Peran Pemda dalam Pengadaan Perumahan Rakyat Belum Memadai

Pemerintah Daerah harus memiliki data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tujuannya, untuk menyusun kebijakan perumahan yang baik dan benar.

rumah-subsidi-sederhana-villa-kencana-cikarang-rumahhokie-anto-erawan-dok
Rumah subsidi di Cikarang (Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) –  Pemerintah Daerah harus memiliki data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tujuannya, untuk menyusun kebijakan perumahan yang baik dan benar.

Demikian penuturan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Lana Winayanti dalam siaran pers yang diterima RumahHokie.com, Senin (8/5/2017).

Saat ini, imbuhnya, pemerintah menetapkan kriteria MBR adalah mereka yang memiliki keterbatasan daya beli dan belum memiliki rumah dengan penghasilan maksimal Rp4 juta (untuk rumah tapak) dan Rp7 juta (untuk Rusunami) sehingga masing-masing berhak mendapatkan bantuan dan kemudahan pembiayaan.

Baca Juga: Presiden Jokowi Resmikan 8.700 Rumah Pekerja dengan Uang Muka Rp1 Jutaan

“Kriteria ini berlaku secara umum untuk seluruh daerah di Indonesia, padahal biaya hidup dan standar upah minimal berbeda-beda antar satu daerah dengan daerah lainnya,” katanya.

Menurutnya, pembangunan perumahan harus didasarkan pada kebutuhan dan keterjangkauan masyarakat. Data MBR tidak hanya memperlihatkan penghasilan dan pengeluaran rumah tangga, juga jumlah keluarga, kondisi/kualitas hunian, lokasi tinggal dan profesi pekerjaan.

Dengan data tersebut, pemerintah dapat menyusun kebijakan dan perencanaan perumahan yang lebih pas, yang pada gilirannya menjadi panduan bagi pembangunan perumahan, baik oleh pemerintah, masyarakat swadaya dan pengembang,” papar Lana panjang lebar.

Masih Belum Memadai
Lebih lanjut dia menjelaskan, saat ini peran Pemda dalam mengarahkan pembangunan perumahan MBR sebagai bagian dari pembangunan perkotaan masih jauh dari memadai, bahkan tidak ada kaitan yang jelas.

Masing-masing berjalan sendiri-sendiri sehingga pembangunan perumahan yang dilakukan pengembang perumahan tidak dilakukan sesuai arah rencana pengembangan perkotaan dan penyediaan infrastruktur, melainkan dilakukan di lokasi yang memberikan harga tanah murah dengan konsekuensi terletak jauh dan agak terisolir di pedalaman.

Baca Juga: Pemkot Tangerang Minta Pemerintah Bangun Rusunawa Pemulung

“Lokasi tersebut sudah bisa dipastikan tidak didukung prasarana dan utilitas, jauh dari jalur transportasi umum, dan sulit untuk mencapai skala ekonomi,” urai Lana.

Perlu Ketersediaan Tanah
Dalam pembangunan perumahan, jelasnya, kendala utama selain perizinan adalah ketersediaan tanah. Untuk itu, akses terhadap tanah perlu dipermudah dan tanah yang ada dimanfaatkan secara optimal, salah satunya untuk pembangunan perumahan vertikal.

Di perkotaan, perlu didorong pembangunan perumahan di atas tanah milik negara atau tanah wakaf, di mana kepemilikan atas unit rumah dipisahkan dari hak atas tanah, sehingga harga rumah menjadi terjangkau, sekaligus menjaga optimalisasi pemanfaatan tanah.

Baca Juga: Pemerintah, Pengembang, dan Pengamat Menyoal Pajak Tanah Telantar

Dengan demikian yang terpenting adalah penghuni mempunyai kepastian bermukim (security of tenure) jangka panjang. Untuk itu, konsep Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten perlu didorong pelembagaannya.

“Dengan adanya konsep pembangunan perumahan di atas tanah milik negara dan kepemilikan atas unit rumah dengan SKBG akan menjaga ketersediaan pasokan tanah, karena tanahnya tetap menjadi milik negara,” terang Lana.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda