Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Hukumnya Wajib!

Kewajiban pembeli rumah susun dan apartemen tidak hanya membayar unit hunian dan iuran, namun juga membentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).

muhammad joni - Managing Director Smart Property Consulting - HUD institute - anto erawan - rumahhokie - dok
Muhammad Joni (ilustrasi: Anto Erawan - RumahHokie.com)

Oleh: Muhammad Joni

RumahHokie.com (Jakarta) – Anda membeli satuan rumah susun (sarusun) atau unit apartemen? Bersiaplah menerima kewajiban tambahan. Mungkin Anda akan bertanya: “lho, kok bisa?”

Kewajiban Anda sebagai pembeli tidak hanya membayar harga unit hunian dan iuran, namun juga wajib membentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).

Baca Juga: Tips Membeli Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami)

Kewajiban itu tidak sembarangan, karena tertera dalam Undang-undang Rumah Susun (Rusun) Pasal 74 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Pun demikian, pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya PPPSRS, sesuai Pasal 75 ayat (1) UU Rusun.

Dari kedua pasal UU Rusun itu, saya menarik pendapat hukum milik sendiri: defenisi PPPSRS adalah wajib.

Tujuan PPPSRS
Lantas, mengapa PPPSRS wajib dibentuk? Sebenarnya, tujuannya untuk melindungi hak perdata pemilik dan penghuni, atas sarusun dan kepemilikan bersama: Benda Bersama, Bagian Bersama, Tanah Bersama (BBT Bersama). Ketiganya adalah common property yang satu kesatuan dan tidak bisa dibagi. Begitu struktur logika hukumnya.

Bagaimana membagi pondasi dan tiang pancang bertulang, yang  sudah menyatu satu kesatuan, seperti menyatu putih dengan hitam bola mata?

Baca Juga: Tips Jual-Beli Rumah Susun Sesuai Undang-undang

Siapakah yang berhak menarik sewa atas iklan luar ruang atau tower pemancar seluler yang persis di atas lantai unit apartemen milik Anda?

Analogi common property itu milik negara, maka menjadi public facility. Bukan milik Pak Walikota dan Wakil Walikota. Ada public facility maka ada pula public space, seperti kawasan pantai, trotoar, dan jalan umum. Tepat jika masuk area pantai  tak boleh menarik bayar alias perai. Free!

Bagaimana mungkin membagi-bagi selasar, ruang tunggu, tangga, eskalator, atau top deck? Atau juga tanah lapang dan pintu gerbang dari vertical building nan menjulang?

Baca Juga: APPERSI Dukung Peraturan Menteri tentang Penghuni Rumah Susun

Mau membaginya dengan batas garis-garis putus cat putih yang tiba sampai ke atas meja rapat pada satu gedung kantor, seperti di tapal kota Baarle-Nassau atau Baarle-Hertog di perbatasan Belanda-Belgia?

Bahkan mustahil membagi-bagi pemandangan molek, sinar matahari dan udara lepas lalu lalang? Seperti membagi batas maya blok migas pengeboran lepas pantai?

Akankah pemandangan molek dan udara segar dari lingkungan hijau-bugar masuk dalam analisis Land Value Captute/Gain? Padahal hotel atau unit apartemen dengan view laut atau tingkap menghadap gunung molek dijual lebih dan lebih mahal dari view jalan becek. Yang Terhormat pemerintah: pemandangan elok itu milik siapa?

Baca Juga: Kisah Apartemen Sederhana Milik Jack Ma yang Mendunia

Ada pertanyaan menggelitik, zoning dari penataan ruang, idemditto menambah  tinggi koefisien lantai dengan bangunan menjadi lebih dan makin tinggi, itu masuk rejim perizinan ataukah hak guna ruang yang masih diakui dalam UUPA (Undang-undang Pokok Agraria)? Bagaimana RUU Pertanahan meracik norma barunya?

Kembali ke PPPSRS. Kalau Anda Ketua PPPSRS, bolehkah mematok iuran tarif lebih mahal kepada anggota, karena jendela hunian menjulang mereka  menghadap view yang molek indah milik negara?

Bersambung

Muhammad Joni adalah praktisi hukum properti, Managing Director Smart Property Consulting (SPC), dan Sekretaris Umum The HUD Institute. Artikel ini adalah pendapat pribadi penulis.

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda