Perumahan Rakyat Masih Terkendala, TKN Jokowi-Ma’ruf Tawarkan Beberapa Strategi

Arah kebijakan yang akan dilakukan Jokowi jika kembali terpilih sebagai presiden adalah memperluas akses perumahan dan bedah rumah bagi 5 juta MBR, buruh, ASN, prajurit TNI dan anggota Polri.

Rembuk Nasional- Mengukur Perlunya Kementerian Perumahan Rakyat Kabinet 2019 - 2024 - forwapera - anto erawan - rumahhokie - dok
Acara Rembuk Nasional: Mengukur Perlunya Kementerian Perumahan Rakyat Kabinet 2019 - 2024 yang diselenggarakan oleh Forwapera, Selasa, 5 Maret 2019 (Foto: Anto Erawan - rumahhokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Program Sejuta Rumah dinilai merupakan bentuk political will yang kuat dari Presiden Joko Widodo untuk menyediakan rumah yang memberikan cahaya hidup bagi rakyat.

Sejak dicanangkan pada 29 April 2015 silam, program ini dinilai berhasil di 2018 karena melebihi target, yakni 1.076.856 unit rumah.

Baca Juga: Inilah Tiga Kendala Perumahan Rakyat Versi Presiden Jokowi

“Negara hadir untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan memberikan porsi fokus pembangunan yang lebih besar,” kata Arif Budimanta, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi – Ma’ruf Amin.

Menjadi pembicara adalah acara “Rembuk Nasional: Mengukur Perlunya Kementerian Perumahan Rakyat Kabinet 2019 – 2024” yang dibesut Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera), Selasa (5/3/2019), Arif mengakui masih ada beberapa kendala dalam penyediaan tempat tinggal.

Pertama, peningkatan jumlah penduduk. Pasalnya, jumlah penduduk yang terus meningkat akan diikuti dengan peningkatan permintaan terhadap hunian/tempat tinggal. Kedua, ketersediaan lahan yang menjadi titik krusial bagi penyediaan hunian/tempat tinggal karena jumlahnya yang tidak bertambah.

Baca Juga: Bobby Nasution: Kiprah Calon Menantu Jokowi di Ranah Properti

Ketiga, regulasi dan perizinan, terutama di level pemerintah daerah yang dinilai masih kurang sederhana. Keempat, sumber pendanaan untuk penyediaan hunian/tempat tinggal yang jumlahnya sangat besar.

Kelima, para pemangku kepentingan (stakeholder) perumahan yang terlibat. Menurut Arif, perlu titik temu antar-seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra kerja, maupun para kontraktor, konsultan, dan vendor.

“Terakhir, angka backlog yang berkisar 11,4 juta unit masih harus terus ditekan,” katanya.

Beberapa Strategi
Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, imbuhnya, pemerintah memiliki strategi guna menyediakan hunian bagi MBR.

“Pertama, land bank system untuk penyediaan rumah bagi masyarakat, khususnya MBR. Untuk itu diperlukan kerjasama antara Kementerian PUPR dengan Kementerian ATR/BPN,” katanya.

Di samping itu, pemerintah juga akan melakukan review terhadap seluruh peraturan terkait sektor perumahan rakyat, mulai perundang-undangan, regulasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), perbankan, dan sistem pertanahan.

Baca Juga: Bank BTN Kucurkan KPR Kepada Komunitas Pencukur Rambut Garut

“Hal lain yang harus dilakukan adalah menguatkan komitmen dengan pemerintah daerah terkait dengan penyediaan tempat tinggal bagi rakyat,” ujar Arif.

Selain itu, perlu disusun kebijakan pembiayaan perumahan bagi rakyat yang terbuka dan ramah bagi MBR, salah satunya yang telah dilaksanakan adalah DP rumah 1%.

Lebih lanjut, Arif menuturkan, arah kebijakan yang akan dilakukan adalah memperluas akses perumahan dan bedah rumah bagi 5 juta MBR, buruh, ASN, prajurit TNI dan anggota Polri.

“Lebih dari itu, pembangunan perumahan dilakukan seiring pengembangan transportasi massal, sentra-sentra ekonomi yang terintegrasi, infrastruktur air bersih, tenaga listrik, dan pengelolaan limbah,” pungkasnya.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda