Perizinan Online Dibutuhkan untuk Kejar Target Sejuta Rumah

kavling-perumahan-subsidi-sederhana-menengah-drone-rumahhokie-dok
Foto: Dok. RumahHokie.com

RumahHokie.com (Jakarta) – Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) mendukung penggunaan teknologi daring (online) untuk mengurus perizinan di bidang perumahan.

Sistem online ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat maupun pengembang untuk membangun rumah bagi masyarakat.

Baca Juga: Melanggar Aturan KPR Subsidi, Siap-siap Kena Sanksi Berikut Ini

Kendati demikian, masyarakat maupun pengembang juga harus mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan, sehingga proses perizinan tidak memakan waktu lama.

“Kami sangat mendukung pelaksanaan perizinan perumahan dengan sistem online yang telah diterapkan di beberapa kota besar di Indonesia. Hal itu tentunya akan ikut mendorong capaian Program Sejuta Rumah di Indonesia,” jelas Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan KemenPUPR, Syarif Burhanuddin.

Syarif menjelaskan, adanya sistem online dan sistem pelayanan terpadu satu pintu di sektor perumahan secara tidak langsung juga akan mengurangi tindakan–tindakan yang tidak wajar, seperti pungutan liar dalam pengurusan perizinan perumahan.

Masyarakat dan pengembang tinggal mengakses informasi mengenai persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam pengurusan dan memasukkan data-data yang diperlukan.

Baca Juga: Mau Dapat Bantuan Pembiayaan Rumah dari Pemerintah, Ini Pilihannya

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, setidaknya sudah ada beberapa kota yang telah menerapkan sistem online tersebut, sebut saja DKI Jakarta, Surabaya, Pontianak, dan Makassar.

Kementerian PUPR, imbuhnya juga sangat mendukung dan mendorong daerah-daerah lainnya untuk menerapkan sistem serupa sehingga mempermudah proses perizinannya.

“Pemerintah daerah sudah berupaya memberikan kemudahan perizinan. Kami harap masyarakat dan pengembang pun bisa ikut mendukung tercapainya program satu juta rumah di Indonesia,” katanya.

Pemda Diimbau Berikan Data
Lebih lanjut, Syarif menambahkan, saat ini Pemda pun juga telah banyak yang membentuk dinas yang khusus menangani masalah perumahan di daerah. Hal itu tentunya akan sangat membantu KemenPUPR untuk melakukan koordinasi dengan Pemda terkait masalah pembangunan perumahan yang tersebar di 516 kabupaten/kota.

“Kami juga berharap kepada Pemda untuk memberikan data pembangunan rumah, baik dibangun secara formal oleh pengembang perumahan maupun swadaya masyarakat. Kerjasama antara Pemda dan pengembang perumahan yang tergabung dalam asosiasi pengembang juga perlu ditingkatkan agar benar-benar terdata berapa unit rumah yang dibangun, dibangun mulai tahun berapa dan peruntukannya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau untuk non MBR,” pungka Syarif.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda