDPP Budi Hartono mengatakan di 2018, PPDPP mengelola dana Rp6,57 triliun dengan target pembiayaan rumah subsidi melalui FLPP sebesar 60.625 unit rumah.

“Dengan penurunan porsi pendanaan Pemerintah (dari 90% menjadi 75%), maka volume rumah yang mendapatkan subsidi FLPP bisa bertambah menjadi 70.000 unit rumah,” jelas Budi Hartono, di sela acara penandatanganan PKO, Selasa (14/8/2018).

Baca Juga: PPDPP: Ada 8 Bank Penyalur KPR FLPP dengan Performa Buruk

Untuk mengoptimalkan penyaluran dana FLPP, imbuhnya, PPDPP akan melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja bank pelaksana yang akan dilaksanakan pada awal Oktober 2018 berdasarkan data kinerja kuartal III- 2018.

”Kami akan melakukan evaluasi dan penyesuaian atas target jika bank pelaksana tidak mencapai komitmen yang telah disepakati dalam PKO,” tuturnya.

SMF Makin Berperan
Sebelumnya, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengeluarkan kebijakan perubahan porsi pendanaan pemerintah dan perbankan dalam pembiayaan subsidi Rumah Sejahtera melalui skema FLPP dari semula 90% Pemerintah dan 10% Bank menjadi 75% Pemerintah dan 25% Bank.

Kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 463/KPTS/M/2018 tentang Proporsi Pendanaan Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera akan efektif berlaku mulai tanggal 20 Agustus 2018. Tujuannya, tak lain untuk meningkatkan jumlah rumah subsidi tanpa membebani beban fiskal Pemerintah.

Baca Juga: Dukung Program Sejuta Rumah, SMF Susun SOP Pembiayaan Syariah

“Pemerintah telah menyiapkan alternatif pembiayaan untuk perbankan melalui PT SMF yang menyediakan pendanaan jangka menengah dan panjang dengan cost of fund yang murah bagi Bank Pelaksana Penyalur KPR FLPP,” jelas Dirjen Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti, pada kesempatan yang sama.

Menanggapi keputusan menteri tersebut, Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo mengatakan, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah Kementerian Keuangan, PT SMF mengemban tugas sebagai special mission vehicle, yakni sebagai fiscal tool Pemerintah dalam menyediakan dana jangka menengah/panjang, guna mendukung ketersediaan rumah yang layak dan terjangkau.

“Melalui penandatanganan PKO penyaluran KPR FLPP ini, kami berkomitmen menyediakan dana jangka menengah panjang sebesar 25% kepada bank pelaksana. Kami berharap hal ini dapat menjadi solusi dalam mengatasi mismatch funding pada penyaluran KPR FLPP,” jelas Ananta.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda